Beri Kepastian Untuk Freeport

APA yang dikatakan tokoh masyarakat Papua, Silas Natkime benar adanya. Pemerintahan Jokowi harus segera memberikan kepastian kepada PT Freeport Indonesia (PTFI) soal perpanjangan ijin Kontrak Karya (KK), tanpa harus menunggu di tahun 2019. Kepastian mengenai perpanjangan KK PTFI agar PTFI dapat melakukan langkah-langkah pengembangan usahanya mulai sekarang ini.

Tidak adanya kepastian ini mengakibatkan yang terjadi saat ini operasional tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dampaknya berpengaruh pada pajak, royalty, dana satu persen dan dana-dana lain untuk kegiatan sosial development. Kalau sudah terjadi seperti ini maka pemerintah rugi. Kondisi ketidakpastian saat ini  juga berpengaruh pada masyarakat Papua, terlebih masyarakat asli Mimika yang selama ini sudah menggantungkan hidupnya pada dana-dana dari PTFI.

 “Bila Freeprot tidak beroperasi secara normal maka keuntungan tidak ada. Kondisi ini sangat merugikan masyarakat. Kalau semua dana yang didapat dari Freeport dihentikan, bagaimana dengan bea siswa untuk anak-anak Papua yang sudah berjalan selama ini. Kalau bea siswa dihentikan maka sama saja mau membuat masyarakat Papua kembali bodoh. Kalau dana-dana lain juga dihentikan ya sama saja dengan mau mengembalikan masyarakat Papua pakai koteka, kembali telanjang, kembali miskin. Ini namanya kemunduran bagi masyarakat Papua, dan hal ini tidak boleh terjadi,” jelas Silas yang merupakan putra Asli Suku Amungme.

Freeport menjadi salah satu nafas bagi masyarakat Papua, karena itu pemerintah pusat harus segera memperpanjang KK atau menebirtkan ijin baru kepada Freeport. Menghambat atau mematikan Freeport sama saja dengan ini menyusahkan dan mamatikan masyarakat Papua. Tanpa Freeport tidak mungkin masyarakat Papua akan berubah, akan maju. Karena itu semua unsur pemerintahan yang ada di Mimika dan Papua, juga semua stakeholders dan tokoh-tokoh lain harus bersama-sama menyelesaikan permasalahan Freeport ini.(Redaksi)