Perizinan Travel di Mimika Akan di Cek

SAPA (TIMIKA) – Kepala Kantor Perizinan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) Mimika, Provinsi Papua, Bertha Beanal, SH, mengatakan, pihaknya dalam waktu dekat akan turun lapangan untuk mengecek sejumlah travel yang tidak memiliki ijin operasional. Hal ini disebabkan adanya indikasi permainan harga tiket oleh oknum-oknum sehingga harga melambung tinggi.

Berdasarkan aturan yang telah diturunkan oleh Kementerian Perhubungan untuk diterapkan didaerah-daerah terkait dengan harga tiket, bagi rute ke dalam Papua maupun ke luar Papua sudah tercantum dalam peraturan tersebut. Namun pada kenyataan justru sebaliknya, harga tiket dipatok sangat tinggi dan hingga kini belum ada penyebab atas kenaikan harga tiket tersebut.

Menurut dia, kenaikan harga tiket bisa naik apabila harga nilai tukar rupiah terhadap dolar telah naik, juga adanya peningkatan jumlah penumpang pada saat hari besar keagamaan. Namun, hal tersebut tidak menjadi patokan bagi travel di Timika untuk menaikan dan menurunkan harga tiket.

“Aturan yang diturunkan oleh Kementerian itu sudah ada tinggal dilaksanakan, tapi masih ada travel yang ada di Mimika yang tidak melaksanakan itu,” kata Bertha pada Rabu (27/7).

Bertha juga menyesalkan adanya kenaikan harga tiket tanpa ada sebab yang pasti, pasalnya pihaknya sendiri sering mengalami kendala saat melakukan perjalanan dinas keluar daerah, dimana perjalanan dinas kepala SKPD telah tercantum didalam DPA untuk tiket pulang dan pergi. Namun dengan kenaikan harga tiket yang tinggi, membuat biaya perjalanan dinas hanya cukup dipergunakan untuk perjalanan pergi, sehingga hal tersebut menimbulkan adanya pembengkakan biaya perjalanan dinas.

“Saya sangat sesalkan harga tiket itu, dasarnya apa? Kami yang perjalanan dinas juga bingung berangkat dengan anggaran yang sudah ada di DPA, tapi harga tiket untuk pergi saja langsung habis,” terangnya.

Timika yang hanya terdapat dua maskapai penerbangan komersial yang melayani masyarakat Mimika, sehingga dengan alasan tersebut membuat kedua maskapai penerbangan dengan semena-mena menaikan harga tiket. Oleh sebab itu, sebaiknya pihak Pemkab Mimika harus bekerjasama dengan beberapa maskapai penerbangan untuk melayani masyarakat Mimika, sehingga tidak terjadi permainan harga tiket di Mimika apabila maskapai lebih dari dua, misalkan ada empat maskapai, maka persaingan harga akan menciptakan harga tiket menjadi murah dan bisa dijangkau masyarakat.

“Jadi mereka mau main harga tiket. Jadi kami minta kepada Dinas perhubungan apabila bandara Pemerintah sudah bisa dioperasikan, kalau bisa kerjasama dengan beberapa maskapai, supaya tidak ada permainan di harga tiket,” pintanya.

Bertha mengeluhkan penerbangan yang dilakukan oleh para pengusaha atau pimpinan SKPD yang pastinya memiliki anggaran, namun pihak maskapai harus memikirkan masyarakat yang ekonomi dibawah yang hendak berangkat. Pastinya masyarakat akan sangat sulit menjangkau harga tiket yang harganya melambung tinggi.

“Mungkin untuk kita pimpinan SKPD atau pengusaha, ada anggaran untuk kita pakai perjalanan dinas. Tapi kalau masyarakat biasa, pastinya mereka tidak bisa menjangkau harga tiket yang ditetapkan walaupun biasanya harga tiekt disesuaikan dengan nilai tukar terhadap dolar yang terus naik,” jelasnya.

Oleh sebab itu pihaknya akan turun langsung ke lapangan untuk mengecek ijin-ijin travel yang ada di kota Timika.

“Kami akan turun untuk cek ijin-ijin itu, supaya tidak ada permainan harga tiket,” ujarnya. (Ricky Lodar)