Seluruh Calon Kepala Daerah Papua Barat Wajib Tes Urine
pada tanggal
Friday, August 12, 2016
SAPA (MANOKWARI) - Seluruh calon kepala daerah di Provinsi Papua Barat akan menjalani tes urine sebelum bertarung pada pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2017.Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Papua Barat Benny Pattiasina di Manokwari, Jumat, mengatakan koordinasi sudah dilakukan dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Papua Barat. BNN akan dilibatkan dalam pemeriksaan kesehatan para bakal calon.
"KPU sudah menyampaikan permohonan ke kami. Saya pun sudah menyerahkan beberapa nama termasuk dokter untuk tergabung dalam tim kesehatan yang dibentuk," katanya.
Dia menyebutkan, pemeriksaan ini tak hanya dilakukan kepada calon gubernur dan wakil gubernur Papua Barat. Calon bupati-wakil bupati dan calon wali kota dan wakil wali kota pun akan menjalani pemeriksaan yang sama.
Menurut dia, perang melawan narkoba bukan hanya peran BNN dan Kepolisian. Melainkan semua pihak, termasuk KPU dan pemerintah daerah serta pihak lainya.
Dia menilai, pemeriksaan narkoba kepada para calon kepala daerah ini sebagai bentuk peran aktif yang ditunjukan KPU, partai politik dan para kandidat yang kelak akan memimpin daerah ini.
Benny mengutarakan, keseriusan kepala daerah di beberapa kabupaten Papua Barat kini pun sudah mulai nampak dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba.
"Di antaranya pemerintah Kabupaten Manokwari. Bupati meminta kami untuk melakukan pemeriksaan urine terhadap para pejabat yang akan mengikuti lelang jabatan. Kami sangat siap dan itu akan kami lakukan," ujarnya.
Dia mengutarakan bahwa setiap kali melakukan kunjungan ke kabupaten/kota, ia selalu menyarankan kepala daerah memberlakukan pemeriksaan urine pada setiap promosi jabatan.
Menurut dia hal ini penting sebagai salah satu bentuk keseriusan pemerintah daerah memerangi narkoba. Di sisi lain hal ini bermanfaat bagi stabilitas pembangunan.
"Narkoba, seperti sabu itu harganya mahal. Kalau ada pejabat yang kencanduan dengan barang ini, bisa jadi dia akan melakukan korupsi. Sebab, uang gajinya belum tentu cukup untuk membeli sabu yang dia butuhkan selama sebulan," ujarnya. (ant)