Sukai Facebook Kami
Ikuti Twitter Kami

Artikel Aktual

Warga Pemilik Lahan Kampung Sima Sesalkan Sikap Manajemen PT Nabire Baru dan PT Sariwana Umel Mandiri

Dipublikasikan oleh Ad Batlax pada hari Rabu, 08 Oktober 2014 | pukul 01.33 WIT

Warga Pemilik Lahan Kampung Sima Sesalkan Sikap Manajemen PT Nabire Baru dan PT Sariwana Umel Mandiri


Warga Pemilik Lahan Kampung Sima Sesalkan Sikap Manajemen PT Nabire Baru dan PT Sariwana Umel Mandiri

Posted: 07 Oct 2014 06:27 AM PDT

SIMA (NABIRE) - Sejumlah Warga pemilik lahan di Kampung Sima, Distrik Yaur, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua, menyesalkan sikap manajemen PT Nabire Baru dan PT Sariwana Umel Mandiri yang bergerak di bidang pengelolaan kepala sawit, karena tidak memperhatikan keluhan pendidikan dan kesehatan.

"Semenjak kedua perusahaan itu beroperasi, banyak persoalan terjadi, termasuk masalah pendidikan dan kesehatan. Kami ajukan bantuan dana, perusahaan bilang belum ada pos dana untuk pendidikan dan kesehatan," kata salah satu pemilik lahan, Tino Henobora saat dikonfirmasi dari Jayapura via telepon, Senin.

Menurut Tino, perusahaan selalu beralasan harus ada hasil awal yang dihasikan yakni pemanenan buah sawit lalu dipasarkan barulah mengalokasikan dana untuk membiayai pendidikan dan kesehatan. Padahal, dua perusahaan itu sudah lama beroperasi yakni sejak 2009.

"Masyarakat tuntut biaya pendidikan dan kesehatan karena waktu perusahaan masuk dan membuka lahan hingga beroperasi, tidak ada sosialisasi maupun kejelasan tentang kompensasi apa yang diberikan oleh pihak perusahaan kepada warga pemilik lokasi," ujarnya.

Perusahaan, kata dia, masuk dengan mulus ke kampungnya lalu beroperasi tanpa malakukan negosiasi dengan masyarakat. Namun, tuntutan warga pemilik lahan terkait permintaan bantuan biaya pendidikan dan kesehatan dalam bentuk proposal yang diajukan, tak digubris.

"Saya punya saudari perempuan, namanya Laurensina Hanebora, mengalami lumpuh di kaki kanannya sejak tahun 2013, sehingga tidak bisa berjalan, mungkin ada bawaan penyakit lain selain itu, tapi saya tidak bisa prediksi karena belum ada pemeriksaan lanjutan dari dokter dan harus dirujuk untuk menjalani pengobatan lanjutan," ujarnya.

Dokter yang menangani pemeriksaan Laurensina mengatakan, ada indikasi penyakit lain kearah busung lapar yang dialami cuma harus ada pemeriksaan lebih lanjut karena kakinya sudah mulai mengecil.

Bertolak dari penderitaan saudarinya itu, Tino mengaku, sempat mengajukan proposal ke perusahaan untuk meminta bantuan biaya perjalanan serta rujukan untuk pengobatan lebih lanjut di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dok II Jayapura, namun perusahaan tak menggubris.

"Saya sudah ajukan permohonan sampai tiga kali ke pengusaha untuk membantu dana pengobatan lebih lanjut, karena salah satu dokter di Kota Nabire yang sudah memeriksa saudari saya menyatakan harus ditangani oleh doker saraf. Sementara di Nabire belum ada dokter saraf," ujarnya.

Dokter yang memeriksa juga menyarankan harus dirujuk secepatnya untuk berobat. "Jelas perjalanan ke Jayapura dan pengobatan lebih lanjut membutuhkan kos cukup tinggi, nah itu yang diajukan ke perusahaan tapi tidak ditanggapi," ujarnya.

Selain saudarinya, kata dia, keponakannya Utreck Unggeirusi juga sudah lama mengalami gizi buruk setelah menjalani pemeriksaan dokter. Dari hasil diagnosa seorang dokter di Rumah Sakit Nabire,Utreck juga harus dirujuk ke Rumah Sakit Jayapura.

"Jelas membutuhkan biaya perjalanan, ongkos pengantar dan lainnya. Saya sudah ajukan dua proposal sekaligus waktu itu yakni untuk Laurens dan Utreck ke perusahaan untuk meminta bantuan biaya pengobatan dengan harapan perusahaan dapat membantu, tetapi tidak ada konfirmasi balik," ujarnya.

Meskipun perusahaan tidak bisa membantu, kata dia, paling tidak ada konfirmasi balik agar diketahui. "Kalau perusahaan tidak bisa bantu, kasih informasi balik ke kami supaya kami tahu," ujarnya.

