Sukai Facebook Kami
Ikuti Twitter Kami

Artikel Aktual

Kadin Nilai Papua Miliki Daya Tarik Investasi yang Tinggi

Dipublikasikan oleh Ad Batlax pada hari Kamis, 18 Desember 2014 | pukul 00.07 WIT

Kadin Nilai Papua Miliki Daya Tarik Investasi yang Tinggi


Kadin Nilai Papua Miliki Daya Tarik Investasi yang Tinggi

Posted: 17 Dec 2014 08:35 PM PST

JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri Indonesia menilai Papua memiliki daya tarik menantang dari sisi "natural resources" dan kondisi alam yang membutuhkan sifat perintis dari pelaku usaha untuk berinvestasi.

"Papua butuh sifat perintis dari para pelaku usaha untuk bisa melihatnya sebagai suatu peluang yang lebih menarik ketimbang tantangan-tantangan yang selalu dianggap sebagai hambatan," kata Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Shinta Widjaja Kamdani kepada Antara di Jakarta, Jumat.

Menurut Shinta, dari sisi bisnis peluang ini merupakan suatu kesempatan, tetapi memang untuk menyikapi suatu kesempatan harus dilihat kemungkinannya karena kemungkinan yang ada bisa menentukan berapa investasi untuk membuat suatu usaha.

"Dalam membuat hal itu, tentunya ada faktor resiko yang menjadi kalkulasi penting, kita semua tahu bahwa kondisi Papua sangat menantang dilihat dari sisi pengerjaan infrastruktur, misalnya sumber daya manusia belum lagi ketersediaan energi yang dibutuhkan untuk mendorong suatu industri," ujarnya.

Dia menjelaskan untuk itu memang pemerintah daerah sebagai yang paling paham mengenai isu kedaerahan harus mulai bisa menentukan upaya yang lebih baik, seperti misalnya menjaga kondusifitas keamanan dan mendorong tingkat edukasi masyarakat, sehingga pada saatnya nanti masyarakat juga siap.

"Nah mengenai tahun investasi Papua 2015 kan waktunya hanya tinggal kurang dari satu bulan sehingga seyogyanya pemerintah daerah harus menjadi lebih detail membuat daftar terkait apa-apa saja yang ada supaya menjadi titik awal untuk mengundang investor," katanya lagi.

Dia menuturkan yang penting dari hal itu adalah menyusun jenis-jenis investasi Papua dengan bertahap, misalnya yang didahulukan masuk adalah investor untuk infrastruktur, pendidikan dan pangan.

"Sehingga persiapan pondasi dari Papua yang menarik untuk investasi bisa terbangun dan kekuatan yang terbangun dari investasi justru ditopang dari kekuatan lokal bukan dari luar," ujarnya.

Dia menambahkan masalah-masalah yang terjadi di Papua saat ini karena adanya ketimpangan kultur dan pendidikan antara masyarakat setempat dan pendatang, dengan demikian bagi yang tertarik untuk berinvestasi harus memiliki tambahan pengalaman dan pendidikan mengenai kultural masyarakat setempat.

"Dengan begitu sejak awal sudah bisa menghindari dan memitigasi potensi konflik dengan tujuan menghindari upaya-upaya kemunduran dari Papua dalam hal investasi, jika memang semua yang akan datang (pendatang) ataupun warga setempat bersedia untuk saling memahami mengenai apa yang ada disana maka apa yang diharapkan oleh Gubernur Papua akan Tahun Investasi 2015 segera tercapai," katanya.[Antara]

Ho Panimkinep Nora, Kelompok Peternakan Telur yang Sukses oleh Pengusaha Pribumi

Dipublikasikan oleh Ad Batlax pada hari Sabtu, 29 November 2014 | pukul 00.07 WIT

Ho Panimkinep Nora, Kelompok Peternakan Telur yang Sukses oleh Pengusaha Pribumi


Ho Panimkinep Nora, Kelompok Peternakan Telur yang Sukses oleh Pengusaha Pribumi

Posted: 28 Nov 2014 04:40 PM PST

TIMIKA (MIMIKA) – Usaha pribumi yang sukses saat ini dalam peternakan ayam petelur seperti yang di alami pengusaha pribumi Junen Niwilinggame , yang sukses dengan memelihara ayam petelur lokal.

