Pemprov Diminta Hati-hati Buat Perencanaan PON 2020

SAPA (JAYAPURA) – Pihak legislator melalui Ketua Komisi II DPR Papua, Boy Markus Dawir  mengingatkan kepada Pemerintah Provinsi Papua dalam hal ini Gubernur dan Pengurus Besar (PB) PON XX tahun 2020 untuk berhati – hati dalam membuat perencanaan.

“Sebab kalau perencanaan sudah bagus, maka tahun 2017 kita sudah bisa start membangun,”kata BMD sapaan akrabnya kepada media ini, kemarin di Jayapura. Untuk tahun ini rencana pembangunan venue yakni pembebasan lahan dan perencanaan. Kita fokus untuk itu. Sebagai contoh Freeport bisa membangun hanya dalam tempo 4 bulan saja, kita sangat optimis 2017 – 2018 kita bangun pasti sudah selesai,”katanya.

Lebih rinci Boy menjelaskan, untuk tahun 2016 ini akan fokus pada pembebasan lahan dan perencanaan.

Sebab menurutnya perencanaan sangat penting, seraya memberikan contoh ketika Komisi II meninjau persiapan PON XIX Jawa Barat di Bandung yang perencanaannya kurang matang, sehingga salah satu    stadion yang dibangun. Stadionnya sudah megah tetapi sudah runtuh. “Ini dikarenakan perencanaan yang kurang matang. Belum dipakai tapi sudah runtuh,”ucapnya.

Selanjutya DPRP juga meninjau  Samarinda - Kalimantan Timur, yang juga penyelenggara PON XVII.

“Ini juga sama, karena perencanaannya yang kurang bagus, sehingga stadion yang dibangun dengan anggaran ratusan milliar akhirnya terjadi penurunan 1- 2 meter yang menyebabkan bangunannya rusak,”ungkapnya. 

Berkaca dari itu, untuk membangun venue – venue yang akan dibangun di Papua kecuali yang telah dibangun oleh PT Freeport – Timika yang sudah  tuntas untuk mendukung PON XX, yang tentunya kokoh bangunannya tidak diragukan lagi. 

Tetapi untuk venue yang lain yang akan dibangun dengan kontraktor lain dan bukan dari Freeport ini harus lebih hati – hati. Karena sudah pasti Pemerintah ingin membangun yang bertaraf internasional dan juga bisa bertahan sampai 20 – 30 tahun. Bukan seperti kasus Bandung, belum dipakai sudah hancur atau di Samarinda PON XVII yang baru dilaksanakan, tetapi venuenya sudah rusak dan butuh rehab besar lagi yang tentunya membutuhkan biaya yag tak sedikit.

Pada kesempatan itu Boy menjelaskan secara keseluruhan pembiayaan yang dibutuhkan kurang lebih sekitar Rp. 10,4 triliun guna membangun  semua venue yang ada di 5 cluster untuk keseluruhan cabang olahraga (cabor) yang akan bertanding.

“Hari ini kan antara panitia besar dan KONI pusat belum sepakati berapa cabor. Karena itu biasanya domain dari panitia besar yang mau tetapkan berapa cabang olahraga yang dipertandingkan di PON. Hanya saja gambaran kasar kita butuhkan kurang lebih Rp. 10,4 triliun,”akunya. 

Dana sebesar ini nantinya akan dibicarakan dengan pemerintah pusat, berapa yang ditanggung dari dana APBN dan berapa ditanggung dari dana APBD Provinsi Papua  dan berapa dari APBD kabupaten/kota cluster penyelenggara, sehingga ada sharring dana.
Selain itu juga dicari solusi pendanaan antara lain mendorong PT Freeport untuk membantu apa yang bisa dilakukan untuk Papua.
Meminta dukungan dari BUMN yang ada di Papua seperti dari PLN, Telkom dan Pertamina untuk apa yang bisa mereka lakukan. Dalam artian  misalnya anggaran pemerintah kurang maka dari sektor swasta dalam hal ini BUMN mereka juga bisa mendukung.

“Kita juga minta untuk pemegang HPH di Papua. Jangan hanya mengambil kayu dari Papua kemudian kontribusi untuk Papua tidak ada. Bisa saja mereka membuat satu stadion atau venue untuk sarana olahraga bagi masyarakat di bumi cenderawasih ini supaya ada tanda mata,”tandasnya. (maria fabiola)