Dia mengaku, sangat kecewa dan menyesal dengan sikap kedua perusahaan tersebut, karena lahan miliknya yang digarap perusahaan, luasnya cukup besar. Tetapi, ketika hal-hal sepeleh yang dialami masyarakat seperti persoalan pendidikan dan kesehatan, terkesan perusahaan menolak dengan berbagai alasan.

"Alasan tidak ada biaya untuk membantu warga pemilik lahan itu, bagi saya hal yang sangat mustahil, karena fasilitas yang digunakan perusahaan cukup canggih. Peralatan canggih itu jelas menggunakan uang untuk membeli, kenapa selalu tidak ada uang," ujarnya.

Dari data yang diperoleh, ada dua perusahaan sawit yang melancarkan operasinya di Kampung Sima, Distrik Yaur, Kabupaten Nabire, yakni PT. Nabire Baru dan PT. Umel Mandiri. Kedua perusahaan yang bergerak dibidang pengelolaan kelapa sawit itu, sudah beroperasi sejak tahun 2009.

PT. Nabire Baru dan PT. Umel Mandiri membuka lahan kelapa sawit kurang lebih sekitar 18 ribu hektare dari total 32 ribu hektare lahan yang dicanangkan.

Namun, hingga kini perusahaan tak pernah melakukan sosialisai kepada masyarakat pemilik lokasi tentang bagaimana tahapan-tahapan yang akan dilakukan termasuk kompensasi kepada masyarakat pemilik tanah.

Perjalanan dari Kota Nabire ke Distrik Yaur menggunakan speed boat (kapal cepat). Perjalanan memakan waktu kurang lebih sekitar dua jam ke daerah itu. [ANT]

Semen Tonasa akan Bangun Pabrik di Sorong

Dipublikasikan oleh Ad Batlax pada hari Senin, 06 Oktober 2014 | pukul 01.12 WIT

Semen Tonasa akan Bangun Pabrik di Sorong


Semen Tonasa akan Bangun Pabrik di Sorong

Posted: 05 Oct 2014 05:48 AM PDT

PANGKEP (SULSEL) - Semen menjadi salah satu persoalan dalam hal pembangunan di Papua. Harga semen di Papua bisa mencapai Rp 1,2 juta. Ongkos transportasi menjadi salah satu penyebab melambung tingginya harga semen di Papua.

"Sistem distribusi di Papua memang sulit. Itu yang menjadi sebab mahalnya harga semen di Papua. Biayanya mencapai 15-17 %," aku Andi Unggul Attas kepada wartawan saat berkunjung ke pabrik Semen Tonasa, Pangkep, Sulsel tengah pekan lalu.

Karena itu, kata Attas, pihaknya berencana membangun pabrik semen di Sorong, Papua Barat. Anas mengatakan, pihaknya saat ini masih melakukan proses studi kelayakan. Dalam dua tahun ke depan diharapkan pabrik semen tersebut sudah bisa dibangun.

Attas menambahkan, sebenarnya di Sorong sudah ada packing plant. Tetapi pendirian packing plant tersebut belum banyak membantu menurunkan harga semen. Dari packing plant tersebut, semen harus diangkut lagi ke pedalaman menggunakan pesawat.

"Sebab lain adalah Perusahaan Bongkar Muat (PBM) di Papua yang tidak efisien, tidak seperti di tempat lain. Karena itu pengiriman melalui laut juga tidak efisien," ujar Attas.

Attas menerangkan, kebutuhan semen di Papua mencapai sekitar 500 ribu ton per tahun. Dari jumlah itu Semen Tonasa memasok sebanyak 300 ribu ton per tahun.

"Jika dibangun, biaya satu pabrik mencapai Rp 3 triliun," tandas Attas. [DTK]

PT Freeport Indonesia Kembali Ekspor Konsentrat Tembaga dan Emas

Dipublikasikan oleh Ad Batlax pada hari Sabtu, 23 Agustus 2014 | pukul 01.30 WIT

PT Freeport Indonesia Kembali Ekspor Konsentrat Tembaga dan Emas


PT Freeport Indonesia Kembali Ekspor Konsentrat Tembaga dan Emas

Posted: 22 Aug 2014 07:26 PM PDT

KOTA JAYAPURA - PT Freeport Indonesia akhirnya berhasil kembali mengekspor 50 ribu ton biji tambang konsentrat (HS26) tembaga dan emas ke Spanyol, setelah pada 8 Agustus 2014 silam sudah berhasil melakukan mengekspor produk serupa sebanyak 10 ribu ton ke Tiongkok.

