Sukai Facebook Kami
Ikuti Twitter Kami

Artikel Aktual

Bank Papua Beri Tambahan Kontrak Rp 14 Miliar ke Persipura

Dipublikasikan oleh Ad Batlax pada hari Kamis, 27 November 2014 | pukul 00.08 WIT

Bank Papua Beri Tambahan Kontrak Rp 14 Miliar ke Persipura


Bank Papua Beri Tambahan Kontrak Rp 14 Miliar ke Persipura

Posted: 26 Nov 2014 03:37 PM PST

KOTA JAYAPURA – Untuk mengarungi musim 2014-2015, Persipura Jayapura telah mengantongi satu dukungan sponsorship, yakni dari Bank Papua yang sudah sejak tahun 2005 terus memberi dukungan terhadap tim tersebut.

Untuk kali ini, Bank Papua memberikan kontrak kerjasama Rp14 Miliar, dan nilai tersebut berlaku untuk 2 tahun, dimana tiap tahunnya Persipura akan mendapat sokongan anggaran sebesar Rp7 M dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Papua tersebut.

Kepada wartawan usai penandatanganan kerjsama di kantor Bank Papua pada Selasa (25/11) petang, Ketua Umum Persipura Benhur Tommy Mano mengatakan rasa terimakasihnya kepada Bank Papua yang telah menaikkan nilai kerjasamanya dibandingkan musim lalu, yaitu sebesar Rp6 M/tahun.

Nilai ini diakuinya masih jauh untuk memenuhi kebutuhan klub selama satu musim, dimana ia menyebut total kebutuhan Tim Mutiara Hitam untuk berlaga di ISL dan juga AFC Cup, nilainya mencapai Rp35 M.

Karenanya ia memastikan manajemen akan terus berusaha untuk mencari sponsor tambahan, seperti dengan PT. Freeport dimana nilai kerjasamanya sudah hampir pasti sebesar Rp20 M/ 2 tahun, sedangkan dengan pihak Semen Bosowa manajemen masih terus melakukan penjajakan.

Sementara itu Direktur Utama Bank Papua Johan Kafiar mengatakan pihaknya secara rutin telah memberikan sponsorship kepada Persipura sejak tahun 2005, dan ia pun berharap agar logo perusahaan yang ia pimpin sekarang bisa dipindahkan kebagian depan jersey tim Persipura.

Disamping itu, dengan kerjasama ini, Johan berharap Persipura dapat terus berprestasi dan dapat menjuarai liga Indonesia kembali.

Mengenai kenaikan nilai sponsorship, Johan menjelaskan pihaknya menganggap pemain Persipura pada musim lalu telah menunjukkan prestasi terbaik meski tidak mendapatkan gelar juara sama sekali. Keberhasilan Mutiara Hitam menembus babak semi final AFC Cup dinilainya adalah sebuah prestasi yang membanggakan dan belum bisa disamai oleh tim mana pun yang ada di Indonesia. [BintangPapua]

Warga PNG Minati Produk asal Papua pada Indonesian Product Exhibition (IPEX)

Dipublikasikan oleh Ad Batlax pada hari Jumat, 21 November 2014 | pukul 00.06 WIT

Warga PNG Minati Produk asal Papua pada Indonesian Product Exhibition (IPEX)


Warga PNG Minati Produk asal Papua pada Indonesian Product Exhibition (IPEX)

Posted: 20 Nov 2014 08:45 AM PST

VANIMO (SANDAUN) - Pemerintah Provinsi Papua menggelar pameran sejumlah produk lokal di Negara Papua Nugini. Pameran bertema Connecting Business Between the Two Countries digelar di halaman Konsulat RI Vanimo, Papua Nugini.

Sebanyak tujuh perusahaan lokal hadir dalam pameran itu. Produk lokal yang dihadirkan adalah produk lokal berbahan dasar buah merah. Dari bahan baku buah merah dapat disulap menjadi sabun, body lotion dan juga kembang gula dan beberapa produk seperti batik, asesoris, pakaian, perlengkapan nelayan hingga bahan dasar bangunan.

"Ada sekitar 300 warga Papua Nugini yang mengunjungi sejumlah stand perusahaan itu. Paling banyak diminati warga setempat adalah produk pakaian dan asesoris," kata Juru bicara Konsulat RI di Vanimo, Allen Simarmata dalam pesan elektroniknya yang diterima Liputan6.com, Jumat (14/11/2014).

Pelaksana Fungsi Ekonomi Konsulat RI Vanimo Papua Nugini, Sahid Nurkarim mengungkapkan, Indonesian Product Exhibition (IPEX) akan diselenggarakan hingga esok hari. "kami tak menargetkan omzet dalam kegiatan tersebut, sebab pameran yang disuguhkan sifatnya promosi agar produk lokal Papua dan juga produk daerah Indonesia lain dapat semakin dikenal," jelasnya.

