Sukai Facebook Kami
Ikuti Twitter Kami

Artikel Aktual

PT Freeport Indonesia Kembali Ekspor Konsentrat Tembaga dan Emas

Dipublikasikan oleh Ad Batlax pada hari Sabtu, 23 Agustus 2014 | pukul 01.30 WIT

PT Freeport Indonesia Kembali Ekspor Konsentrat Tembaga dan Emas


PT Freeport Indonesia Kembali Ekspor Konsentrat Tembaga dan Emas

Posted: 22 Aug 2014 07:26 PM PDT

KOTA JAYAPURA - PT Freeport Indonesia akhirnya berhasil kembali mengekspor 50 ribu ton biji tambang konsentrat (HS26) tembaga dan emas ke Spanyol, setelah pada 8 Agustus 2014 silam sudah berhasil melakukan mengekspor produk serupa sebanyak 10 ribu ton ke Tiongkok.

Untuk alasan itulah Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Rozik Boedioro Soetjipto yang didampingi beberapa staf PT Freeport Indonesia, Senin (18/08/2014) siang bertemu Gubernur Papua, Lukas Enembe yang didampingi Sekda Papua, TEA Hery Dosinaen bersama seluruh pimpinan SKPD terkait, di lingkungan Pemprov Papua. Ketua Komisi C DPR Papua, Yan C Ayomi, anggota DPRP Carolus Bolly, Amal Saleh dan Ketua MRP, Timotius Murib.

Dalam pertemuan tertutup selama kurang lebih 1,5 jam itu, Rozik B Soetjipto kepada wartawan menjelaskan, pertemuannya dengan Gubernur Papua adalah untuk melaporkan bahwa, pihaknya  sudah mulai ekspor kembali sejak ada penandatanganan MoU dengan pemerintah pusat di Jakarta.

"Ekspor pertama (setelah terhenti sejak Januari 2014) pada 8 Agustus lalu sebanyak 10 ribu ton, dan sekarang sedang loading untuk ekspor ke Spanyol sebanyak 50 ribu ton," kata Presiden Direktur (Presdir) PT Freeport Indonesia, Rozik Boedioro Soetjipto di Jayapura, Senin (18/08/2014), usai menemui Gubernur Papua, Lukas Enembe.

Rozik mengaku menemui Gubernur Papua, guna menyampaikan aktivitas ekspor konsentrat PT Freeport Indonesia yang sudah dimulai lagi, setelah nota kesepahaman (MoU) dengan pemerintah ditandatangani.

"Kami laporkan kepada Beliau (Pak Gubernur-red) bahwa sudah ada ekspor kembali, semenjak ditandatangani MoU dengan pemerintah. Kami lapor isi MoU itu, dan apa yang harus ditindaklanjuti terkait amandemen Kontrak Karya (KK). Jadi, saya  menghadap Gubernur untuk mungkin ada saran-saran beliau dan juga untuk bersama-sama menyampaikan hal-hal yang terutama, berkaitan dengan daerah. Itu kami bahas dengan beliau untuk nantinya, bisa menjadi bahan kami. Terutama dalam pembicaraan mengenai amandemen kontrak karya itu," terangnya panjang lebar.

Freeport dibolehkan ekspor konsentrat setelah menuntaskan renegosiasi kontrak karya (KK), dan memenuhi sejumlah item yang diwajibkan pemerintah.

Freeport menghentikan ekspor hasil tambang sejak Januari 2014, setelah pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menetapkan bea keluar progresif dengan tarif awal 25 persen.

Aturan tersebut dikeluarkan karena perusahaan raksasa tambang asal Amerika Serikat (AS) yang beroperasi di Papua itu, dinilai tidak mematuhi Undang Undang Mineral dan Batu Bara (Minerba) yang mewajibkan pengolahan hasil tambang di dalam negeri.

Smelter Terkendala
Menjawab pertanyaan wartawan terkait permintaan Pemprov Papua untuk pembangunan smalther di Papua, diakui Rozik memang banyak kendala. Jika smalther itu dibangun di Papua, karena diperlukan adanya industri pendukung yang akan menampung produk yang dapat menimbulkan polusi, seperti CO2 (belerang). Namun Freeport kemudian menunjukkan keseriusannya untuk membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) di Indonesia.

Menurut Rozik, harus ada industri pupuk atau petrokimia. Hal itu diperlukan untuk menyerap. Kalau tidak, hal itu akan menjadi bahan yang mengganggu lingkungan.