Untuk alasan itulah Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Rozik Boedioro Soetjipto yang didampingi beberapa staf PT Freeport Indonesia, Senin (18/08/2014) siang bertemu Gubernur Papua, Lukas Enembe yang didampingi Sekda Papua, TEA Hery Dosinaen bersama seluruh pimpinan SKPD terkait, di lingkungan Pemprov Papua. Ketua Komisi C DPR Papua, Yan C Ayomi, anggota DPRP Carolus Bolly, Amal Saleh dan Ketua MRP, Timotius Murib.

Dalam pertemuan tertutup selama kurang lebih 1,5 jam itu, Rozik B Soetjipto kepada wartawan menjelaskan, pertemuannya dengan Gubernur Papua adalah untuk melaporkan bahwa, pihaknya  sudah mulai ekspor kembali sejak ada penandatanganan MoU dengan pemerintah pusat di Jakarta.

"Ekspor pertama (setelah terhenti sejak Januari 2014) pada 8 Agustus lalu sebanyak 10 ribu ton, dan sekarang sedang loading untuk ekspor ke Spanyol sebanyak 50 ribu ton," kata Presiden Direktur (Presdir) PT Freeport Indonesia, Rozik Boedioro Soetjipto di Jayapura, Senin (18/08/2014), usai menemui Gubernur Papua, Lukas Enembe.

Rozik mengaku menemui Gubernur Papua, guna menyampaikan aktivitas ekspor konsentrat PT Freeport Indonesia yang sudah dimulai lagi, setelah nota kesepahaman (MoU) dengan pemerintah ditandatangani.

"Kami laporkan kepada Beliau (Pak Gubernur-red) bahwa sudah ada ekspor kembali, semenjak ditandatangani MoU dengan pemerintah. Kami lapor isi MoU itu, dan apa yang harus ditindaklanjuti terkait amandemen Kontrak Karya (KK). Jadi, saya  menghadap Gubernur untuk mungkin ada saran-saran beliau dan juga untuk bersama-sama menyampaikan hal-hal yang terutama, berkaitan dengan daerah. Itu kami bahas dengan beliau untuk nantinya, bisa menjadi bahan kami. Terutama dalam pembicaraan mengenai amandemen kontrak karya itu," terangnya panjang lebar.

Freeport dibolehkan ekspor konsentrat setelah menuntaskan renegosiasi kontrak karya (KK), dan memenuhi sejumlah item yang diwajibkan pemerintah.

Freeport menghentikan ekspor hasil tambang sejak Januari 2014, setelah pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menetapkan bea keluar progresif dengan tarif awal 25 persen.

Aturan tersebut dikeluarkan karena perusahaan raksasa tambang asal Amerika Serikat (AS) yang beroperasi di Papua itu, dinilai tidak mematuhi Undang Undang Mineral dan Batu Bara (Minerba) yang mewajibkan pengolahan hasil tambang di dalam negeri.

Smelter Terkendala
Menjawab pertanyaan wartawan terkait permintaan Pemprov Papua untuk pembangunan smalther di Papua, diakui Rozik memang banyak kendala. Jika smalther itu dibangun di Papua, karena diperlukan adanya industri pendukung yang akan menampung produk yang dapat menimbulkan polusi, seperti CO2 (belerang). Namun Freeport kemudian menunjukkan keseriusannya untuk membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) di Indonesia.

Menurut Rozik, harus ada industri pupuk atau petrokimia. Hal itu diperlukan untuk menyerap. Kalau tidak, hal itu akan menjadi bahan yang mengganggu lingkungan.

Selain itu juga, keperluan adanya industri semen untuk menyerap limbah padat dari smalther. "Ini yang  menjadi bahan pembicaraan dengan beliau. Itu yang telah saya sampaikan," akunya.

Pemerintah kemudian memberikan keringanan tarif bea keluar kepada Freeport, yang telah menunjukkan komitmen pembangunan smelter dengan menyetor uang jaminan 115 juta dolar AS atau sekitar Rp1,32 triliun.

Selain itu, Freeport juga diharuskan membayar bea keluar sesuai tarif baru yakni 7,5 persen pada tahun pertama (setelah pemerintah memberi keringanan nilai), dan pembayaran royalti yang lebih banyak dari sebelumnya.

Saat mengekspor 10 ribu ton konsentrat ke China, Freeport membayar bea keluar Rp19,86 miliar sesuai dengan tarif baru (7,5 persen dari nilai ekspor).

Kini, harus membayar lagi sekitar Rp98 miliar untuk bea keluar 50 ribu ton konsentrat ke Spanyol.
Jika mengacu pada surat persetujuan ekspor yang diterbitkan Kementerian Perdagangan, maka sampai akhir 2014 Freeport bisa melakukan ekspor 940 ribu ton konsentrat (tembaga dan emas), dari potensi ekspor sebanyak 756.300 ton sesuai analasis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Dengan demikian, nilai bea keluar yang harus disetor Freeport sampai akhir 2014 diperkirakan mencapai 1,6 miliar dolar AS - 1,7 miliar dolar AS, atau setara sekitar Rp1,45 triliun.