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Papua, Septinus Hamadi menambahkan ke depan, pihaknya akan membuat pameran dengan melibatkan pengusaha kecil hingga menengah di Papua, agar lebih banyak mengenalkan produk lokal lainnya. Dirinya juga berjanji akan melangsungkan Christmas Bazaar yang setiap tahunnya dilaksanakan di pasar perbatasan, akan dipindah ke daerah Vanimo.

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Papua,  Adolof Alpius Asmuruf mengaku telah menjajaki sejumlah kerja sama dengan negara lain, salah satunya adalah Papua Nugini, diantaranya dengan membuka pasar tradisional dengan membuka perdagangan antar negara di Marketing Point yang terletak di Skouw-Wutung, Kota Jayapura.

"Salah satu jalur yang akan dibuka adalah Pelabuhan Kota Jayapura, agar dapat terkoneksi dengan perdagangan di Papua Nugini. Salah satunya adalah kapal-kapal dari Papua Nugini dapat membawa barang-barang sembako atau yang lainnya dari Papua ke tempat asalnya. Paling tidak ada peredaran uang Kina, sebagai mata uang Papua Nugini di Papua," ungkapnya.  [Liputan6]

Pemkab Mimika Alokasi Rp 14 Miliar ke Bank Papua

Dipublikasikan oleh Ad Batlax pada hari Kamis, 20 November 2014 | pukul 00.42 WIT

Pemkab Mimika Alokasi Rp 14 Miliar ke Bank Papua


Pemkab Mimika Alokasi Rp 14 Miliar ke Bank Papua

Posted: 19 Nov 2014 06:47 PM PST

TIMIKA (MIMIKA) - Pemerintah Kabupaten Mimika pada tahun ini mengalokasikan dana penyertaan modal sebesar Rp14 miliar ke Bank Pembangunan Daerah Papua.

Kepala Bagian Keuangan Setda Mimika Marthen Malissa kepada Antara di Timika, Papua, Rabu, mengatakan bahwa alokasi dana penyertaan modal itu sesuai keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank Papua.

Namun, besar-kecilnya dana penyertaan modal pemerintah daerah setiap kabupaten/kota di Provinsi Papua dan Papua Barat ke Bank Papua, menurut dia, sangat ditentukan oleh kemampuan keuangan setiap daerah.

"Sudah ada keputusan RUPS Bank Papua yang menentukan jumlah yang harus dicapai selama beberapa tahun oleh setiap pemegang saham. Kalau kemampuan keuangan daerah lebih, pemerintah daerah sebagai pemegang saham bisa mengajukan dana penyertaan modal yang lebih besar. Toh, ini juga merupakan investasi pemerintah daerah," jelas Marthen.

Ia mengatakan, Pemkab Mimika sebagai salah satu pemegang saham Bank Papua selama ini selalu meningkatkan dana penyertaan modalnya agar bank milik pemerintah daerah satu-satunya di Provinsi Papua dan Papua Barat itu makin berkembang pesat, terutama dalam melayani masyarakat dan menunjang pembangunan di berbagai daerah di Papua.

Para pemegang saham Bank Papua menggelar RUPS tahun 2014 bertempat di Hotel Swiss-Bel Jayapura pada pekan lalu. Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Wakil Bupati Mimika Yohanis Bassang.

Saat kegiatan tersebut, Komisaris Utama Bank Papua Pdt. Lipiyus Biniluk menargetkan pada tahun 2015--2016 Bank Papua sudah menjadi Bank Devisa.

Mulai 2015, kata dia, jajaran komisaris Bank Papua akan melakukan pengawasan ketat dan mendorong kerja sama yang baik antara para direksi, staf karyawan Bank Papua, dan semua pemangku kepentingan terkait untuk menuju bank devisa.

"Jika ada keseriusan, target Bank Papua menjadi bank devisa akan terwujud dalam waktu yang tidak terlalu lama," ujar Biniluk.

Ia mengatakan bahwa Bank Papua harus lebih kompetatif dengan bank-bank BPD lain di Indonesia. [Antara]

Bank Papua Gelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB)

Dipublikasikan oleh Ad Batlax pada hari Selasa, 18 November 2014 | pukul 00.07 WIT

Bank Papua Gelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB)


Bank Papua Gelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB)

Posted: 17 Nov 2014 10:23 PM PST

KOTA JAYAPURA - Bank Papua menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) guna memilih figur Komisaris Utama Bank Papua agar tercapainya Good Coorporate Govermance (GCG) yang dilaksanakan di Hotel Swissbell Jayapura, Jumat ( 14/11 ).

Dengan terpenuhinya GCG dan formasi Dewan Komisaris Bank Papua maka diharapkan dapat menjalankan fungsi pengawasan dengan baik. Hal ini merupakan bagian dari keberhasilan Bank Papua dalam menjalankan roda bisnis untuk memberdayakan masyarakat Papua dan menciptakan masyarakat di tanah Papua yang bisa bangkit untuk mandiri dan sejahtera.