Selain itu juga, keperluan adanya industri semen untuk menyerap limbah padat dari smalther. "Ini yang  menjadi bahan pembicaraan dengan beliau. Itu yang telah saya sampaikan," akunya.

Pemerintah kemudian memberikan keringanan tarif bea keluar kepada Freeport, yang telah menunjukkan komitmen pembangunan smelter dengan menyetor uang jaminan 115 juta dolar AS atau sekitar Rp1,32 triliun.

Selain itu, Freeport juga diharuskan membayar bea keluar sesuai tarif baru yakni 7,5 persen pada tahun pertama (setelah pemerintah memberi keringanan nilai), dan pembayaran royalti yang lebih banyak dari sebelumnya.

Saat mengekspor 10 ribu ton konsentrat ke China, Freeport membayar bea keluar Rp19,86 miliar sesuai dengan tarif baru (7,5 persen dari nilai ekspor).

Kini, harus membayar lagi sekitar Rp98 miliar untuk bea keluar 50 ribu ton konsentrat ke Spanyol.
Jika mengacu pada surat persetujuan ekspor yang diterbitkan Kementerian Perdagangan, maka sampai akhir 2014 Freeport bisa melakukan ekspor 940 ribu ton konsentrat (tembaga dan emas), dari potensi ekspor sebanyak 756.300 ton sesuai analasis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Dengan demikian, nilai bea keluar yang harus disetor Freeport sampai akhir 2014 diperkirakan mencapai 1,6 miliar dolar AS - 1,7 miliar dolar AS, atau setara sekitar Rp1,45 triliun.

Dijelaskannya lagi, kewajiban membangun smalther sesuai aturan pemerintah hingga akhir tahun 2016. Namun dengan jarak waktu yang dirasa teramat pendek itu, kalau harus membangun di Papua.

"Infrastrukturnya sekarang harus dibangun, dan waktunya terlalu pendek. Itu yang saya sampaikan ke gubernur," tuturnya.

Kalau saat ini, PT Freeport mendapat kewajiban untuk membangun smalther dalam waktu pendek. Pilihannya itu terpaksa ditempat yang ada infrastruktur. Oleh karena itu, larinya ke Gersik, Jawa Timur.

"Kalau misalnya Papua menginginkan itu, tentu kita memerlukan waktu yang lebih panjang. Infrastruktur harus dibangun, cari investor untuk pembangunan industri pendukungya. Ini pasti memerlukan waktu yang lebih," terangnya.

Menanggapi laporan PT Freeport itu, respon dari gubernur sendiri bagaimana, Rozik mengaku tidak tahu. Namun kemungkinan gubernur akan menyampaikannya di tingkat nasional.

"Karena itu kami tidak punya kewenangan, hanya menyampaikan permasalahan. Jadi kami melihatnya dari sisi teknis, ekonomi untuk pembangunan itu. Nah, gubernur mestinya mau memperjuangkan itu. Mesti membicarakan pada tingkat nasional,"sarannya.

Untuk kelanjutan ekspor, saat ini PT Freeport sedang loading untuk pengiriman ke negara Spanyol sebanyak 50 ribu ton. Setelah itu akan ada lagi pengiriman sekitar 20 ribu ton pada pengiriman berikutnya. [SalamPapua]

Bank Papua Cabang Manado Memacu Penghimpunan Dana Masyarakat

Dipublikasikan oleh Ad Batlax pada hari Senin, 10 Maret 2014 | pukul 01.26 WIT

Bank Papua Cabang Manado Memacu Penghimpunan Dana Masyarakat


Bank Papua Cabang Manado Memacu Penghimpunan Dana Masyarakat

Posted: 09 Mar 2014 11:48 AM PDT

MANADO (SULUT) - Kepala Cabang Bank Papua di Manado, Eko Budi Harianto mengatakan bank tersebut akan terus memacu penghimpunan dana masyarakat atau dana pihak ketiga (DPK) di daerah itu dengan langsung melakukan kebijakan jemput bola.

Penghimpunan dana masyarakat di daerah ini memang agak spesifik karena ada begitu banyak perbankan, apalagi ada Bank Pembangunan Daerah (BPD) beroperasi di Sulut, kata Eko di Manado, Senin. .

Sasaran kami dalam penghimpuan dana masyarakat adalah mahasiswa dan pelajar asal Papua di Sulut, baik di Kota Manado maupun di Kabupaten Minahasa," kata Eko.

Kata Eko, mahasiswa dan siswa asal Papua belajar di Sulut sangat banyak sekitar 10.000 orang, dan mereka merupakan target penghimpunan dana Bank Papua.