Dijelaskannya lagi, kewajiban membangun smalther sesuai aturan pemerintah hingga akhir tahun 2016. Namun dengan jarak waktu yang dirasa teramat pendek itu, kalau harus membangun di Papua.

"Infrastrukturnya sekarang harus dibangun, dan waktunya terlalu pendek. Itu yang saya sampaikan ke gubernur," tuturnya.

Kalau saat ini, PT Freeport mendapat kewajiban untuk membangun smalther dalam waktu pendek. Pilihannya itu terpaksa ditempat yang ada infrastruktur. Oleh karena itu, larinya ke Gersik, Jawa Timur.

"Kalau misalnya Papua menginginkan itu, tentu kita memerlukan waktu yang lebih panjang. Infrastruktur harus dibangun, cari investor untuk pembangunan industri pendukungya. Ini pasti memerlukan waktu yang lebih," terangnya.

Menanggapi laporan PT Freeport itu, respon dari gubernur sendiri bagaimana, Rozik mengaku tidak tahu. Namun kemungkinan gubernur akan menyampaikannya di tingkat nasional.

"Karena itu kami tidak punya kewenangan, hanya menyampaikan permasalahan. Jadi kami melihatnya dari sisi teknis, ekonomi untuk pembangunan itu. Nah, gubernur mestinya mau memperjuangkan itu. Mesti membicarakan pada tingkat nasional,"sarannya.

Untuk kelanjutan ekspor, saat ini PT Freeport sedang loading untuk pengiriman ke negara Spanyol sebanyak 50 ribu ton. Setelah itu akan ada lagi pengiriman sekitar 20 ribu ton pada pengiriman berikutnya. [SalamPapua]

Bank Papua Cabang Manado Memacu Penghimpunan Dana Masyarakat

Dipublikasikan oleh Ad Batlax pada hari Senin, 10 Maret 2014 | pukul 01.26 WIT

Bank Papua Cabang Manado Memacu Penghimpunan Dana Masyarakat


Bank Papua Cabang Manado Memacu Penghimpunan Dana Masyarakat

Posted: 09 Mar 2014 11:48 AM PDT

MANADO (SULUT) - Kepala Cabang Bank Papua di Manado, Eko Budi Harianto mengatakan bank tersebut akan terus memacu penghimpunan dana masyarakat atau dana pihak ketiga (DPK) di daerah itu dengan langsung melakukan kebijakan jemput bola.

Penghimpunan dana masyarakat di daerah ini memang agak spesifik karena ada begitu banyak perbankan, apalagi ada Bank Pembangunan Daerah (BPD) beroperasi di Sulut, kata Eko di Manado, Senin. .

Sasaran kami dalam penghimpuan dana masyarakat adalah mahasiswa dan pelajar asal Papua di Sulut, baik di Kota Manado maupun di Kabupaten Minahasa," kata Eko.

Kata Eko, mahasiswa dan siswa asal Papua belajar di Sulut sangat banyak sekitar 10.000 orang, dan mereka merupakan target penghimpunan dana Bank Papua.

Menurut Eko, selain mahasiswa juga masyarakat Papua atau relasi yang tinggal di Sulut namun memiliki usaha atau proyek di Papua.

"Ada begitu banyak kontraktor asal Sulut yang mengembangkan proyeknya di tanah Papua sudah memiliki rekening Bank Papua," ujarnya.

Saat ini, aset Bank Papua secara keseluruhan sebanyak Rp.17 triliun, terdiri dari DPK (tabungan, giro dan deposito).

"Bank Papua Cabang Manado memang baru beberapa minggu di buka, namun prospek di daerah ini memang cukup menjanjikan sehingga ke depan kami akan membuka jaringan kantor layanan hingga ke kabupaten/kota,"katanya.

Menurut Eko, Bank Papua membuka jaringan layanan kantor tersebut juga untuk mendukung program pemerintah daerah dalam mendorong perkembangan perekonomian. [Antara]

Perpanjangan Kontrak Karya PT Freeport Indonesia akan Diberikan dengan Enam Syarat

Dipublikasikan oleh Ad Batlax pada hari Rabu, 05 Maret 2014 | pukul 00.06 WIT

Perpanjangan Kontrak Karya PT Freeport Indonesia akan Diberikan dengan Enam Syarat


Perpanjangan Kontrak Karya PT Freeport Indonesia akan Diberikan dengan Enam Syarat

Posted: 04 Mar 2014 03:38 PM PST

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Jero Wacik, menegaskan pemerintah akan berhati-hati dalam memutuskan perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia. Soalnya, tahun 2021 mendatang kontrak tersebut akan berakhir dan perusahaan raksasa asal Amerika Serikat itu berkeinginan memperpanjangnya.