Gubernur Papua, Lukas Enembe SIP,MH mengatakan hasil dari sinergitas program bisnis Bank Papua dan program pemerintah, baik Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Papua maupun Papua Barat, dengan sinergitas program antara Bank Papua dan Pemerintah Daerah dengan melihat perkembangan dan tingkat persaingan perbankan yang semakin hari semakin pesat. Hal ini dalam rangka menyambut era, "Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)" tahun 2015 di bidang barang dan jasa juga MEA pada tahun 2020 di bidang keuangan.

Gubernur mohon mohon perhatian bagi setiap pemegang saham bank Papua agar dapat memegang setiap komitmen bagi terwujudnya Bank Papua yang survive dalam menjalankan bisnis di tengah persaingan yang semkin ketat di kawasan Asean serta terus memberikan kontribusi dan dukungan yang positif bagi kemajuan Bank Papua.

"Saya meminjam motto dari saudara kandung kita Papua Barat "Kalau bukan sekarang kapan lagi, kalau bukan kitorang siapa lagi ". Saat ini jika tidak memegang teguh komitmen kita bagi kelangsungan Bank Papua, lalu kapan kita dapat mewujudkan hal itu? Sementara BUMN dan BUMD yang lain sedang berlomba-lomba mencari pangsa pasar di atas tanah ini tanpa membiarkan sedetik pun terlewat. Dan jika bukan kita yang mendukung Bank Papua untuk tetap eksis guna menjadi berkat bagi tanah ini dan nusantara, maka siapa lagi? Bank Papua merupakan bank milik Pemerintah Daerah di atas tanah Papua, untuk itu jangan sampai kita lalai menjaga bank milik kita ini," kata Lukas Enembe.

Terkait dengan hal tersebut, Lukas Enembe minta kepada segenap insan Bank Papua dari level top manajemen dan jajaran, agar dapat melihat perputaran bisnis Bank Papua sebagai bagian yang tak terpisahkan dari perputran roda perekonomian di Indonesia dan Asean. Hal ini terkait dengan evaluasi kinerja yang erat kaitannya dengan evaluasi dari setiap MoU atau kerjasama yang tertuang di dalam perjanjian dengan mitra kerja.

Karena perkembangan dunia bisnis terus terjadi apalagi jika kita telah masuk ke dalam era masyarakat ekonomi Asean tahun 2015 ini, dimana setiap peraturan dan ketentuan baik intern maupun ekstern akan disesuaikan dengan kondisi terkini. Maka peninjauan-peninjauan kontrak bisnis perlu kiranya dilakukan, agar Bank Papua tidak menjadi pihak yang dirugikan.

Gubernur Papua mewakili Gubernur Papua Barat dan seluruh pemegang saham menyampaikan bahwa, " Kami pun perlu mengetahui jalannya bisnis Bank Papua, untuk hal tersebut, agar kami diberi laporan progres bisnis Bank Papua. Karena dengan beginilah terjadi transparansi informasi bisnis, membuat kami semua dapat merasa memiliki dengan menjaga Bank Papua agar tetap eksis."

Menurut Gubenrur Papua, dengan posisi Bank Papua saat ini maka diharapkan Bank Papua akan lebih baik dan menunjukan kualitas terutama dalam pelayanan, Sumber Daya Manusia dan juga Teknologi Informasi. Kesemuanya itu, membentuk Bank Papua untuk inclucive finance untuk menangai transaksi Pemerintah Daerah, Perusahaan Asing, juga mitra kerja yang sedang melakukan penanaman saham/investasi di atas tanah Papua ini, juga melakukan fungsi intermediasi yang berimbas pada pemerataan kesejahteraan di atas tanah Papua yang kita cintai ini.

"Untuk itu, saya mengajak kepada kita sekalian untuk dapat membangun komunikasi yang konstruktif di dalam forum ini baik secara formal maupun non formal, untuk saling bertukar pikiran. Memberi dan menerima kritik dan saran sembari menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan selalu bersikap dan berpikir positif. Melakukan sinergi program yang berujung pada kesuksesan kita bersama baik dalam menjalankan roda Pemerintahan maupun roda bisnis Bank Papua sesuai dengan Visi dan Wakil Gubernur Papua yaitu Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera." Demikian Lukas Enembe.

Sebelum mengakhiri sambutannya Lukas Enembe menyampaikan bahwa, semua elemen yang berada pada formasi di Bank Papua merupakan person yang terpilih oleh Tuhan melalui forum seperti ini. Untuk itu apapun hasil yang akan kita capai dalam memilih komisaris utama nanti, patut kita hargai dan kita dukung bersama. Dengan demikian tugas dan tanggung  jawab kita, dapat kita laksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab dan profesional. [SuluhPapua]

Tambahan Jumlah Investor, Kantor Pasar Modal Jayapura (IDX) Kirim Mahasiswa ke Jakarta

Posted: 17 Nov 2014 10:18 PM PST

KOTA JAYAPURA – Dalam usaha memecahkan Rekor Muri Untuk Pertambahan Jumlah Investor. Kantor Pasar Modal Jayapura (IDX) mengirim Investor muda dari Universitas Cenderawasih (UNCEN) dan Universitas Yapis (UniYap) Jayapura untuk mengikuti kegiatan Gerakan Nasional Cinta Pasar Modal di Jakarta (12/11).