Menurut Eko, selain mahasiswa juga masyarakat Papua atau relasi yang tinggal di Sulut namun memiliki usaha atau proyek di Papua.

"Ada begitu banyak kontraktor asal Sulut yang mengembangkan proyeknya di tanah Papua sudah memiliki rekening Bank Papua," ujarnya.

Saat ini, aset Bank Papua secara keseluruhan sebanyak Rp.17 triliun, terdiri dari DPK (tabungan, giro dan deposito).

"Bank Papua Cabang Manado memang baru beberapa minggu di buka, namun prospek di daerah ini memang cukup menjanjikan sehingga ke depan kami akan membuka jaringan kantor layanan hingga ke kabupaten/kota,"katanya.

Menurut Eko, Bank Papua membuka jaringan layanan kantor tersebut juga untuk mendukung program pemerintah daerah dalam mendorong perkembangan perekonomian. [Antara]

Perpanjangan Kontrak Karya PT Freeport Indonesia akan Diberikan dengan Enam Syarat

Dipublikasikan oleh Ad Batlax pada hari Rabu, 05 Maret 2014 | pukul 00.06 WIT

Perpanjangan Kontrak Karya PT Freeport Indonesia akan Diberikan dengan Enam Syarat


Perpanjangan Kontrak Karya PT Freeport Indonesia akan Diberikan dengan Enam Syarat

Posted: 04 Mar 2014 03:38 PM PST

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Jero Wacik, menegaskan pemerintah akan berhati-hati dalam memutuskan perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia. Soalnya, tahun 2021 mendatang kontrak tersebut akan berakhir dan perusahaan raksasa asal Amerika Serikat itu berkeinginan memperpanjangnya.

Tahun 2012 lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan keputusan Presiden No. 3 Tahun 2013 yang mendesak agar Freeport melakukan penyesuaian kontrak karya (KK). "Keinginan Freeport memperpanjang konrak karyanya harus disikapi dengan hati-hati tidak boleh gegabah. Semua keputusan harus mempertimbangkan berbagai hal dan tetap mengutamakan kepentingan bangsa dan negara," ujarnya di Jakarta, Senin (03/03/2014).

Wacik mengungkapkan, kementeriannya saat ini tidak bisa memutuskan perpanjangan KK tersebut secara terburu-buru. Ia realistis masa kerjanya terhitung tinggal delapan bulan lagi, sehingga tidak bisa memutuskan secara cepat. Dengan demikian, menurutnya, pemerintahan baru pada periode mendatang akan membahas hal itu secara intensif.

"Nanti kalau buru-buru diputusin disangka ada apa-apa, sekarang kita kerjakan yang bisa kita kerjakan," ujarnya.

PT Freeport Indonesia, sudah beroperasi di Indonesia sejak 1967 dengan penandatangan Kontrak Karya Generasi I pada 7 April 1967. Perpanjangan kontrak menjadi KK Generasi V, telah ditandatangani pada tanggal 30 Desember 1991 untuk jangka waktu 30 tahun hingga 2021. Saat ini, kegiatan produksi PT FI berada di wilayah tambang terbuka Grasberg, tambang bawah tanah DOZ dan Big Gossan di Kabupaten Mimika.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, R. Sukhyar mengatakan, perpanjangan KK Freeport akan diberikan dengan enam syarat. Keenam syarat tersebut menyangkut kinerja perusahaan, kewajiban, smelter, dan royalti. "Enam unsur itu yang kita lihat," ujar Sukhyar.

Akan Dipenuhi

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Rozik Sotjipto mengatakan, pihaknya telah melakukan pembicaraan intensif dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa dan Menterian Energi Sumber Daya Mineral Jero Wacik pasca diterbitkannya Keppres Nomor 3 Tahun 2013.

"Sejak terbitnya Keppres No. 3 Tahun 2012 mengenai evaluasi kontrak karya, kami melakukan pembicaraan baik dengan Menko Perekonomian maupun Menteri ESDM," ujarnya.

Rozik membenarkan ada enam hal yang telah dibicarakan antara pemerintah dan perusahaan dalam renegosiasi kontrak.

Pertama, mengenai penyempitan 40% luas wilayah untuk penunjang kegiatan pendukung menampung sisa operasi, menjadi 127 ribu hektare.

Kedua, kesepakatan kewajiban keuangan PPH badan lebih tinggi 10% menjadi sebesar 35%.

Ketiga, Freport bersedia meningkatkan royalti sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2012.