Tahun 2012 lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan keputusan Presiden No. 3 Tahun 2013 yang mendesak agar Freeport melakukan penyesuaian kontrak karya (KK). "Keinginan Freeport memperpanjang konrak karyanya harus disikapi dengan hati-hati tidak boleh gegabah. Semua keputusan harus mempertimbangkan berbagai hal dan tetap mengutamakan kepentingan bangsa dan negara," ujarnya di Jakarta, Senin (03/03/2014).

Wacik mengungkapkan, kementeriannya saat ini tidak bisa memutuskan perpanjangan KK tersebut secara terburu-buru. Ia realistis masa kerjanya terhitung tinggal delapan bulan lagi, sehingga tidak bisa memutuskan secara cepat. Dengan demikian, menurutnya, pemerintahan baru pada periode mendatang akan membahas hal itu secara intensif.

"Nanti kalau buru-buru diputusin disangka ada apa-apa, sekarang kita kerjakan yang bisa kita kerjakan," ujarnya.

PT Freeport Indonesia, sudah beroperasi di Indonesia sejak 1967 dengan penandatangan Kontrak Karya Generasi I pada 7 April 1967. Perpanjangan kontrak menjadi KK Generasi V, telah ditandatangani pada tanggal 30 Desember 1991 untuk jangka waktu 30 tahun hingga 2021. Saat ini, kegiatan produksi PT FI berada di wilayah tambang terbuka Grasberg, tambang bawah tanah DOZ dan Big Gossan di Kabupaten Mimika.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, R. Sukhyar mengatakan, perpanjangan KK Freeport akan diberikan dengan enam syarat. Keenam syarat tersebut menyangkut kinerja perusahaan, kewajiban, smelter, dan royalti. "Enam unsur itu yang kita lihat," ujar Sukhyar.

Akan Dipenuhi

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Rozik Sotjipto mengatakan, pihaknya telah melakukan pembicaraan intensif dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa dan Menterian Energi Sumber Daya Mineral Jero Wacik pasca diterbitkannya Keppres Nomor 3 Tahun 2013.

"Sejak terbitnya Keppres No. 3 Tahun 2012 mengenai evaluasi kontrak karya, kami melakukan pembicaraan baik dengan Menko Perekonomian maupun Menteri ESDM," ujarnya.

Rozik membenarkan ada enam hal yang telah dibicarakan antara pemerintah dan perusahaan dalam renegosiasi kontrak.

Pertama, mengenai penyempitan 40% luas wilayah untuk penunjang kegiatan pendukung menampung sisa operasi, menjadi 127 ribu hektare.

Kedua, kesepakatan kewajiban keuangan PPH badan lebih tinggi 10% menjadi sebesar 35%.

Ketiga, Freport bersedia meningkatkan royalti sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2012.

Keempat, Freeport bekerjasama dengan Kementerian Prindustrian untuk membentuk satuan tugas dalam meningkatkan kandungan lokal pertambangan  di Papua.

Kelima, kepemilikan saham pemerintah pusat naik akan menjadi 20% selambat-lambatnya pada 2021.

Keenam, Freeport melakukan pengolahan dan pemurnian dalam negeri.

"Dengan adanya kebijakan hilirisasi, kami berkewajiban pengolahan seluruh produk konstrat kami. Saat ini kami bekerjasama dengan Aneka Tambang terkait pembangunan smeter. Ada pihak ketiga Nusantara Smelt dan Indosmelt yang nantinya dipasok hasil produk kami," ungkap Rozik.

Sebelumnya, KPK mengingatkan ESDM terkait kontrak pertambangan. KPK telah melakukan kajian Sistem Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor mineral dan batubara (minerba) dan telah dipaparkan pada Kementerian ESDM dan pihak terkait pada Agustus 2013. Hasil kajian KPK menyatakan, ada celah terjadinya kerugian negara yang disebabkan tidak optimalnya pungutan royalti dari 37 Kontrak Karya (KK) dan 74 Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).

Humas KPK Johan Budi SP mengatakan, salah satu temuan KPK terkait jenis tarif PNBP yang berlaku terhadap mineral dan batubara yang berlaku pada KK lebih rendah dibandingkan tarif yang berlaku pada IUP mineral. Dari temuan ini, kata Johan, Kementerian ESDM telah menyepakati akan melakukan renegosiasi tentang tarif royalti pada semua KK dan PKP2B disesuaikan dengan PP Tarif dan jenis tarif PNBP yang berlaku.