Ketua kelompok Usaha Ho Panimkinep Nora, Junen Niwilinggame mengatakan, kalau usaha ayam petelur lokal ini sudah di buka dari sejak tahun 2012 dengan mengambil kredit dari Bank Mega sebesar Rp 391 juta  dan saat itu juga prodkusi untuk pemeliharaan ayam petelur di mulai.

"Jadi mulai memasukan ayam ini dari tahun 2012 dan saat itu saya masih menggunakan satu kandang saja, Karena masih awal jadi untuk memeliahra ayam petelur, saya hanya  menggunakan satu kandang saja dengan jumlah daya tampung sebanyak 1045 ekor ayam petelur. Dan pengolahan ayam petelur dari juni tahun 2012 hingga juni 2013 dan saat itu ayam petelur ini menghasilkan telur yang saya jual ke berbagai masyarakat dan ke toko-toko yang ada di Timika," ujar Junen Niwilinggame, Rabu (26/11)

Dikatakan, setelah tahap pertama selesai semua ayam petelur ini di jualkan,usaha ini dikembangkan terus hingga pada tahun 2013 akhir  mengikuti pelatihan peternakan ayam petelur di Jakarta dan salah satunya adalah saya yang mewakili usaha ayam petelur ini untuk mengikuti pelatihan yang dilaksanakan di Jakarta. Dan setelah kembali saya kembangkan terus ayam petelur ini untuk mengembangkan usaha lokal bagi masyarakat asli papua.

"Sehingga berkembangnya usaha ayam petelur lokal ini membuat sehingga LPMAK dapat membentu peternak ayam peterlu lokal ini dengan membangun satu kadang lagi yang saat ini siap untuk di gunakan. dan sebelum menggunakan kandang baru yang sudah di bangun oleh LPMAK ini saya masih menampung ayam petelur yang lagi di pelihara sekarang sebanyak 2012 ekor," tuturnya.

Dan setelah kandang ayam ini siap akan di pindahkan anak ayam petelur ini untuk di pelihara,untuk masa pemerliharaan hingga mencapai waktu ayam peterlu ini menghasilkan telur dalam waktu 3 bulan dan ayam petelur ini siap untuk panen dan siap untuk bertelur dan semua hasil ayam petelur ini akan saya kembalikan kepada peminjaman awal dan modal akan dikembangkan lagi.

 jadi diharapkan agar pemerintah daerah (Pemda) dan LPMAK bisa dapat melihat usaha lokal untuk masyarakat Papua yang ada di Tim`ika, teristimewa bagi suku Amungme dan Kamoro dalam memberdayakan pertanian dan peternakan serta usaha pengembangan ayam petelur lokal seperti ini. [SalamPapua]

Bank Papua Beri Tambahan Kontrak Rp 14 Miliar ke Persipura

Dipublikasikan oleh Ad Batlax pada hari Kamis, 27 November 2014 | pukul 00.08 WIT

Bank Papua Beri Tambahan Kontrak Rp 14 Miliar ke Persipura


Bank Papua Beri Tambahan Kontrak Rp 14 Miliar ke Persipura

Posted: 26 Nov 2014 03:37 PM PST

KOTA JAYAPURA – Untuk mengarungi musim 2014-2015, Persipura Jayapura telah mengantongi satu dukungan sponsorship, yakni dari Bank Papua yang sudah sejak tahun 2005 terus memberi dukungan terhadap tim tersebut.

Untuk kali ini, Bank Papua memberikan kontrak kerjasama Rp14 Miliar, dan nilai tersebut berlaku untuk 2 tahun, dimana tiap tahunnya Persipura akan mendapat sokongan anggaran sebesar Rp7 M dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Papua tersebut.

Kepada wartawan usai penandatanganan kerjsama di kantor Bank Papua pada Selasa (25/11) petang, Ketua Umum Persipura Benhur Tommy Mano mengatakan rasa terimakasihnya kepada Bank Papua yang telah menaikkan nilai kerjasamanya dibandingkan musim lalu, yaitu sebesar Rp6 M/tahun.