Keempat, Freeport bekerjasama dengan Kementerian Prindustrian untuk membentuk satuan tugas dalam meningkatkan kandungan lokal pertambangan  di Papua.

Kelima, kepemilikan saham pemerintah pusat naik akan menjadi 20% selambat-lambatnya pada 2021.

Keenam, Freeport melakukan pengolahan dan pemurnian dalam negeri.

"Dengan adanya kebijakan hilirisasi, kami berkewajiban pengolahan seluruh produk konstrat kami. Saat ini kami bekerjasama dengan Aneka Tambang terkait pembangunan smeter. Ada pihak ketiga Nusantara Smelt dan Indosmelt yang nantinya dipasok hasil produk kami," ungkap Rozik.

Sebelumnya, KPK mengingatkan ESDM terkait kontrak pertambangan. KPK telah melakukan kajian Sistem Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor mineral dan batubara (minerba) dan telah dipaparkan pada Kementerian ESDM dan pihak terkait pada Agustus 2013. Hasil kajian KPK menyatakan, ada celah terjadinya kerugian negara yang disebabkan tidak optimalnya pungutan royalti dari 37 Kontrak Karya (KK) dan 74 Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).

Humas KPK Johan Budi SP mengatakan, salah satu temuan KPK terkait jenis tarif PNBP yang berlaku terhadap mineral dan batubara yang berlaku pada KK lebih rendah dibandingkan tarif yang berlaku pada IUP mineral. Dari temuan ini, kata Johan, Kementerian ESDM telah menyepakati akan melakukan renegosiasi tentang tarif royalti pada semua KK dan PKP2B disesuaikan dengan PP Tarif dan jenis tarif PNBP yang berlaku.

"Serta menetapkan sanksi bagi KK dan PKP2B yang tidak kooperatif dalam proses renegosiasi," kata Johan dalam siaran pers yang dikutip hukumonline, Senin (03/03/2014).

Johan melanjutkan, terkait hal ini, KPK telah mengirimkan surat bernomor B-402/01-15/02/2014 yang ditujukan kepada Menteri ESDM. Surat ini ditembuskan kepada presiden, dikirim pada 21 Februari 2014, agar pihak terkait segera menindaklanjuti. Proses renegosasi mencakup aspek luas wilayah pertambangan, penggunaan tenaga kerja dalam negeri, divestasi serta kewajiaban pengolahan dan pemurnian hasil tambang dalam negeri. KPK melihat proses renegosiasi kontrak ini berlarut-larut.

Padahal, lanjut Johan, dalam pasal 169 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah dinyatakan dengan tegas bahwa ketentuan yang tercantum dalam pasal KK dan PKP2B disesuaikan selambat-lambatnya 1 tahun sejak UU No. 4 Tahun 2009 diundangkan. "Artinya, renegosiasi kontrak semestinya sudah selesai tanggal 12 Januari 2010," tuturnya.

Dia menambahkan, berlarut-larutnya proses renegosiasi mengakibatkan tidak terpungutnya penerimaan negara dan merugikan keuangan negara. KPK memperkirakan, selisih penerimaan negara dari satu perusahaan besar (KK) saja sebesar US$ 169,06 juta per tahun.

Johan mencontohkan, PT. FI sejak tahun 1967 sampai dengan sekarang menikmati tarif royalti emas sebesar 1 persen dari harga jual per kg. Padahal, di dalam peraturan pemerintah yang berlaku, tarif royalti emas sudah meningkat menjadi 3,75 persen dari harga jual emas per kg.

Dengan berlarut-larutnya penyesuaian kontrak oleh PT. FI, terjadi kerugian keuangan negara sebesar 169 juta dolar AS setiap tahun dari yang semestinya menerima 330 juta dolar AS. Kenyataannya, negara hanya menerima 161 juta dolar AS.

Hal serupa juga terjadi pada PT. VI yang tidak menyesuaikan tarif royaltinya. Akibatnya, kata Johan, negara mengalami kerugian pendapatan royalti sebesar 65,838 juta dolar AS setiap tahun. Pemerintah yang semestinya menerima 72 juta dolar AS dari royalti setiap tahun, hanya menerima 1/12 dari yang seharusnya sebesar 6,162 juta dolar AS.

Lebih jauh, hasil kajian KPK menemukan adanya kerugian keuangan negara dari hasil audit tim Optimalisasi Penerimaan Negara (OPN), yaitu sebesar 6,7 triliun rupiah (2003-2011) akibat kurang bayar royalti dan potensi kerugian keuangan negara dari 198 perusahaan pertambangan batubara sebesar 1,224 miliar dolar AS (2010-2012) dan dari 180 perusahaan pertambangan mineral sebesar 24,661 juta dolar AS (2011).