"untuk usaha memcahkan Rekor Muri Pertambahan Jumlah Investor Terbanyak dari Papua kami mengirimkan 58 orang mewakili UNCEN dan 59 Orang dari Uniyap" Ujar Early Saputra dari Bursa Efek Indonesia (BEI) Cabang Jayapura.

Selain dari Papua program Cinta Pasar Modal diikuti dari beberapa Provinsi di Indonesia. Para Investor yang dikirim dalam program ini diharapkan mampu menambah relasi dalam berinvestasi.

Sementara itu selain Muri Pertambahan jumlah investor. Pasar Modal di Jakarta juga membuat Rekor Muri untuk pertemuan Investor Tebanyak yang diadakan di Senayan Jakarta.

Perwakilan BEI Early, juga mengatakan, "untuk rekor muri pertemuan Investor terbanyak dari papua tidak ada yag mewakili, namun mampu memecahkan rekor muri karena diikuti 5000 lebih para investor, baik investor yang sudah berkelas, investor muda, maupun investor baru".

Ditambahkannya, dirinya berharap untuk masyarakat Papua mampu bersaing di Pasar Modal untuk berinvestasi agar perusahaan – perusahan kedepannya mempunyai Investor dalam Negeri tak hanya menjadi konsumen. [SuluhPapua]

Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Kunjungi Areal PT Freeport

Posted: 17 Nov 2014 08:12 PM PST

TEMBAGAPURA (MIMIKA) – Wakil ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Oesman Sapta Oedang, Jumat (14/11) mengunjungi areal kerja PT Freeport Indonesia (PTFI). Kunjungan ini dilakukan sebelum melanjutkan agenda kegiatan sosialisasi terkait empat pilar kebangsaan di Jayapura.

 Dalam kunjungan ini rombongan Oesman melihat secara langsung area kerja PTFI, serta mendapatkan pemaparan dari pihak PTFI terkait pengoperasian pertambangan di Kabupaten Mimika.

"Sebetulnya ini perjalanan dalam rangka sosialisasi empa pilar kebangsaan di Jayapura, diundang Gubernur dan semua Bupati. Tapi dalam kesempatan ini karena jauh, dari Jakarta ke Papua, kenapa saya tidak mampir saja ke Timika melihat Freeport," jelas Oesman terkait kunjungannya, saat menyampaikan sambutan saat makan malam di Rimba Papua Hotel.

Menurutnya, mungkin dirinya orang pertama yang mendapat kesempatan dari presiden direktur (presdir) PTFI Rozik B Soetjipto untuk masuk mengunjungi areal kerja pertambangan PTFI.

"Setelah saya diberi kesempatan oleh presdir PTFI, bisa masuk ke semua tempat dan bisa lihat, dan mungkin selama ini orang pertama dari MPR yang datang ke PTFI adalah saya," katanya.

Dalam kunjungan ini, rombongan diberi kesempatan mengunjungi area kerja tambang terbuka Grasberg sekaligus mendapatakan pemaparan terkait area kerja tambang tersebut. Sebelum melakukan kunjungan ke area Grasberg, rombongan disampaikan pemaparan oleh Vice Presiden (VP) Geo Service PTFI, Wahyu Sunyoto, terkait pengoperasian PTFI di Indonesia hingga pada hasil-hasil pertambangan yang telah diperoleh PTFI selama menjalankan operasi pertambangannya di Indonesia.

Dalam kunjungan ini, Oesman ditemani sekjen MPR RI, Eddy Siregar dan anggota MPR RI dari fraksi Kebangkitan Bangsa, Abdul Kadir Karding. Selanjutnya pada keesokan harinya, Sabtu (15/11), rombongan wakil MPR RI bertolak ke Jayapura guna melakukan kegiatan sosialisasi empat pilar kebangsaan. [SalamPapua]

30 Persen Saham PT Freeport Indonesia akan Dimiliki Pemerintah

Posted: 17 Nov 2014 08:01 PM PST

TIMIKA (MIMIKA) – Presiden Direktur Freeport Indonesia (PTFI), Rozik B Soetjipto menyatakan, 30 persen saham perusahaan yang dipimpinnya akan dimiliki Pemerintah Indonesia.

"Sejauh ini kesepakatan kami dengan Pemerintah RI, divestasi 30% adalah total untuk semua pemenang saham nasional," ujarnya saat dikonfirmasi Salam Papua via selulernya, Minggu (16/11).

Menurutnya, dari 30% saham tersebut, sekitar hampir 10% saham PTFI saat ini sudah dimiliki pemerintah. Sedangkan pelepasan  20% saham ke publik  akan dimulai pada awal tahun 2015.

"Saham kan harus dilihat dari market value (nilai pasar-red). Saat ini market value kita ada di sekitar angka US$ 15-20 miliar. Ya kalau 10% dari itu sekitar US$ 2 miliar. Jadi 20% ya US$ 4 miliar. Saat ini 9,36% saham sudah dimiliki pemerintah Pusat," ucapnya.