"Serta menetapkan sanksi bagi KK dan PKP2B yang tidak kooperatif dalam proses renegosiasi," kata Johan dalam siaran pers yang dikutip hukumonline, Senin (03/03/2014).

Johan melanjutkan, terkait hal ini, KPK telah mengirimkan surat bernomor B-402/01-15/02/2014 yang ditujukan kepada Menteri ESDM. Surat ini ditembuskan kepada presiden, dikirim pada 21 Februari 2014, agar pihak terkait segera menindaklanjuti. Proses renegosasi mencakup aspek luas wilayah pertambangan, penggunaan tenaga kerja dalam negeri, divestasi serta kewajiaban pengolahan dan pemurnian hasil tambang dalam negeri. KPK melihat proses renegosiasi kontrak ini berlarut-larut.

Padahal, lanjut Johan, dalam pasal 169 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah dinyatakan dengan tegas bahwa ketentuan yang tercantum dalam pasal KK dan PKP2B disesuaikan selambat-lambatnya 1 tahun sejak UU No. 4 Tahun 2009 diundangkan. "Artinya, renegosiasi kontrak semestinya sudah selesai tanggal 12 Januari 2010," tuturnya.

Dia menambahkan, berlarut-larutnya proses renegosiasi mengakibatkan tidak terpungutnya penerimaan negara dan merugikan keuangan negara. KPK memperkirakan, selisih penerimaan negara dari satu perusahaan besar (KK) saja sebesar US$ 169,06 juta per tahun.

Johan mencontohkan, PT. FI sejak tahun 1967 sampai dengan sekarang menikmati tarif royalti emas sebesar 1 persen dari harga jual per kg. Padahal, di dalam peraturan pemerintah yang berlaku, tarif royalti emas sudah meningkat menjadi 3,75 persen dari harga jual emas per kg.

Dengan berlarut-larutnya penyesuaian kontrak oleh PT. FI, terjadi kerugian keuangan negara sebesar 169 juta dolar AS setiap tahun dari yang semestinya menerima 330 juta dolar AS. Kenyataannya, negara hanya menerima 161 juta dolar AS.

Hal serupa juga terjadi pada PT. VI yang tidak menyesuaikan tarif royaltinya. Akibatnya, kata Johan, negara mengalami kerugian pendapatan royalti sebesar 65,838 juta dolar AS setiap tahun. Pemerintah yang semestinya menerima 72 juta dolar AS dari royalti setiap tahun, hanya menerima 1/12 dari yang seharusnya sebesar 6,162 juta dolar AS.

Lebih jauh, hasil kajian KPK menemukan adanya kerugian keuangan negara dari hasil audit tim Optimalisasi Penerimaan Negara (OPN), yaitu sebesar 6,7 triliun rupiah (2003-2011) akibat kurang bayar royalti dan potensi kerugian keuangan negara dari 198 perusahaan pertambangan batubara sebesar 1,224 miliar dolar AS (2010-2012) dan dari 180 perusahaan pertambangan mineral sebesar 24,661 juta dolar AS (2011).

Menurut Johan, KPK menyayangkan tidak ada sanksi yang tegas bagi pemegang kontrak yang enggan melakukan renegosiasi dan penyesuaian tarif royalti. "Sebagai upaya di bidang pencegahan, KPK mengingatkan pemerintah agar mengambil langkah tegas termasuk dalam pemberian sanksi. Karena pembiaran proses renegosiasi kontrak ini, berujung pada kerugian keuangan negara," katanya. [HukumOnline]

Hasil Penjualan Tiket Pertandingan Persipura di Lapangan Mandala Menurun

Dipublikasikan oleh Ad Batlax pada hari Minggu, 16 Februari 2014 | pukul 00.03 WIT

Hasil Penjualan Tiket Pertandingan Persipura di Lapangan Mandala Menurun


Hasil Penjualan Tiket Pertandingan Persipura di Lapangan Mandala Menurun

Posted: 15 Feb 2014 03:49 PM PST

KOTA JAYAPURA - Disiarkannya secara langsung pertandingan laga home Persipura Jayapura di stasiun televisi, membuat Panitia Pelaksana (panpel) pertandingan Persipura harus jeli dan memanfaatkan peluang demi meraih pemasukan.

"Pada pertandingan pertama ISL di Lapangan Mandala, dari hasil penjulan tiket, panpel hanya mendapatkan masukan sebesar Rp200 juta. Jumlah itu sangat kecil dibanding ongkos operasional untuk satu pertandingan seperti yang lalu-lalu," kata Ketua Panpel Persipura, Facrudin Pasolo saat ditemui di Kantor Walikota Jayapura, Kota Jayapura, Papua, Rabu (12/02/2014).