Menurut Johan, KPK menyayangkan tidak ada sanksi yang tegas bagi pemegang kontrak yang enggan melakukan renegosiasi dan penyesuaian tarif royalti. "Sebagai upaya di bidang pencegahan, KPK mengingatkan pemerintah agar mengambil langkah tegas termasuk dalam pemberian sanksi. Karena pembiaran proses renegosiasi kontrak ini, berujung pada kerugian keuangan negara," katanya. [HukumOnline]

Hasil Penjualan Tiket Pertandingan Persipura di Lapangan Mandala Menurun

Dipublikasikan oleh Ad Batlax pada hari Minggu, 16 Februari 2014 | pukul 00.03 WIT

Hasil Penjualan Tiket Pertandingan Persipura di Lapangan Mandala Menurun


Hasil Penjualan Tiket Pertandingan Persipura di Lapangan Mandala Menurun

Posted: 15 Feb 2014 03:49 PM PST

KOTA JAYAPURA - Disiarkannya secara langsung pertandingan laga home Persipura Jayapura di stasiun televisi, membuat Panitia Pelaksana (panpel) pertandingan Persipura harus jeli dan memanfaatkan peluang demi meraih pemasukan.

"Pada pertandingan pertama ISL di Lapangan Mandala, dari hasil penjulan tiket, panpel hanya mendapatkan masukan sebesar Rp200 juta. Jumlah itu sangat kecil dibanding ongkos operasional untuk satu pertandingan seperti yang lalu-lalu," kata Ketua Panpel Persipura, Facrudin Pasolo saat ditemui di Kantor Walikota Jayapura, Kota Jayapura, Papua, Rabu (12/02/2014).

Menurut Facrudin, meski dirinya belum mendapatkan laporan tentang hasil penjualan karcis dari pertandingan kedua, namun berdasarkan pengamatannya hasil penjualan ticket sangat menurun.
"Angka pastinya saya belum tahu, tapi kalau pada pertandingan pertama kita hanya dapat Rp200 juta, padahal operasional setiap kali pertandingan sebesar Rp150 juta," katanya.

Penurunan pembelian karcis masuk itu, kata Facrudin, dipengaruhi siaran langsung di televisi karena banyak warga memilih menonton di televisi daripada datang menonton di Lapangan Mandala. "Live di televisi ini membuat kami sangat rugi. Kalau hanya Rp200 juta per pertandingan, kecil sekali pemasukannya," jelas Facrudin yang juga Kepala Dinas Pendapatan Kota Jayapura ini.

Facrudin juga melihat dukungan masyarakat terhadap tim Persipura sangat kurang dan jauh berbeda dibandingkan suporter atau dukungan masyarakat yang ada di daerah lain, seperti tim sepakbola di luar Papua. "Coba lihat Arema dan Bandung. Mau siaran langsung atau tidak, stadion tetap penuh, berbeda dengan kita di sini," katanya.

Salah satu wartawan senior bola, Dominggus Mampioper mengemukakan, kurangnya minat penonoton bola bukan hanya masalah siaran secara langsung di televisi, tapi juga klub yang bermain bukan klub-klub sepakbola yang beranimo tinggi.

"Klub yang beranimo tinggi, karcis terusan yang murah, kartu keanggotaan panpel, pemasaran lewat online dan produk-produknya harus terus promosikan oleh panpel. Dan terutama menumbuhkan kesukaan dan kecintaan bagi Persipura Mania," ungkap Mampioper. [TabloidJubi]

Walau Lebih Mahal, Toyota Agya Mulai Populer

Posted: 15 Feb 2014 02:57 PM PST

KOTA JAYAPURA - Toyota Agya yang masuk kategori mobil murah dan ramah lingkungan(low cost and green car/LCGC) mulai populer di Papua.

"Waktu Agya masuk pertama kali (ke Papua) ada keraguan konsumen, karena kondisi alam di sini menanjak," kata Kepala Cabang Jayapura PT Hastjrat Abadi (dealer Toyota) Adwin Hongriswan, di Jayapura, Papua, Selasa.

Namun, lanjut dia, setelah terbukti hatchback kecil dengan mesin 1.000 cc itu mampu dipacu dalam kondisi jalan menanjak dan berliku di Papua, pesanan terus meningkat.