Dikatakannya juga, permintaan pemerintah untuk divestasi 20,64% sahamnya akan dimulai secara bertahap selama lima tahun. 20% saham itu akan dilepas dengan harga perkiraan US$ 4 miliar atau sekitar Rp 48 triliun.

Sebelumnya, pemerintah telah mewajibkan PTFI untuk menyelesaikan kewajiban divestasi saham asingnya sebesar 10,64 persen, sebelum 14 Oktober 2015.

Seperti dilansir pada laman web Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Sukhyar mengatakan, kewajiban tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014.

"Sesuai PP tersebut, maka Freeport sudah harus mendivestasikan sahamnya kepada peserta Indonesia sebesar 20 persen," kata Sukhyar kepada wartawan di Jakarta, Kamis (13/11) pekan lalu.

Saat ini, sebesar 9,36 persen saham Freeport sudah dimiliki peserta Indonesia melalui pemerintah. Sementara 90,64 persen saham lainnya dikuasai pemegang asing, yakni Freeport McMoran.

Sesuai PP No. 77 Tahun 2014 itu, maka paling lambat sampai 14 Oktober 2015, Freeport sudah harus mendivestasikan sahamnya sebesar 10,64 persen.  Menurut Sukhyar, sesuai PP 77/2014, Freeport juga sudah harus mendivestasikan hingga 30 persen dalam lima tahun atau sebelum 14 Oktober 2019.

"Kewajiban divestasi sebesar 30 persen sudah tertuang dalam nota kesepahaman renegosiasi kontrak karya Freeport," jelasnya.

Ditambahkan Dirjen Mineral dan Batubara itu bahwa, pihaknya akan membuat peraturan Menteri ESDM tentang tata cara divestasi untuk menindaklanjuti PP tersebut.

"Pemerintah melalui Kementerian Keuangan juga harus mengevaluasi nilai divestasinya. Nilai divestasi yang ditawarkan kepada pemerintah mestinya dibawah harga pasar," ujar Sukhyar.

Pihak PT Freeport Indonesia sendiri menghitung, sesuai harga pasar saat ini, nilai 10 persen sahamnya sekitar 2 miliar dolar AS atau hampir Rp 50 triliun. Ini bukanlah tekanan. Dalam kesempatan itu, Dirjen Mineral dan Batubara Sukhyar membantah anggapan, jika penerbitan PP No.77/2014 yang memberikan kemudahan kewajiban divestasi dimaksudkan sebagai tekanan perusahaan asing termasuk Freeport.

"Kewajiban divestasi berbeda-beda karena skala investasinya juga berbeda-beda. Kalau investasi besar tentunya butuh waktu untuk pengembaliannya," ujar Sukhyar.

Ia menjelaskan, sesuai PP 77/2014, pemerintah menurunkan besaran divestasi saham bagi perusahaan asing yang melakukan kegiatan tambang bawah tanah dan terbuka seperti Freeport dari 51 persen menjadi hanya 30 persen. PP yang ditandatangani mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 14 Oktober 2014 itu merupakan revisi dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012. [SalamPapua]

PT Freeport Indonesia Wajib Selesaikan Kewajiban Divestasi Saham Sebelum 14 Oktober 2015

Dipublikasikan oleh Ad Batlax pada hari Minggu, 16 November 2014 | pukul 00.07 WIT

PT Freeport Indonesia Wajib Selesaikan Kewajiban Divestasi Saham Sebelum 14 Oktober 2015


PT Freeport Indonesia Wajib Selesaikan Kewajiban Divestasi Saham Sebelum 14 Oktober 2015

Posted: 15 Nov 2014 12:13 AM PST

JAKARTA – Pemerintah mewajibkan perusahaan tambang asal Amerika Serikat, PT Freeport Indonesia menyelesaikan kewajiban divestasi saham asingnya sebesar 10,64 persen sebelum 14 Oktober 2015.

Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Sukhyar di Jakarta, Kamis mengatakan, kewajiban tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 77 Tahun 2014.

"Sesuai PP tersebut, maka Freeport sudah harus mendivestasikan sahamnya kepada peserta Indonesia sebesar 20 persen," katanya.
Saat ini, sebesar 9,36 persen saham Freeport sudah dimiliki peserta Indonesia melalui pemerintah. Sedang 90,64 persen saham lainnya dikuasai pemegang asing yakni Freeport McMoran.

Dengan demikian, sampai 14 Oktober 2015, Freeport sudah harus mendivestasikan sahamnya sebesar 10,64 persen.
  
Menurut Sukhyar, sesuai PP 77/2014, Freeport juga sudah harus mendivestasikan hingga 30 persen dalam lima tahun atau sebelum 14 Oktober 2019.
  
Kewajiban divestasi sebesar 30 persen sudah tertuang dalam nota kesepahaman renegosiasi kontrak karya Freeport. Ia menambahkan, pihaknya akan membuat peraturan Menteri ESDM tentang tata cara divestasi untuk menindaklanjuti PP tersebut.