Nilai ini diakuinya masih jauh untuk memenuhi kebutuhan klub selama satu musim, dimana ia menyebut total kebutuhan Tim Mutiara Hitam untuk berlaga di ISL dan juga AFC Cup, nilainya mencapai Rp35 M.

Karenanya ia memastikan manajemen akan terus berusaha untuk mencari sponsor tambahan, seperti dengan PT. Freeport dimana nilai kerjasamanya sudah hampir pasti sebesar Rp20 M/ 2 tahun, sedangkan dengan pihak Semen Bosowa manajemen masih terus melakukan penjajakan.

Sementara itu Direktur Utama Bank Papua Johan Kafiar mengatakan pihaknya secara rutin telah memberikan sponsorship kepada Persipura sejak tahun 2005, dan ia pun berharap agar logo perusahaan yang ia pimpin sekarang bisa dipindahkan kebagian depan jersey tim Persipura.

Disamping itu, dengan kerjasama ini, Johan berharap Persipura dapat terus berprestasi dan dapat menjuarai liga Indonesia kembali.

Mengenai kenaikan nilai sponsorship, Johan menjelaskan pihaknya menganggap pemain Persipura pada musim lalu telah menunjukkan prestasi terbaik meski tidak mendapatkan gelar juara sama sekali. Keberhasilan Mutiara Hitam menembus babak semi final AFC Cup dinilainya adalah sebuah prestasi yang membanggakan dan belum bisa disamai oleh tim mana pun yang ada di Indonesia. [BintangPapua]

Warga PNG Minati Produk asal Papua pada Indonesian Product Exhibition (IPEX)

Dipublikasikan oleh Ad Batlax pada hari Jumat, 21 November 2014 | pukul 00.06 WIT

Warga PNG Minati Produk asal Papua pada Indonesian Product Exhibition (IPEX)


Warga PNG Minati Produk asal Papua pada Indonesian Product Exhibition (IPEX)

Posted: 20 Nov 2014 08:45 AM PST

VANIMO (SANDAUN) - Pemerintah Provinsi Papua menggelar pameran sejumlah produk lokal di Negara Papua Nugini. Pameran bertema Connecting Business Between the Two Countries digelar di halaman Konsulat RI Vanimo, Papua Nugini.

Sebanyak tujuh perusahaan lokal hadir dalam pameran itu. Produk lokal yang dihadirkan adalah produk lokal berbahan dasar buah merah. Dari bahan baku buah merah dapat disulap menjadi sabun, body lotion dan juga kembang gula dan beberapa produk seperti batik, asesoris, pakaian, perlengkapan nelayan hingga bahan dasar bangunan.

"Ada sekitar 300 warga Papua Nugini yang mengunjungi sejumlah stand perusahaan itu. Paling banyak diminati warga setempat adalah produk pakaian dan asesoris," kata Juru bicara Konsulat RI di Vanimo, Allen Simarmata dalam pesan elektroniknya yang diterima Liputan6.com, Jumat (14/11/2014).

Pelaksana Fungsi Ekonomi Konsulat RI Vanimo Papua Nugini, Sahid Nurkarim mengungkapkan, Indonesian Product Exhibition (IPEX) akan diselenggarakan hingga esok hari. "kami tak menargetkan omzet dalam kegiatan tersebut, sebab pameran yang disuguhkan sifatnya promosi agar produk lokal Papua dan juga produk daerah Indonesia lain dapat semakin dikenal," jelasnya.

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Papua, Septinus Hamadi menambahkan ke depan, pihaknya akan membuat pameran dengan melibatkan pengusaha kecil hingga menengah di Papua, agar lebih banyak mengenalkan produk lokal lainnya. Dirinya juga berjanji akan melangsungkan Christmas Bazaar yang setiap tahunnya dilaksanakan di pasar perbatasan, akan dipindah ke daerah Vanimo.

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Papua,  Adolof Alpius Asmuruf mengaku telah menjajaki sejumlah kerja sama dengan negara lain, salah satunya adalah Papua Nugini, diantaranya dengan membuka pasar tradisional dengan membuka perdagangan antar negara di Marketing Point yang terletak di Skouw-Wutung, Kota Jayapura.