Menurut Facrudin, meski dirinya belum mendapatkan laporan tentang hasil penjualan karcis dari pertandingan kedua, namun berdasarkan pengamatannya hasil penjualan ticket sangat menurun.
"Angka pastinya saya belum tahu, tapi kalau pada pertandingan pertama kita hanya dapat Rp200 juta, padahal operasional setiap kali pertandingan sebesar Rp150 juta," katanya.

Penurunan pembelian karcis masuk itu, kata Facrudin, dipengaruhi siaran langsung di televisi karena banyak warga memilih menonton di televisi daripada datang menonton di Lapangan Mandala. "Live di televisi ini membuat kami sangat rugi. Kalau hanya Rp200 juta per pertandingan, kecil sekali pemasukannya," jelas Facrudin yang juga Kepala Dinas Pendapatan Kota Jayapura ini.

Facrudin juga melihat dukungan masyarakat terhadap tim Persipura sangat kurang dan jauh berbeda dibandingkan suporter atau dukungan masyarakat yang ada di daerah lain, seperti tim sepakbola di luar Papua. "Coba lihat Arema dan Bandung. Mau siaran langsung atau tidak, stadion tetap penuh, berbeda dengan kita di sini," katanya.

Salah satu wartawan senior bola, Dominggus Mampioper mengemukakan, kurangnya minat penonoton bola bukan hanya masalah siaran secara langsung di televisi, tapi juga klub yang bermain bukan klub-klub sepakbola yang beranimo tinggi.

"Klub yang beranimo tinggi, karcis terusan yang murah, kartu keanggotaan panpel, pemasaran lewat online dan produk-produknya harus terus promosikan oleh panpel. Dan terutama menumbuhkan kesukaan dan kecintaan bagi Persipura Mania," ungkap Mampioper. [TabloidJubi]

Walau Lebih Mahal, Toyota Agya Mulai Populer

Posted: 15 Feb 2014 02:57 PM PST

KOTA JAYAPURA - Toyota Agya yang masuk kategori mobil murah dan ramah lingkungan(low cost and green car/LCGC) mulai populer di Papua.

"Waktu Agya masuk pertama kali (ke Papua) ada keraguan konsumen, karena kondisi alam di sini menanjak," kata Kepala Cabang Jayapura PT Hastjrat Abadi (dealer Toyota) Adwin Hongriswan, di Jayapura, Papua, Selasa.

Namun, lanjut dia, setelah terbukti hatchback kecil dengan mesin 1.000 cc itu mampu dipacu dalam kondisi jalan menanjak dan berliku di Papua, pesanan terus meningkat.

"Sekarang mulai populer. Outstanding Agya bisa sampai empat bulan sekarang," kata Adwin.

Saat ini penjualan Toyota Agya mencapai delapan unit/bulan dengan rentang harga antara Rp120 juta sampai Rp149 juta per unit.

"Sebagian besar penjualan berasal dari Agya tipe TRD yang harganya di sini sekitar Rp149 juta," kata Adwin.

Harga Toyota Agya di Papua tersebut lebih mahal dibandingkan Jakarta, yang harganya mulai dari Rp99,9 juta hingga Rp120,75 juta/unit ketika diluncurkan akhir tahun 2012.Diakui GM Perencanaan Perusahaan dan Humas PT Toyota Astra Motor (TAM) Widyawati Soedigdo harga Agya yang merupakan LCGC di Papua lebih mahal, karena terkait biaya logistik yang tinggi.

"Namun karena Agya masuk program LCGC, harganya di berbagai daerah juga sudah ditentukan dan harus sesuai izin pemerintah," ujarnya.

Sementara itu Kepala Divisi Pemasaran PT Hasjrat Abadi, Edward D Lontoh, mengatakan penjualan mobil Toyota terbesar di Papua adalah Avanza, pickup Hilux, dan truk Dyna 2 ton.[Antara]

PT Merpati Nusantara Berutang Rp 1,6 Miliar Kepada Pemda Merauke

Dipublikasikan oleh Ad Batlax pada hari Minggu, 09 Februari 2014 | pukul 00.04 WIT

PT Merpati Nusantara Berutang Rp 1,6 Miliar Kepada Pemda Merauke


PT Merpati Nusantara Berutang Rp 1,6 Miliar Kepada Pemda Merauke

Posted: 08 Feb 2014 01:45 PM PST

MERAUKE - PT Merpati Nusantara dililit utang Pemerintah Daerah (Pemda) Merauke sebesar Rp 1,6 miliar. Berdasarkan kontrak kerja sama KSO (Kesepakatan Kerjasama Operasional) PT Merpati dengan Pemda Merauke, diwajibkan membayar biaya pemeliharaan tiga pesawat boeing 737 seri 300 yang dioperasikan PT Merpati Nusantara.