"Pemerintah melalui Kementerian Keuangan juga harus memvaluasi nilai divestasinya," ujarnya.
Nilai divestasi yang ditawarkan kepada pemerintah mestinya di bawah harga pasar.
  
Freeport menghitung, sesuai harga pasar saat ini, nilai 10 persen sahamnya sekitar dua miliar dolar AS.
  
Sukhyar membantah, penerbitan PP 77/2014 yang memberikan kemudahan kewajiban divestasi sebagai tekanan perusahaan asing termasuk Freeport.
  
"Kewajiban divestasi berbeda-beda karena skala investasinya juga berbeda-beda. Kalau investasi besar tentunya butuh waktu untuk pengembaliannya," ujarnya.

Sesuai PP 77/2014, pemerintah menurunkan besaran divestasi saham bagi perusahaan asing yang melakukan kegiatan tambang bawah tanah dan terbuka seperti Freeport dari 51 persen menjadi hanya 30 persen.

PP yang ditandatangani mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 14 Oktober 2014 itu merupakan revisi PP No 24 Tahun 2012.[Antara]

Harga Seliter Premium di Teluk Bintuni Capai Rp 50,000

Dipublikasikan oleh Ad Batlax pada hari Senin, 10 November 2014 | pukul 00.07 WIT

Harga Seliter Premium di Teluk Bintuni Capai Rp 50,000


Harga Seliter Premium di Teluk Bintuni Capai Rp 50,000

Posted: 09 Nov 2014 11:09 PM PST

MANOKWARI - Harga bahan bakar minyak (BBM) jenis premium atau bensin yang dijual di Distrik (Kecamatan) Mardei Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, menembus Rp50.000 per liter.

"Tingginya harga bensin di Distrik Mardei Kabupaten Teluk Bintuni bukan sebagai imbas rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), namun karena kesulitan transportasi," kata salah seorang pedagang Merdei, Edy Pimbai di Manokwari, Jumat.

Dia mengatakan, para pedagang bensin harus menaikkan harga bensin hingga Rp50.000 per liter karena ongkos sewa mobil dari Kota Bintuni menuju Distrik Mardei sebesar Rp10.000.000.

"Tingginya ongkos sewa mobil akibat akses jalan menuju daerah itu mengalami kerusakan dan saat musim hujan tidak dapat dilalui kendaraan," katanya.

Ia mengatakan, untuk mendapatkan bensin di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang ada Kota Bintuni tidak mudah dan penuh pengorbanan karena stok terbatas.

Untuk itu, kata dia, para pedagang bensin di Distrik Mardei terpaksa menaikkan harga jual bensin per liter Rp50.000 untuk memperoleh keuntungan sebab sulitnya mendapat bisnis.

"Kami pedagang mengalami keuntungan namun kasihan rakyat kecil kesulitan mendapatkan BBM tersebut untuk kebutuhan karena harga cukup tinggi, tetapi apa boleh buat terpaksa beli dengan harga yang tinggi karena jika tidak beli tak bisa melakukan aktivitas dengan kendaraan bermotor," ujarnya.

Ia berharap pemerintah daerah setempat mencari solusi atas tingginya harga BBM khususnya bensin yang terjadi di Distrik Mardei, sehingga tidak menyusahkan masyarakat dan berdampak lebih luas terhadap sektor lain. [Antara]

Noken Diusulkan Jadi Cinderamata pada Pekan Olahraga Nasional XX tahun 2020

Posted: 09 Nov 2014 09:40 PM PST

KOTA JAYAPURA - Noken, tas rajutan asal Papua yang telah ditetapkan oleh UNESCO pada 4 Desember 2012 sebagai salah satu warisan budaya diusulkan menjadi cinderamata untuk pelaksanaan PON 20 pada 2020 di provinsi paling timur Indonesia.

"Noken sangat layak menjadi salah satu oleh-oleh, cinderamata atau souvenir pada pelaksanaan PON 20 nanti di Papua," kata Yakomina Rumbiak, salah satu pemerhati budaya Papua,  di Kota Jayapura, Papua, Rabu.

Yakomina yang juga tergabung dengan sekelompok mama-mama Papua pembuat noken di Kota Jayapura mengatakan, sudah seharusnya noken dijadikan sebagai cinderamata asal Papua atau sebagai salah satu tas resmi saat pelaksanaan PON 20 nanti.

"Noken itu bukan saja memiliki nilai budaya, tetapi juga memiliki nilai sosial, ekonomi dan pemersatu bangsa. Noken oleh orang Papua dimanfaatkan untuk menyimpan, mengisi dan mengangkut banyak hal mulai dari pakaian, balita, hasil kebun dan juga bisa dimanfaatkan untuk apa saja," katanya.

Karena jika para tamu, turis dan atlet PON 20 di Papua menggunakan noken, maka secara tidak langsung telah mensosialisasikan budaya orang Papua ke khalayak luas dan noken akan lestari hingga anak cucu.