"Sekarang mulai populer. Outstanding Agya bisa sampai empat bulan sekarang," kata Adwin.

Saat ini penjualan Toyota Agya mencapai delapan unit/bulan dengan rentang harga antara Rp120 juta sampai Rp149 juta per unit.

"Sebagian besar penjualan berasal dari Agya tipe TRD yang harganya di sini sekitar Rp149 juta," kata Adwin.

Harga Toyota Agya di Papua tersebut lebih mahal dibandingkan Jakarta, yang harganya mulai dari Rp99,9 juta hingga Rp120,75 juta/unit ketika diluncurkan akhir tahun 2012.Diakui GM Perencanaan Perusahaan dan Humas PT Toyota Astra Motor (TAM) Widyawati Soedigdo harga Agya yang merupakan LCGC di Papua lebih mahal, karena terkait biaya logistik yang tinggi.

"Namun karena Agya masuk program LCGC, harganya di berbagai daerah juga sudah ditentukan dan harus sesuai izin pemerintah," ujarnya.

Sementara itu Kepala Divisi Pemasaran PT Hasjrat Abadi, Edward D Lontoh, mengatakan penjualan mobil Toyota terbesar di Papua adalah Avanza, pickup Hilux, dan truk Dyna 2 ton.[Antara]

PT Merpati Nusantara Berutang Rp 1,6 Miliar Kepada Pemda Merauke

Dipublikasikan oleh Ad Batlax pada hari Minggu, 09 Februari 2014 | pukul 00.04 WIT

PT Merpati Nusantara Berutang Rp 1,6 Miliar Kepada Pemda Merauke


PT Merpati Nusantara Berutang Rp 1,6 Miliar Kepada Pemda Merauke

Posted: 08 Feb 2014 01:45 PM PST

MERAUKE - PT Merpati Nusantara dililit utang Pemerintah Daerah (Pemda) Merauke sebesar Rp 1,6 miliar. Berdasarkan kontrak kerja sama KSO (Kesepakatan Kerjasama Operasional) PT Merpati dengan Pemda Merauke, diwajibkan membayar biaya pemeliharaan tiga pesawat boeing 737 seri 300 yang dioperasikan PT Merpati Nusantara.

Wakil Bupati Kabupaten Merauke Sunarjo, S.Sos kepada SULUH PAPUA di Merauke, Senin (3/2/2014) mengatakan, krisis yang dihadapi manajemen PT Merpati Nusantara mengakibatkan penerbangan pesawat itu ditutup.

Dalam perjanjian kerja samanya, memang ada kewajiban Merpati untuk membiayai MAR pesawat Pemda yang belum dituntaskan sebesar Rp 1,6 miliar.

Namun, sesuai surat yang dikirim Merpati kepada Pemda Merauke, bahwa Merpati akan mencicil bila uang sebanyak itu sudah ada. Dan jika belum dibayar, akan menjadi tunggakan yang wajib dibayar.

Pemda Merauke pun akan mengambil langkah alternatif dengan melaporkan kepada kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menyelesaikan utang Merpati kepada Pemda Merauke, sebab Merpati itu BUMN.

"Setelah sidang APBD 2014 tim KSO Pemda Merauke akan melakukan pertemuan. Setelah itu tim KSO akan mengundang DPRD untuk duduk bersama membahas kerja sama tersebut. Salah satu hal dalam pembahasan nanti dibicarakan hak dan kewajiban antara kerja KSO Pemda Merauke dan Merpati," kata Wakil Bupati Kabupaten Merauke, Sunarjo, S.Sos.

Namun, jika manajemen Merpati terus memburuk, maka besar kemungkinan pesawat Pemda akan dialihkan kepada pihak lain.

Ditariknya pesawat boeing 737 seri 300 itu akan berdampak pada investasi Pemda Merauke.

Bupati Merauke Romanus Mbaraka, MT kepada SULUH PAPUA belum lama ini di Merauke mengatakan, investasi Pemda dengan PT Merpati Nusantara terdapat 4 pesawat jenis twinoter dan tiga pesawat boing 737 seri 300.

Namun, sesuai peraturan penerbangan Indonesia bahwa pesawat itu tidak bisa digunakan lagi.

"Pesawat  jenis  boing 737 seri 300 bakal ditarik dari dunia penerbangan di Indonesia karena pesawat jenis itu sudah tergolong pesawat jenis tua. Pesawat berjenis boing 737 yang digunakan dalam dunia penerbangan di Indonesia sekarang adalah seri 800 dan seri 900," ujarnya.