Wakil Bupati Kabupaten Merauke Sunarjo, S.Sos kepada SULUH PAPUA di Merauke, Senin (3/2/2014) mengatakan, krisis yang dihadapi manajemen PT Merpati Nusantara mengakibatkan penerbangan pesawat itu ditutup.

Dalam perjanjian kerja samanya, memang ada kewajiban Merpati untuk membiayai MAR pesawat Pemda yang belum dituntaskan sebesar Rp 1,6 miliar.

Namun, sesuai surat yang dikirim Merpati kepada Pemda Merauke, bahwa Merpati akan mencicil bila uang sebanyak itu sudah ada. Dan jika belum dibayar, akan menjadi tunggakan yang wajib dibayar.

Pemda Merauke pun akan mengambil langkah alternatif dengan melaporkan kepada kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menyelesaikan utang Merpati kepada Pemda Merauke, sebab Merpati itu BUMN.

"Setelah sidang APBD 2014 tim KSO Pemda Merauke akan melakukan pertemuan. Setelah itu tim KSO akan mengundang DPRD untuk duduk bersama membahas kerja sama tersebut. Salah satu hal dalam pembahasan nanti dibicarakan hak dan kewajiban antara kerja KSO Pemda Merauke dan Merpati," kata Wakil Bupati Kabupaten Merauke, Sunarjo, S.Sos.

Namun, jika manajemen Merpati terus memburuk, maka besar kemungkinan pesawat Pemda akan dialihkan kepada pihak lain.

Ditariknya pesawat boeing 737 seri 300 itu akan berdampak pada investasi Pemda Merauke.

Bupati Merauke Romanus Mbaraka, MT kepada SULUH PAPUA belum lama ini di Merauke mengatakan, investasi Pemda dengan PT Merpati Nusantara terdapat 4 pesawat jenis twinoter dan tiga pesawat boing 737 seri 300.

Namun, sesuai peraturan penerbangan Indonesia bahwa pesawat itu tidak bisa digunakan lagi.

"Pesawat  jenis  boing 737 seri 300 bakal ditarik dari dunia penerbangan di Indonesia karena pesawat jenis itu sudah tergolong pesawat jenis tua. Pesawat berjenis boing 737 yang digunakan dalam dunia penerbangan di Indonesia sekarang adalah seri 800 dan seri 900," ujarnya.

Ia dikabarkan sudah memerintahkan tim KSO Pemda Merauke dengan PT Merpati Nusantara untuk melakukan inventarisir permasalahan yang dihadapi dalam kerja sama itu. Termasuk di dalamnya soal kelayakan pesawat yang dimiliki Pemda.

"Setelah itu kita akan duduk bersama dengan DPRD untuk membahas masalah-masalah tersebut sekaligus mencari solusi apa yang nantinya diambil jika pesawat milik Pemda Merauke ini sesuai aturan penerbangan benar-benar ditarik dari penerbangan di Indonesia," katanya.

Terancam berhentinya penerbangan Merpati berdampak masyarakat. Warga yang hendak bepergian, entah perjalanan negara atau perjalanan lainnya di wilayah selatan Papua tentu juga terancam terhenti.

Anggota DPRD Kabupaten Merauke,  Kusmanto, SH  meminta Pemda tegas kepada Direktur Merpati agar memberikan kepastian beroperasinya Merpati di Merauke. Serta kejelasan kondisi pesawat Pemda yang dioperasikan Merpati apakah dalam keadaan baik atau rusak.

"Jika ini dibiarkan, justru berdampak pada potensi pendapatan Pemda dari pesawat-pesawat milik Pemda yang dioperasikan Merpati. Pemerintah juga harus memikirkan nasib pesawat-pesawat Pemda jika terburuk Merpati berhenti beroperasi atau tutup," katanya.

Sementara  Manager Merpati Merauke, Taufik Hidayat mengatakan,  secara umum kondisi manajemen Merpati Nusantara  dalam restrukturisasi  karena keterbatasan biaya operasional. Namun  sesuai informasi  dari Kementerian BUMN merpati tetap dipertahankan pemerintah karena merpati merupakan aset negara.

"Dalam tahapan restrukturisasi  ada beberapa rute termaksud Merauke yang  ditutup sementara  karena biaya operasional  membebankan perusahan. Penerbangan tetap dilakukan melayani rute yang  menguntungkan atau tidak membebankan perusahan," kata Taufik.

Ia mengatakan bahwa pihaknya akan melununasi utang Pemda Merauke sebagai suatu kewajiban Merpati. [SuluhPapua]
 
Support : Papua Untuk Semua | PUS | P-U-S
Copyright © 2013. Portal Ekonomi dan Bisnis | Papua Untuk Semua - All Rights Reserved
Template formatted by XegaVega Published by Batlax.com
Proudly powered by Blogger