Untuk itu, kata mantan Kepala Museum Negeri Papua itu, mulai dari sekarang pihak eksekutif dan legislatif di kabupaten/kota atau Provinsi Papua harus segera membuat Perda untuk perlindungan dan pelestariannya.

"Misalnya noken hanya bisa dibuat oleh mama-mama Papua (orang Papua), pemasarannya juga harus lewat sanggar atau tempat penjualan milik orang Papua sehingga manfaat ekonominya bisa langsung dirasakan," katanya.

Senada itu, Titus Pekei, salah satu pencetus noken (tas rajutan) menjadi warisan budaya dunia takbenda mengusulkan agar noken menjadi salah satu cinderamata asal Papua, selain benda-benda kearifan lokal lainnya.

"Pemerintah Papua, legislatif (DPR) dan Majelis Rakyat Papua segera prioritas noken agar menjadi cinderamata seperti harapan mama-mama Papua pembuat noken," katanya.

Dengan menjadikan noken sebagai cinderamata berarti secara langsung telah memberdayakan pertumbuhan ekonomi masyarakat Papua, terutama mama-mama pembuat noken.

"Karena mama-mama Papua yang menekuni atau membuat noken akan terbantu dalam hal pemasaran, pemberdayaan ekonomi bangkit. Bangkit, mandiri dan sejahtera sesuai dengan visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Bapak Lukas Enembe dan Klemen Tinal," katanya. [Antara]

Nelayan di Distrik Kepulauan Aimando Datangkan Bibit Rumput Laut Super dari Sulawesi Selatan

Posted: 09 Nov 2014 07:44 PM PST

YERI (BIAK NUMFOR) - Nelayan yang tergabung dalam kelompok masyarakat (pokmas) Kobe Oser, Kampung Yeri, Distrik Kepulauan Aimando, Kabupaten Biak Numfor, Papua, mendatangkan bibit rumput laut kualitas super dari Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan (Sulsel).

"Itu upaya swadaya pokmas yang membeli bibit rumput laut sebanyak 100 kilogram dari Takalar, Sulawesi Selatan," kata Sem Wambrauuw, koordinator pokmas Kobe Oser, di Biak, Sabtu.

Ia mengatakan, bibit rumput laut yang dibeli dari Takalar itu jenis chotoni kualitas super untuk ditanami di perairan kampung Yeri.

"Upaya pembelian bibit rumput laut itu karena kebutuhan mendesak, untuk waktu tanam, ya dengan kondisi yang ada pokmas Kobe Oser berupaya sendiri, dan diharapkan membawa hasil dalam waktu dekat," ujar Sem Wambrauw.

Ia berharap, upaya mendatangkan bibit rumput laut berkualitas super itu mendapat dukungan dari instansi teknis seperti Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Biak Numfor.

Budidaya rumput laut yang dilakukan pokmas Kobe Oser merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat dalam mengelola potensi perairan laut sekitar kampung Yeri.

"Usaha rumput laut untuk menambah penghasilan keluarga petani nelayan karena sangat cocok dengan kondisi alam sekitar," katanya.

Sem meyakini usaha budidaya rumput laut yang digeluti warga kampung Yeri itu akan dapat berkembang sehingga meningkatkan pendapatan keluarga.

Usaha budidaya rumput laut pokmas Kobe Oser dimulai pada awal 2014 yang diawali dengan 60 kilogram bibit rumput laut.[Antara]

Warga Pemilik Lahan Kampung Sima Sesalkan Sikap Manajemen PT Nabire Baru dan PT Sariwana Umel Mandiri

Dipublikasikan oleh Ad Batlax pada hari Rabu, 08 Oktober 2014 | pukul 01.33 WIT

Warga Pemilik Lahan Kampung Sima Sesalkan Sikap Manajemen PT Nabire Baru dan PT Sariwana Umel Mandiri


Warga Pemilik Lahan Kampung Sima Sesalkan Sikap Manajemen PT Nabire Baru dan PT Sariwana Umel Mandiri

Posted: 07 Oct 2014 06:27 AM PDT

SIMA (NABIRE) - Sejumlah Warga pemilik lahan di Kampung Sima, Distrik Yaur, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua, menyesalkan sikap manajemen PT Nabire Baru dan PT Sariwana Umel Mandiri yang bergerak di bidang pengelolaan kepala sawit, karena tidak memperhatikan keluhan pendidikan dan kesehatan.

"Semenjak kedua perusahaan itu beroperasi, banyak persoalan terjadi, termasuk masalah pendidikan dan kesehatan. Kami ajukan bantuan dana, perusahaan bilang belum ada pos dana untuk pendidikan dan kesehatan," kata salah satu pemilik lahan, Tino Henobora saat dikonfirmasi dari Jayapura via telepon, Senin.

Menurut Tino, perusahaan selalu beralasan harus ada hasil awal yang dihasikan yakni pemanenan buah sawit lalu dipasarkan barulah mengalokasikan dana untuk membiayai pendidikan dan kesehatan. Padahal, dua perusahaan itu sudah lama beroperasi yakni sejak 2009.