"Salah satu jalur yang akan dibuka adalah Pelabuhan Kota Jayapura, agar dapat terkoneksi dengan perdagangan di Papua Nugini. Salah satunya adalah kapal-kapal dari Papua Nugini dapat membawa barang-barang sembako atau yang lainnya dari Papua ke tempat asalnya. Paling tidak ada peredaran uang Kina, sebagai mata uang Papua Nugini di Papua," ungkapnya.  [Liputan6]

Pemkab Mimika Alokasi Rp 14 Miliar ke Bank Papua

Dipublikasikan oleh Ad Batlax pada hari Kamis, 20 November 2014 | pukul 00.42 WIT

Pemkab Mimika Alokasi Rp 14 Miliar ke Bank Papua


Pemkab Mimika Alokasi Rp 14 Miliar ke Bank Papua

Posted: 19 Nov 2014 06:47 PM PST

TIMIKA (MIMIKA) - Pemerintah Kabupaten Mimika pada tahun ini mengalokasikan dana penyertaan modal sebesar Rp14 miliar ke Bank Pembangunan Daerah Papua.

Kepala Bagian Keuangan Setda Mimika Marthen Malissa kepada Antara di Timika, Papua, Rabu, mengatakan bahwa alokasi dana penyertaan modal itu sesuai keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank Papua.

Namun, besar-kecilnya dana penyertaan modal pemerintah daerah setiap kabupaten/kota di Provinsi Papua dan Papua Barat ke Bank Papua, menurut dia, sangat ditentukan oleh kemampuan keuangan setiap daerah.

"Sudah ada keputusan RUPS Bank Papua yang menentukan jumlah yang harus dicapai selama beberapa tahun oleh setiap pemegang saham. Kalau kemampuan keuangan daerah lebih, pemerintah daerah sebagai pemegang saham bisa mengajukan dana penyertaan modal yang lebih besar. Toh, ini juga merupakan investasi pemerintah daerah," jelas Marthen.

Ia mengatakan, Pemkab Mimika sebagai salah satu pemegang saham Bank Papua selama ini selalu meningkatkan dana penyertaan modalnya agar bank milik pemerintah daerah satu-satunya di Provinsi Papua dan Papua Barat itu makin berkembang pesat, terutama dalam melayani masyarakat dan menunjang pembangunan di berbagai daerah di Papua.

Para pemegang saham Bank Papua menggelar RUPS tahun 2014 bertempat di Hotel Swiss-Bel Jayapura pada pekan lalu. Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Wakil Bupati Mimika Yohanis Bassang.

Saat kegiatan tersebut, Komisaris Utama Bank Papua Pdt. Lipiyus Biniluk menargetkan pada tahun 2015--2016 Bank Papua sudah menjadi Bank Devisa.

Mulai 2015, kata dia, jajaran komisaris Bank Papua akan melakukan pengawasan ketat dan mendorong kerja sama yang baik antara para direksi, staf karyawan Bank Papua, dan semua pemangku kepentingan terkait untuk menuju bank devisa.

"Jika ada keseriusan, target Bank Papua menjadi bank devisa akan terwujud dalam waktu yang tidak terlalu lama," ujar Biniluk.

Ia mengatakan bahwa Bank Papua harus lebih kompetatif dengan bank-bank BPD lain di Indonesia. [Antara]

Bank Papua Gelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB)

Dipublikasikan oleh Ad Batlax pada hari Selasa, 18 November 2014 | pukul 00.07 WIT

Bank Papua Gelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB)


Bank Papua Gelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB)

Posted: 17 Nov 2014 10:23 PM PST

KOTA JAYAPURA - Bank Papua menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) guna memilih figur Komisaris Utama Bank Papua agar tercapainya Good Coorporate Govermance (GCG) yang dilaksanakan di Hotel Swissbell Jayapura, Jumat ( 14/11 ).

Dengan terpenuhinya GCG dan formasi Dewan Komisaris Bank Papua maka diharapkan dapat menjalankan fungsi pengawasan dengan baik. Hal ini merupakan bagian dari keberhasilan Bank Papua dalam menjalankan roda bisnis untuk memberdayakan masyarakat Papua dan menciptakan masyarakat di tanah Papua yang bisa bangkit untuk mandiri dan sejahtera.