Ia dikabarkan sudah memerintahkan tim KSO Pemda Merauke dengan PT Merpati Nusantara untuk melakukan inventarisir permasalahan yang dihadapi dalam kerja sama itu. Termasuk di dalamnya soal kelayakan pesawat yang dimiliki Pemda.

"Setelah itu kita akan duduk bersama dengan DPRD untuk membahas masalah-masalah tersebut sekaligus mencari solusi apa yang nantinya diambil jika pesawat milik Pemda Merauke ini sesuai aturan penerbangan benar-benar ditarik dari penerbangan di Indonesia," katanya.

Terancam berhentinya penerbangan Merpati berdampak masyarakat. Warga yang hendak bepergian, entah perjalanan negara atau perjalanan lainnya di wilayah selatan Papua tentu juga terancam terhenti.

Anggota DPRD Kabupaten Merauke,  Kusmanto, SH  meminta Pemda tegas kepada Direktur Merpati agar memberikan kepastian beroperasinya Merpati di Merauke. Serta kejelasan kondisi pesawat Pemda yang dioperasikan Merpati apakah dalam keadaan baik atau rusak.

"Jika ini dibiarkan, justru berdampak pada potensi pendapatan Pemda dari pesawat-pesawat milik Pemda yang dioperasikan Merpati. Pemerintah juga harus memikirkan nasib pesawat-pesawat Pemda jika terburuk Merpati berhenti beroperasi atau tutup," katanya.

Sementara  Manager Merpati Merauke, Taufik Hidayat mengatakan,  secara umum kondisi manajemen Merpati Nusantara  dalam restrukturisasi  karena keterbatasan biaya operasional. Namun  sesuai informasi  dari Kementerian BUMN merpati tetap dipertahankan pemerintah karena merpati merupakan aset negara.

"Dalam tahapan restrukturisasi  ada beberapa rute termaksud Merauke yang  ditutup sementara  karena biaya operasional  membebankan perusahan. Penerbangan tetap dilakukan melayani rute yang  menguntungkan atau tidak membebankan perusahan," kata Taufik.

Ia mengatakan bahwa pihaknya akan melununasi utang Pemda Merauke sebagai suatu kewajiban Merpati. [SuluhPapua]

Rupiah dan Kina dapat Digunakan di Perbatasan Indonesia - Papua Nugini

Dipublikasikan oleh Ad Batlax pada hari Jumat, 31 Januari 2014 | pukul 00.03 WIT

Rupiah dan Kina dapat Digunakan di Perbatasan Indonesia - Papua Nugini


Rupiah dan Kina dapat Digunakan di Perbatasan Indonesia - Papua Nugini

Posted: 30 Jan 2014 04:16 PM PST

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) dan Bank of Papua New Guinea menandatangani kesepakatan bersama (Memorandum of understanding/MoU). Kesepakatan tersebut mengenai penggunaan mata uang di wilayah perbatasan antara Republik Indonesia (RI) dan Papua Nugini

Penandatanganan dilakukan oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia, Ronald Waas dan Deputi Gubernur Bank of Papua New Guinea, Benny BM Popoitai.

"Kerjasama ini memperkuat komitmen Bank Indonesia dan Bank of Papua New Guinea untuk bersama-sama memperkuat perekonomian di daerah perbatasan Indonesia dan Papua Nugini," ujar Ronald Waas mengutip siaran pers BI, Jakarta, Kamis (30/01/2014).

Melalui kerjasama ini, kedua Bank Sentral bersepakat untuk meningkatkan peran lembaga keuangan Bank dan Pedagang Valuta Asing (PVA) di masing-masing negara dalam meningkatkan aktivitas ekonomi di wilayah perbatasan dengan mendorong terciptanya kelancaran dan kehandalan sistem pembayaran.

Kedua bank sentral juga berupaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pertukaran mata uang dan transaksi jual beli valuta asing di wilayah perbatasan. Selain itu, mendorong penelitian bersama terkait mata uang dan bidang ekonomi lainnya serta menjalin kemitraan dengan instansi Pemerintah untuk meningkatkan pemahaman bersama terhadap isu-isu ekonomi di daerah perbatasan. [Okezone]

Harga Ikan Laut Naik, Mama-mama Penjual Ikan Asar Mengeluh

Dipublikasikan oleh Ad Batlax pada hari Sabtu, 25 Januari 2014 | pukul 00.03 WIT

Harga Ikan Laut Naik, Mama-mama Penjual Ikan Asar Mengeluh


Harga Ikan Laut Naik, Mama-mama Penjual Ikan Asar Mengeluh

Posted: 24 Jan 2014 02:34 PM PST

KOTA JAYAPURA – Mahalnya harga ikan di sejumlah pasar di Kota Jayapura, seperti Pasar Sentral Hamadi, Pasar Youtefa Abepura dan pasar Mama-Mama Papua, membuat pedagang ikan asar berkeluh kesah, karena stok ikan untuk dibuat ikan asar terus menipis.

