Masalah Mess Cenderawasih Diminta Segera Dituntaskan
pada tanggal
Thursday, May 26, 2016
 |
| Mess Cenderawasih Jakarta |
Ketua Panja Komisi III DPR Papua, Carolus Kelen Bolly mengatakan, pihaknya mendorong ke Pemprov Papua agar proses ini lebih cepat dirampungkan, akan lebih baik.
"Ini juga menjadi harapan masyarakat atau rakyat kita yang menghuni mess Cenderawasih. Kondisi mess kini sudah banyak bagian yang keropos, rapuh. Dan lain-lain sehingga berbahaya untuk keselamatan penghuni mess. Kalau Pemprov bisa lebih cepat mengambil langkah mengatasi masalah ini, itu yang diharapkan," kata Carolus usai bertatap muka dengan penghuni Mess Cenderawasih, Rabu (25/5) petang.
Menurutnya, pihaknya ingin pengosongan mess yang berdiri diatas lahan seluas 8.320 meter itu dihuni 221 Kepala Keluarga (KK) dimana sebanyak 56 KK diantaranya merupakan non Papua, mengedepankan prinsip-prinsip kemanusiaan dan kewajaran.
"Beberapa waktu lalu, Pemprov Papua sudah membentuk tim negosiasi, dalam rangka bagaimana menata kembali mess cenderawasih kedepan sehingga nanti bisa memberikan kontribusi kepada Pemprov Papua," ucapnya.
Katanya, pasti ada ganti rugi kepada penghuni mess, namun nantinya akan dilihat dari aspek aturan perundang-undangan. Tidak melanggar dan juga kewajaran dalam membayar. Kini penghuni mess sudah memberikan penawaran kepada pemerintah dan Pemprov Papua akan mempelajari itu. Apakah masuk akal atau tidak, wajar atau tidak dan apakah pemerintah mampu atau tidak.
"Bagaimana agar mess ini kosong tapi harus sesuai harapan penghuni, keluar dengan cara manusiawi, terhormat, Dewan mengingatkan, proses ini tetap dilakukan melihat sisi manusian, menghitungnya juga sesuai aturan, tak melanggar undang-undang dan lainnya serta kemampuan keuangan daerah. Harus hati-hati kalau salah bisa berimbas kemana-mana. Ini bicara uang dan bunyinya bisa ratusan miliar," katanya.
Sementara Kepala Mess Cenderawasih yang juga Ketua Tim Negosiasi, Feri Inggamer mengatakan, penghuni sudah memberikan kepercayaan kepada pihaknya, sehingga harus menyampaikan aspirasi penghuni.
"Penghuni semua setuju. Tak ada yang keberatan. Mereka mendapat sesuai data yang diberikan. Nilainya sudah ada dan secara manusiawi," kata Inggamer tanpa menyebut berapa nilai ganti rugi yang diminta setiap KK.
Hal yang sama dikatakan Sektertaris Tim Negosiasi, Stef Warwer mengatakan, targetnya ada ganti rugi materi dari Pemprov Papua agar dana itu bisa dimanfaatkan penghuni mess. Mungkin dari uang itu ada yang mau pulang ke Papua bisa pulang. Yang tinggal di Jakarta dengan modal itu bisa memenuhi kebutuhannya.
"Kalau minta rumah prosesnya rumit. Sehingga sesuai dengan pertemuan dengan warga dua kali, hanya satu opsi, uang dan itu sudah kami sampaikan kepada gubernur. Kami harap gubernur kini bisa merespon apa yang jadi aspirasi penghuni dan semoga DPRP bisa jadi penghubung," kata Stef. (Arjun)