Gubernur Papua, Lukas Enembe SIP,MH mengatakan hasil dari sinergitas program bisnis Bank Papua dan program pemerintah, baik Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Papua maupun Papua Barat, dengan sinergitas program antara Bank Papua dan Pemerintah Daerah dengan melihat perkembangan dan tingkat persaingan perbankan yang semakin hari semakin pesat. Hal ini dalam rangka menyambut era, "Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)" tahun 2015 di bidang barang dan jasa juga MEA pada tahun 2020 di bidang keuangan.

Gubernur mohon mohon perhatian bagi setiap pemegang saham bank Papua agar dapat memegang setiap komitmen bagi terwujudnya Bank Papua yang survive dalam menjalankan bisnis di tengah persaingan yang semkin ketat di kawasan Asean serta terus memberikan kontribusi dan dukungan yang positif bagi kemajuan Bank Papua.

"Saya meminjam motto dari saudara kandung kita Papua Barat "Kalau bukan sekarang kapan lagi, kalau bukan kitorang siapa lagi ". Saat ini jika tidak memegang teguh komitmen kita bagi kelangsungan Bank Papua, lalu kapan kita dapat mewujudkan hal itu? Sementara BUMN dan BUMD yang lain sedang berlomba-lomba mencari pangsa pasar di atas tanah ini tanpa membiarkan sedetik pun terlewat. Dan jika bukan kita yang mendukung Bank Papua untuk tetap eksis guna menjadi berkat bagi tanah ini dan nusantara, maka siapa lagi? Bank Papua merupakan bank milik Pemerintah Daerah di atas tanah Papua, untuk itu jangan sampai kita lalai menjaga bank milik kita ini," kata Lukas Enembe.

Terkait dengan hal tersebut, Lukas Enembe minta kepada segenap insan Bank Papua dari level top manajemen dan jajaran, agar dapat melihat perputaran bisnis Bank Papua sebagai bagian yang tak terpisahkan dari perputran roda perekonomian di Indonesia dan Asean. Hal ini terkait dengan evaluasi kinerja yang erat kaitannya dengan evaluasi dari setiap MoU atau kerjasama yang tertuang di dalam perjanjian dengan mitra kerja.

Karena perkembangan dunia bisnis terus terjadi apalagi jika kita telah masuk ke dalam era masyarakat ekonomi Asean tahun 2015 ini, dimana setiap peraturan dan ketentuan baik intern maupun ekstern akan disesuaikan dengan kondisi terkini. Maka peninjauan-peninjauan kontrak bisnis perlu kiranya dilakukan, agar Bank Papua tidak menjadi pihak yang dirugikan.

Gubernur Papua mewakili Gubernur Papua Barat dan seluruh pemegang saham menyampaikan bahwa, " Kami pun perlu mengetahui jalannya bisnis Bank Papua, untuk hal tersebut, agar kami diberi laporan progres bisnis Bank Papua. Karena dengan beginilah terjadi transparansi informasi bisnis, membuat kami semua dapat merasa memiliki dengan menjaga Bank Papua agar tetap eksis."

Menurut Gubenrur Papua, dengan posisi Bank Papua saat ini maka diharapkan Bank Papua akan lebih baik dan menunjukan kualitas terutama dalam pelayanan, Sumber Daya Manusia dan juga Teknologi Informasi. Kesemuanya itu, membentuk Bank Papua untuk inclucive finance untuk menangai transaksi Pemerintah Daerah, Perusahaan Asing, juga mitra kerja yang sedang melakukan penanaman saham/investasi di atas tanah Papua ini, juga melakukan fungsi intermediasi yang berimbas pada pemerataan kesejahteraan di atas tanah Papua yang kita cintai ini.

"Untuk itu, saya mengajak kepada kita sekalian untuk dapat membangun komunikasi yang konstruktif di dalam forum ini baik secara formal maupun non formal, untuk saling bertukar pikiran. Memberi dan menerima kritik dan saran sembari menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan selalu bersikap dan berpikir positif. Melakukan sinergi program yang berujung pada kesuksesan kita bersama baik dalam menjalankan roda Pemerintahan maupun roda bisnis Bank Papua sesuai dengan Visi dan Wakil Gubernur Papua yaitu Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera." Demikian Lukas Enembe.

