Susi Pudjiastuti Ingin Kembangkan Kelautan dan Perikanan Indonesia Timur
pada tanggal
Monday, June 13, 2016
SAPA (JAKARTA) - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bertekad mengembangkan sejumlah sarana dan prasarana penunjang sektor kelautan dan perikanan di kawasan Indonesia timur yang belum tergarap dengan optimal.
"Saya baru saja beberapa hari ke beberapa daerah di Indonesia timur, melihat baiknya kualitas ikan di sana," kata Susi Pudjiastuti dalam acara forum bisnis investasi kelautan dan perikanan di Gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Senin.
Menurut dia, pengembangan tersebut antara lain dengan membangun pabrik pakan seperti di Lembata, Nusa Tenggara Timur, serta mengembangkan berbagai fasilitas terkait dengan logistik kelautan dan perikanan.
Menteri Susi berpendapat bahwa saat ini aspek logistik masih kurang terutama untuk mengirim hasil tangkapan ikan di kawasan timur guna mendapatkan akses pasar yang lebih baik di beragam daerah.
Menteri Kelautan dan Perikanan juga mengingatkan bahwa ikan layak untuk terus ditingkatkan konsumsinya antara lain mengingat harganya yang relatif lebih murah daripada harga daging sapi.
Sebelumnya, saat kunjungan ke Lembata, NTT, Sabtu (11/6), Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menerima berbagai keluhan persoalan yang dihadapi masyarakat pesisir, baik nelayan maupun pembudidaya ikan dan rumput laut yang berdialog dengannya. Keluhan yang disampaikan mulai dari kualitas rumput laut yang menurun, pembatasan solar, kapal dan alat tangkap hingga tidak adanya pasar untuk menjual ikan.
Persoalan yang dihadapi masyarakat nelayan Lembata adalah terkait minimnya armada kapal dan alat tangkap. Untuk itu, nelayan mengharapkan bantuan kapal 1- 5 gross tonnage (GT) dengan alat tangkap jenis pole and line untuk menangkap ikan tuna.
"Kalau kapal tidak masalah, asal buat koperasi dulu, paling mahal biayanya Rp 700 ribu. Nanti Ditjen Perikanan Tangkap bisa menyiapkan (bantuan) 50 unit pole and line," ujar Susi Pudjiastuti.
Selain itu, mayoritas nelayan juga mengeluhkan sulitnya mendapatkan BBM yang sangat krusial dan faktual oleh nelayan, dan selama ini kapal di bawah 10 GT dibatasi hanya dapat membeli solar 10 liter per hari di SPBU.
Sedangkan letak SPBU itu sendiri di Lembata berada di perkotaan jauh dari desa, sehingga harganya melambung karena harus mengeluarkan biaya transportasi. Padahal untuk bisa melaut ke lepas pantai saja nelayan membutuhkan BBM hingga 100 liter perhari.
Terkait persoalan ini, Susi meminta Bupati Lembata untuk bisa menyurati Pertamina agar tidak ada pembatasan pembelian BBM oleh nelayan.
"SPDN (Solar Packed Dealer untuk Nelayan) paling tidak akhir tahun bisa ditambah. Untuk sementara SPBU tidak membatasi nelayan dibawah 10 G," kata Menteri kelautan dan Perikanan. (ant)
"Saya baru saja beberapa hari ke beberapa daerah di Indonesia timur, melihat baiknya kualitas ikan di sana," kata Susi Pudjiastuti dalam acara forum bisnis investasi kelautan dan perikanan di Gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Senin.
Menurut dia, pengembangan tersebut antara lain dengan membangun pabrik pakan seperti di Lembata, Nusa Tenggara Timur, serta mengembangkan berbagai fasilitas terkait dengan logistik kelautan dan perikanan.
Menteri Susi berpendapat bahwa saat ini aspek logistik masih kurang terutama untuk mengirim hasil tangkapan ikan di kawasan timur guna mendapatkan akses pasar yang lebih baik di beragam daerah.
Menteri Kelautan dan Perikanan juga mengingatkan bahwa ikan layak untuk terus ditingkatkan konsumsinya antara lain mengingat harganya yang relatif lebih murah daripada harga daging sapi.
Sebelumnya, saat kunjungan ke Lembata, NTT, Sabtu (11/6), Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menerima berbagai keluhan persoalan yang dihadapi masyarakat pesisir, baik nelayan maupun pembudidaya ikan dan rumput laut yang berdialog dengannya. Keluhan yang disampaikan mulai dari kualitas rumput laut yang menurun, pembatasan solar, kapal dan alat tangkap hingga tidak adanya pasar untuk menjual ikan.
Persoalan yang dihadapi masyarakat nelayan Lembata adalah terkait minimnya armada kapal dan alat tangkap. Untuk itu, nelayan mengharapkan bantuan kapal 1- 5 gross tonnage (GT) dengan alat tangkap jenis pole and line untuk menangkap ikan tuna.
"Kalau kapal tidak masalah, asal buat koperasi dulu, paling mahal biayanya Rp 700 ribu. Nanti Ditjen Perikanan Tangkap bisa menyiapkan (bantuan) 50 unit pole and line," ujar Susi Pudjiastuti.
Selain itu, mayoritas nelayan juga mengeluhkan sulitnya mendapatkan BBM yang sangat krusial dan faktual oleh nelayan, dan selama ini kapal di bawah 10 GT dibatasi hanya dapat membeli solar 10 liter per hari di SPBU.
Sedangkan letak SPBU itu sendiri di Lembata berada di perkotaan jauh dari desa, sehingga harganya melambung karena harus mengeluarkan biaya transportasi. Padahal untuk bisa melaut ke lepas pantai saja nelayan membutuhkan BBM hingga 100 liter perhari.
Terkait persoalan ini, Susi meminta Bupati Lembata untuk bisa menyurati Pertamina agar tidak ada pembatasan pembelian BBM oleh nelayan.
"SPDN (Solar Packed Dealer untuk Nelayan) paling tidak akhir tahun bisa ditambah. Untuk sementara SPBU tidak membatasi nelayan dibawah 10 G," kata Menteri kelautan dan Perikanan. (ant)