-->

Kadispendasbud Mimika Akui Banyak SD Belum Dibenahi

Suasana belajar mengajar di SDN 9 Timika - ISTIMEWA/NURMAN KAROPUKARO
SAPA (TIMIKA) – Terkait dengan kondisi SDN 9 yang memprihatinkan, Kepala Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan (Kadispendasbud) Mimika, Jenni Ohista Usmani mengakui, masih banyak Sekolah Dasar (SD) di Mimika ini belum dibenahi.

“Saya baru menjabat sebagai Kadispendasbud tahun ini. Sehingga semua sekolah yang ada di Mimika belum dibenahi, termasuk SDN 9. Tetapi kedepan kami akan benahi secara bertahap,” kata Jenni O.Usmani saat ditemui Salam Papua di Graha Eme Neme Yauware, Jumat (12/8).

Menurutnya,  Dispendasbud sudah mulai mengaktifkan bagian sarana dan prasarana. Dimana bagian ini sudah mulai melakukan pendataan, untuk mengetahui sekolah – sekolah yang membutuhkan pembangunan, baik itu direhab berat, ringan dan direnovasi.
 “Kalau semua sekolah sudah didata, maka kami berusaha untuk mengajukan dalam program  pembangunan ditahun mendatang. Tetapi sebelumnya, butuh pendataan dan kajian yang benar,”tutur Jenni.

Sementara Kepala SDN 9 Timika, Nahum Edoway,SE mengatakan, jumlah siswa yang ada di sekolah semuanya sebanyak 253 orang, asli anak Timika dan butuh perhatian khusus dari pemerintah.

"Sebelumnya sekolah itu dibawa Yayasan Pengelola Pendidikan Kingmi Indonesia (YPPGI), tetapi sejak 2011 diambil alih oleh pemerintah, sehingga dijadikan SD Negeri 9,"kata Edoway.

Lanjutnya, jadi sekarang sudah terhitung umur sekolah memasuki tahun keenam. Tetapi belum ada perhatian khusus dari pemerintah ke sekolah.

"Dari  253 siswa yang ada di sekolah. Diantaranya, kelas II-VI 217 siswa, sementara kelas I 36 siswa. Dengan mengunakan ruang belajar yang berdinding, atap seng sebanyak enam kelas,"ujar Edoway.

Menurutnya, sementara jumlah tenaga guru 15 orang, yaitu PNS 9 orang, honor 6 orang. Sejak sekolah dikelola pemerintah, memang ada bantuan dari pemerintah, yaitu Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan  satu gedung bangunan dengan jumlah tiga ruangan.
"Dana BOS yang kami terima kegunaannya untuk ATK, pembayaran gaji honor, serta kebutuhan siswa di sekolah. Sementar gedung yang sudah siap kami belum bisa gunakan,"tutur Edoway.

Jelasnya, sekolah belum bisa digunakan, karena kendala jalan masuk. Ditambah lagi plafon belum ada dan lantai juga tidak memadai untuk digunakan. Selain itu juga halaman yang selama ini digunakan untuk siswa belajar harus dibayar, karena merupakan halaman gereja. Kalau dibayar satu tahun Rp10 juta, sementara sekarang sudah memasuki tahun yang ke enam.

"Sebab itulah, kami mengundang pihak DPRD dan sudah berkunjung ke sekolah pada Rabu lalu. Mereka sudah menyaksikan sendiri kondisi kami di sekolah. Diharapkan DPRD bisa menindaklanjuti ke pemerintah dan bisa direalisasikan,”kata Edoway. (Ervi Ruban)

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

Iklan Bawah Artikel