Sebelum mengakhiri sambutannya Lukas Enembe menyampaikan bahwa, semua elemen yang berada pada formasi di Bank Papua merupakan person yang terpilih oleh Tuhan melalui forum seperti ini. Untuk itu apapun hasil yang akan kita capai dalam memilih komisaris utama nanti, patut kita hargai dan kita dukung bersama. Dengan demikian tugas dan tanggung  jawab kita, dapat kita laksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab dan profesional. [SuluhPapua]

Tambahan Jumlah Investor, Kantor Pasar Modal Jayapura (IDX) Kirim Mahasiswa ke Jakarta

Posted: 17 Nov 2014 10:18 PM PST

KOTA JAYAPURA – Dalam usaha memecahkan Rekor Muri Untuk Pertambahan Jumlah Investor. Kantor Pasar Modal Jayapura (IDX) mengirim Investor muda dari Universitas Cenderawasih (UNCEN) dan Universitas Yapis (UniYap) Jayapura untuk mengikuti kegiatan Gerakan Nasional Cinta Pasar Modal di Jakarta (12/11).

"untuk usaha memcahkan Rekor Muri Pertambahan Jumlah Investor Terbanyak dari Papua kami mengirimkan 58 orang mewakili UNCEN dan 59 Orang dari Uniyap" Ujar Early Saputra dari Bursa Efek Indonesia (BEI) Cabang Jayapura.

Selain dari Papua program Cinta Pasar Modal diikuti dari beberapa Provinsi di Indonesia. Para Investor yang dikirim dalam program ini diharapkan mampu menambah relasi dalam berinvestasi.

Sementara itu selain Muri Pertambahan jumlah investor. Pasar Modal di Jakarta juga membuat Rekor Muri untuk pertemuan Investor Tebanyak yang diadakan di Senayan Jakarta.

Perwakilan BEI Early, juga mengatakan, "untuk rekor muri pertemuan Investor terbanyak dari papua tidak ada yag mewakili, namun mampu memecahkan rekor muri karena diikuti 5000 lebih para investor, baik investor yang sudah berkelas, investor muda, maupun investor baru".

Ditambahkannya, dirinya berharap untuk masyarakat Papua mampu bersaing di Pasar Modal untuk berinvestasi agar perusahaan – perusahan kedepannya mempunyai Investor dalam Negeri tak hanya menjadi konsumen. [SuluhPapua]

Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Kunjungi Areal PT Freeport

Posted: 17 Nov 2014 08:12 PM PST

TEMBAGAPURA (MIMIKA) – Wakil ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Oesman Sapta Oedang, Jumat (14/11) mengunjungi areal kerja PT Freeport Indonesia (PTFI). Kunjungan ini dilakukan sebelum melanjutkan agenda kegiatan sosialisasi terkait empat pilar kebangsaan di Jayapura.

 Dalam kunjungan ini rombongan Oesman melihat secara langsung area kerja PTFI, serta mendapatkan pemaparan dari pihak PTFI terkait pengoperasian pertambangan di Kabupaten Mimika.

"Sebetulnya ini perjalanan dalam rangka sosialisasi empa pilar kebangsaan di Jayapura, diundang Gubernur dan semua Bupati. Tapi dalam kesempatan ini karena jauh, dari Jakarta ke Papua, kenapa saya tidak mampir saja ke Timika melihat Freeport," jelas Oesman terkait kunjungannya, saat menyampaikan sambutan saat makan malam di Rimba Papua Hotel.

Menurutnya, mungkin dirinya orang pertama yang mendapat kesempatan dari presiden direktur (presdir) PTFI Rozik B Soetjipto untuk masuk mengunjungi areal kerja pertambangan PTFI.

"Setelah saya diberi kesempatan oleh presdir PTFI, bisa masuk ke semua tempat dan bisa lihat, dan mungkin selama ini orang pertama dari MPR yang datang ke PTFI adalah saya," katanya.