Bahkan sejumlah pedagang ikan asar di Pasar Sentral Hamadi makin jarang berjualan karena kelangkaan bahan tersebut.

"Semenjak harga ikan laut mahal, harga ikan asar pun ikut naik harga, dan pembelinyapun saat ini cukup berkurang menjadikan transaksi lesu," kata Yety salah satu penjual ikan asar di pasar Sentral Hamadi.

Diakui, untuk saat ini harga ikan asar jenis cakalang yang ukuran sedang biasanya dia jual Rp25 ribu saat ini naik menjadi Rp35 ribu/ekor, sedangkan untuk ukuran kecil yang biasanya hanya Rp20 ribu saat ini menjadi Rp30 ribu/kg.

Namun, menurutnya, untuk stoknya ikan asar saat ini masih cukup banyak. Hanya saja untuk yang berjualan masih sedikit, hal ini disebabkan karena modal yang dibutuhkan untuk pedagang ikan asar cukup besar, apalagi saat ini harga ikan laut mahal.

Hal yang sama  juga dikatakan Rudi  pedagang ikan asar di pasar Sentral Hamadi, yang berharap agar harga ikan laut segera normal kembali.

Hal sama dialami Mama Maria, yang sehari-hari berjualan ikan asar di Pasar Youtefa, Abepura.

Berbagai alasan dikemukakan penjual ikan di Pasar Youtefa, seperti buruknya cuaca dengan gelombang laut yang tinggi, sehingga nelayan enggan melaut.

"Kalaupun ada penurunan harga itupun sementara sebab harga ikan laut memang belum stabil,  pada bulan ketiga maret biasanya harga ikan laut akan stabil jadi Rp50 ribu," kata Bahar, penjual ikan di Pasar Youtefa awal pekan ini.

Ditemui terpisah, penjual ikan asar di Pasar Youtefa, Mama Maria mengatakan, ikan asar yang dijual  ke Pasar  oleh  penjual ikan asar harga terendahnya adalah Rp30 ribu untuk ikan asar kecil sementara ikan asar sedang dan besar bisa dijual Rp40-50 ribu.

Namun  Wanita yang akrab disapa Mama Maria itu sedikit jengkel saat memberikan keterangan terkait harga ikan yang tinggi saat ditanya Bintang Papua di tenda jualan ikan asarnya. Mengapa?

Ia pun mengungkapkan, bahwa mahalnya harga ikan laut adalah akibat ulah nelayan yang menggunakan kapal ikan besar (bago-bago) yang membawa ikan asal Bau-Bau dan Bitung.

"Sekarang pengusaha ikan kapal sudah masuk Jayapura, dorang yang bawa ikan dari Bau Bau dan Bitung, ikan itu dibawa dengan kapal disini, padahal Kota Jayapura punya potensi ikan banyak dan tidak perlu lagi datangkan ikan dari luar," ungkapnya.

Ia pun menyatakan kebingungannya dengan mahalnya harga ikan yang merupakan bahan utama membuat ikan asar.

"Kalau sudah mahal kami beli dari penjual ikan sementara kami, penjual ikan asar setelah beli ikan mentah harus mengasar ikan tersebut untuk di jual ke Pasar Hamadi, Pasar Mama Papua dan Pasar Youtefa Abepura. Kami mau kasih harga ikan berapa?," ungkapnya.

Hal itu diungkapkan karena, bila belinya sudah dengan harga tingi, maka untuk ikan asar akan lebih tinggi lagi, yang berdampak pada kurangnya pembeli.

Sementara Mama Papua, Yuliance Waromi (59) mengungkapkan, akan ada pertemuan lanjutan antara para penjual ikan pelagis maupun ikan asar dengan pihak Polda Papua dan Dinas Perikanan dan Kelautan untuk membicarakan masalah ini. [BintangPapua]
 
Support : Papua Untuk Semua | PUS | P-U-S
Copyright © 2013. Portal Ekonomi dan Bisnis | Papua Untuk Semua - All Rights Reserved
Template formatted by XegaVega Published by Batlax.com
Proudly powered by Blogger