"Masyarakat tuntut biaya pendidikan dan kesehatan karena waktu perusahaan masuk dan membuka lahan hingga beroperasi, tidak ada sosialisasi maupun kejelasan tentang kompensasi apa yang diberikan oleh pihak perusahaan kepada warga pemilik lokasi," ujarnya.

Perusahaan, kata dia, masuk dengan mulus ke kampungnya lalu beroperasi tanpa malakukan negosiasi dengan masyarakat. Namun, tuntutan warga pemilik lahan terkait permintaan bantuan biaya pendidikan dan kesehatan dalam bentuk proposal yang diajukan, tak digubris.

"Saya punya saudari perempuan, namanya Laurensina Hanebora, mengalami lumpuh di kaki kanannya sejak tahun 2013, sehingga tidak bisa berjalan, mungkin ada bawaan penyakit lain selain itu, tapi saya tidak bisa prediksi karena belum ada pemeriksaan lanjutan dari dokter dan harus dirujuk untuk menjalani pengobatan lanjutan," ujarnya.

Dokter yang menangani pemeriksaan Laurensina mengatakan, ada indikasi penyakit lain kearah busung lapar yang dialami cuma harus ada pemeriksaan lebih lanjut karena kakinya sudah mulai mengecil.

Bertolak dari penderitaan saudarinya itu, Tino mengaku, sempat mengajukan proposal ke perusahaan untuk meminta bantuan biaya perjalanan serta rujukan untuk pengobatan lebih lanjut di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dok II Jayapura, namun perusahaan tak menggubris.

"Saya sudah ajukan permohonan sampai tiga kali ke pengusaha untuk membantu dana pengobatan lebih lanjut, karena salah satu dokter di Kota Nabire yang sudah memeriksa saudari saya menyatakan harus ditangani oleh doker saraf. Sementara di Nabire belum ada dokter saraf," ujarnya.

Dokter yang memeriksa juga menyarankan harus dirujuk secepatnya untuk berobat. "Jelas perjalanan ke Jayapura dan pengobatan lebih lanjut membutuhkan kos cukup tinggi, nah itu yang diajukan ke perusahaan tapi tidak ditanggapi," ujarnya.

Selain saudarinya, kata dia, keponakannya Utreck Unggeirusi juga sudah lama mengalami gizi buruk setelah menjalani pemeriksaan dokter. Dari hasil diagnosa seorang dokter di Rumah Sakit Nabire,Utreck juga harus dirujuk ke Rumah Sakit Jayapura.

"Jelas membutuhkan biaya perjalanan, ongkos pengantar dan lainnya. Saya sudah ajukan dua proposal sekaligus waktu itu yakni untuk Laurens dan Utreck ke perusahaan untuk meminta bantuan biaya pengobatan dengan harapan perusahaan dapat membantu, tetapi tidak ada konfirmasi balik," ujarnya.

Meskipun perusahaan tidak bisa membantu, kata dia, paling tidak ada konfirmasi balik agar diketahui. "Kalau perusahaan tidak bisa bantu, kasih informasi balik ke kami supaya kami tahu," ujarnya.

Dia mengaku, sangat kecewa dan menyesal dengan sikap kedua perusahaan tersebut, karena lahan miliknya yang digarap perusahaan, luasnya cukup besar. Tetapi, ketika hal-hal sepeleh yang dialami masyarakat seperti persoalan pendidikan dan kesehatan, terkesan perusahaan menolak dengan berbagai alasan.

"Alasan tidak ada biaya untuk membantu warga pemilik lahan itu, bagi saya hal yang sangat mustahil, karena fasilitas yang digunakan perusahaan cukup canggih. Peralatan canggih itu jelas menggunakan uang untuk membeli, kenapa selalu tidak ada uang," ujarnya.

Dari data yang diperoleh, ada dua perusahaan sawit yang melancarkan operasinya di Kampung Sima, Distrik Yaur, Kabupaten Nabire, yakni PT. Nabire Baru dan PT. Umel Mandiri. Kedua perusahaan yang bergerak dibidang pengelolaan kelapa sawit itu, sudah beroperasi sejak tahun 2009.

PT. Nabire Baru dan PT. Umel Mandiri membuka lahan kelapa sawit kurang lebih sekitar 18 ribu hektare dari total 32 ribu hektare lahan yang dicanangkan.

Namun, hingga kini perusahaan tak pernah melakukan sosialisai kepada masyarakat pemilik lokasi tentang bagaimana tahapan-tahapan yang akan dilakukan termasuk kompensasi kepada masyarakat pemilik tanah.

Perjalanan dari Kota Nabire ke Distrik Yaur menggunakan speed boat (kapal cepat). Perjalanan memakan waktu kurang lebih sekitar dua jam ke daerah itu. [ANT]
 
Support : Papua Untuk Semua | PUS | P-U-S
Copyright © 2013. Portal Ekonomi dan Bisnis | Papua Untuk Semua - All Rights Reserved
Template formatted by XegaVega Published by Batlax.com
Proudly powered by Blogger