Dalam kunjungan ini, rombongan diberi kesempatan mengunjungi area kerja tambang terbuka Grasberg sekaligus mendapatakan pemaparan terkait area kerja tambang tersebut. Sebelum melakukan kunjungan ke area Grasberg, rombongan disampaikan pemaparan oleh Vice Presiden (VP) Geo Service PTFI, Wahyu Sunyoto, terkait pengoperasian PTFI di Indonesia hingga pada hasil-hasil pertambangan yang telah diperoleh PTFI selama menjalankan operasi pertambangannya di Indonesia.

Dalam kunjungan ini, Oesman ditemani sekjen MPR RI, Eddy Siregar dan anggota MPR RI dari fraksi Kebangkitan Bangsa, Abdul Kadir Karding. Selanjutnya pada keesokan harinya, Sabtu (15/11), rombongan wakil MPR RI bertolak ke Jayapura guna melakukan kegiatan sosialisasi empat pilar kebangsaan. [SalamPapua]

30 Persen Saham PT Freeport Indonesia akan Dimiliki Pemerintah

Posted: 17 Nov 2014 08:01 PM PST

TIMIKA (MIMIKA) – Presiden Direktur Freeport Indonesia (PTFI), Rozik B Soetjipto menyatakan, 30 persen saham perusahaan yang dipimpinnya akan dimiliki Pemerintah Indonesia.

"Sejauh ini kesepakatan kami dengan Pemerintah RI, divestasi 30% adalah total untuk semua pemenang saham nasional," ujarnya saat dikonfirmasi Salam Papua via selulernya, Minggu (16/11).

Menurutnya, dari 30% saham tersebut, sekitar hampir 10% saham PTFI saat ini sudah dimiliki pemerintah. Sedangkan pelepasan  20% saham ke publik  akan dimulai pada awal tahun 2015.

"Saham kan harus dilihat dari market value (nilai pasar-red). Saat ini market value kita ada di sekitar angka US$ 15-20 miliar. Ya kalau 10% dari itu sekitar US$ 2 miliar. Jadi 20% ya US$ 4 miliar. Saat ini 9,36% saham sudah dimiliki pemerintah Pusat," ucapnya.

Dikatakannya juga, permintaan pemerintah untuk divestasi 20,64% sahamnya akan dimulai secara bertahap selama lima tahun. 20% saham itu akan dilepas dengan harga perkiraan US$ 4 miliar atau sekitar Rp 48 triliun.

Sebelumnya, pemerintah telah mewajibkan PTFI untuk menyelesaikan kewajiban divestasi saham asingnya sebesar 10,64 persen, sebelum 14 Oktober 2015.

Seperti dilansir pada laman web Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Sukhyar mengatakan, kewajiban tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014.

"Sesuai PP tersebut, maka Freeport sudah harus mendivestasikan sahamnya kepada peserta Indonesia sebesar 20 persen," kata Sukhyar kepada wartawan di Jakarta, Kamis (13/11) pekan lalu.

Saat ini, sebesar 9,36 persen saham Freeport sudah dimiliki peserta Indonesia melalui pemerintah. Sementara 90,64 persen saham lainnya dikuasai pemegang asing, yakni Freeport McMoran.

Sesuai PP No. 77 Tahun 2014 itu, maka paling lambat sampai 14 Oktober 2015, Freeport sudah harus mendivestasikan sahamnya sebesar 10,64 persen.  Menurut Sukhyar, sesuai PP 77/2014, Freeport juga sudah harus mendivestasikan hingga 30 persen dalam lima tahun atau sebelum 14 Oktober 2019.

"Kewajiban divestasi sebesar 30 persen sudah tertuang dalam nota kesepahaman renegosiasi kontrak karya Freeport," jelasnya.

Ditambahkan Dirjen Mineral dan Batubara itu bahwa, pihaknya akan membuat peraturan Menteri ESDM tentang tata cara divestasi untuk menindaklanjuti PP tersebut.

"Pemerintah melalui Kementerian Keuangan juga harus mengevaluasi nilai divestasinya. Nilai divestasi yang ditawarkan kepada pemerintah mestinya dibawah harga pasar," ujar Sukhyar.

