DPRD Mimika Akan Dorong Hasil Kunker ke Pemerintah

Kunjungan kerja yang dilakukan DPRD di wilayah pesisir pantai Mimika

SAPA (TIMIKA) – Kunjungan kerja (kunker) yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mimika ke wilayah pesisir pantai beberapa waktu lalu, untuk menjaring aspirasi masyarakat. Dan hasil dari kunker tersebut akan didorong DPRD ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika, untuk dijadikan perhatian dalam perencaanaan program ke depan. 

Ketua DPRD Mimika Elminus B Mom, SE mengatakan, kunker yang dilaksanakan ini merupakan program rutin yang dilakukan untuk menjaring aspirasi masyarakat, mulai wilayah perkotaan, pedalaman, dan pesisir pantai. Selain itu untuk memantau secara langsung pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan di kampung-kampung, mulai pembangunan jalan, jembatan, fasilitas pendidikan, kesehatan, dan sampai kepada kinerja dari pegawai negeri sipil (PNS).

“ Kunker ini sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) anggota dewan, yakni pengawasan, legislasi, dan anggaran,”kata Elminus B Mom, SE saat ditemui wartawan usia memimpin rapat di ruang rapat DPRD Mimika, yang berada di jalan Cendrawasih, Jumat (9/9).

Kata dia, dari hasil kunker tersebut, akan dikumpulkan sebagai bahan laporan DPRD. Yang nantinya akan dilakukan dengar pendapat dengan pemerintah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. Dalam arti, apakah aspirasi dari masyarakat tersebut sudah diprogramkan di dinas tersebut atau belum. Atau apakah dinas tersebut mengetahui kondisi yang ada di lapangan, khususnya di daerah pedalaman dan pesisir pantai.

Lanjutnya, dengan melakukan dengar pendapat ini, maka akan diketahui aspirasi masyarakat itu sudah diprogramkan atau belum. Kalau belum, maka DPRD akan mendorongnya untuk dianggarkan ke program selanjutnya atau tahun depan. 

“ Kalau SKPD tersebut belum memprogramkan, kami akan mendorongnya. Sehingga aspirasi tersebut bisa terakomodir dan masyarakat pun bisa merasakan pembangunan yang ada,”tuturnya.

Kata Elminus, banyak hal yang belum tersentuh oleh pemerintah ini, bisa disebabkan banyak hal. Salah satunya adalah adanya ketidakharmonisan eksekutif dan legislatif. Sehingga mengakibatkan program pembangunan tidak berjalan dengan baik. Ditambah lagi adanya dualisme Sekretaris Daerah (Sekda) Mimika. Namun terlepas dari itu semua, pihaknya akan terus melakukan pengawasan, karena sudah menjadi bagian tupoksi DPRD. 

“ Kami tidak akan bosan-bosan mengingatkan pemerintah terhadap pelaksanaan pembangunan daerah ini. Karena kami adalah wakil rakyat, yang bertugas mengawal aspirasi masyarakat. Dan bagi kami, yang terpenting masyarakat bisa merasakan program pembangunan,”ujarnya. (Ricky Lodar).