Pihak PT Freeport Indonesia sendiri menghitung, sesuai harga pasar saat ini, nilai 10 persen sahamnya sekitar 2 miliar dolar AS atau hampir Rp 50 triliun. Ini bukanlah tekanan. Dalam kesempatan itu, Dirjen Mineral dan Batubara Sukhyar membantah anggapan, jika penerbitan PP No.77/2014 yang memberikan kemudahan kewajiban divestasi dimaksudkan sebagai tekanan perusahaan asing termasuk Freeport.

"Kewajiban divestasi berbeda-beda karena skala investasinya juga berbeda-beda. Kalau investasi besar tentunya butuh waktu untuk pengembaliannya," ujar Sukhyar.

Ia menjelaskan, sesuai PP 77/2014, pemerintah menurunkan besaran divestasi saham bagi perusahaan asing yang melakukan kegiatan tambang bawah tanah dan terbuka seperti Freeport dari 51 persen menjadi hanya 30 persen. PP yang ditandatangani mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 14 Oktober 2014 itu merupakan revisi dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012. [SalamPapua]

PT Freeport Indonesia Wajib Selesaikan Kewajiban Divestasi Saham Sebelum 14 Oktober 2015

Dipublikasikan oleh Ad Batlax pada hari Minggu, 16 November 2014 | pukul 00.07 WIT

PT Freeport Indonesia Wajib Selesaikan Kewajiban Divestasi Saham Sebelum 14 Oktober 2015


PT Freeport Indonesia Wajib Selesaikan Kewajiban Divestasi Saham Sebelum 14 Oktober 2015

Posted: 15 Nov 2014 12:13 AM PST

JAKARTA – Pemerintah mewajibkan perusahaan tambang asal Amerika Serikat, PT Freeport Indonesia menyelesaikan kewajiban divestasi saham asingnya sebesar 10,64 persen sebelum 14 Oktober 2015.

Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Sukhyar di Jakarta, Kamis mengatakan, kewajiban tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 77 Tahun 2014.

"Sesuai PP tersebut, maka Freeport sudah harus mendivestasikan sahamnya kepada peserta Indonesia sebesar 20 persen," katanya.
Saat ini, sebesar 9,36 persen saham Freeport sudah dimiliki peserta Indonesia melalui pemerintah. Sedang 90,64 persen saham lainnya dikuasai pemegang asing yakni Freeport McMoran.

Dengan demikian, sampai 14 Oktober 2015, Freeport sudah harus mendivestasikan sahamnya sebesar 10,64 persen.
  
Menurut Sukhyar, sesuai PP 77/2014, Freeport juga sudah harus mendivestasikan hingga 30 persen dalam lima tahun atau sebelum 14 Oktober 2019.
  
Kewajiban divestasi sebesar 30 persen sudah tertuang dalam nota kesepahaman renegosiasi kontrak karya Freeport. Ia menambahkan, pihaknya akan membuat peraturan Menteri ESDM tentang tata cara divestasi untuk menindaklanjuti PP tersebut.

"Pemerintah melalui Kementerian Keuangan juga harus memvaluasi nilai divestasinya," ujarnya.
Nilai divestasi yang ditawarkan kepada pemerintah mestinya di bawah harga pasar.
  
Freeport menghitung, sesuai harga pasar saat ini, nilai 10 persen sahamnya sekitar dua miliar dolar AS.
  
Sukhyar membantah, penerbitan PP 77/2014 yang memberikan kemudahan kewajiban divestasi sebagai tekanan perusahaan asing termasuk Freeport.
  
"Kewajiban divestasi berbeda-beda karena skala investasinya juga berbeda-beda. Kalau investasi besar tentunya butuh waktu untuk pengembaliannya," ujarnya.

Sesuai PP 77/2014, pemerintah menurunkan besaran divestasi saham bagi perusahaan asing yang melakukan kegiatan tambang bawah tanah dan terbuka seperti Freeport dari 51 persen menjadi hanya 30 persen.

PP yang ditandatangani mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 14 Oktober 2014 itu merupakan revisi PP No 24 Tahun 2012.[Antara]
 
Support : Papua Untuk Semua | PUS | P-U-S
Copyright © 2013. Portal Ekonomi dan Bisnis | Papua Untuk Semua - All Rights Reserved
Template formatted by XegaVega Published by Batlax.com
Proudly powered by Blogger