Pengembangan UKM di Papua Namun Terbentur Modal
pada tanggal
Wednesday, May 25, 2016
SAPA (JAYAPURA) - Anggota Komisi II DPR Papua bidang ekonomi, Mustakim menyatakan, Papua memiliki kekayaan alam yang berpotensi menunjang masyarakat Papua, khususnya Orang Asli Papua (OAP) mengembangkan Usaha Kecil Menengah (UKM). Hanya saja ada berbagai hal yang menjadi kendala.
Ia mengatakan, salah satu kendala masyarakat, khususnya OAP mengembangan UKM di Papua yakni anggaran atau modal. Padahal antusias pelaku UKM di Papua cukup besar.
"Potensi sangat besar. Namun masyarakat terbentur modal. Dinas Koperasi dan UKM harus giat melakukan sosialisasi terutama terhadap pelaku UKM asli Papua. Hingga kini sebagain besar pelaku UKM OAP belum maksimal dalam mengelolah usahanya," kata Mustakim via teleponnya kepada Salam Papua, Rabu (25/5).
Menurutnya, modal adalah kendala utama pelaku UKM di Papua untuk memajukan atau memulai usahanya. Ia berharap, dibentuknya PT. Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida), yang merupakan perusahaan daerah, bisa menjadi solusi untuk pelaku UKM di Papua, khususnya Orang Asli Papua.
"Jamkrida ini merupakan penjamin kredit. Kami harap ini bisa menjamin pelaku UKM Asli Papua untuk mendapatkan kredit mengembangkan atau memulai usahanya," ucapnya.
Hal yang sama dikatakan anggota Komisi II DPR Papua lainnya, Nikius Bugiangge. Katanya UKM yang dikelolah Orang Asli Papua belum maksimal. Untuk itu kata dia, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Papua perlu memberikan perhatian serius kepada pelaku UKM khususnya Orang Asli Papua.
"Ini agar usaha milik Orang Asli Papua bisa berjalan baik. Padahal keinginan pelaku UKM di Papua untuk berkembang sangat besar. Hanya saja mereka sulit mendapatkan kredit sebagai modal memulai usahanya atau mengembangkan usahanya," kata Nikius.
Katanya, selama ini ketika pelaku UKM asli Papua ingin meminjam kredit ke bank, selalu terbentur administrasi. Berbagai persyaratan yang diajukan pihak bank, sulit dipenuhi. (Arjun)
Ia mengatakan, salah satu kendala masyarakat, khususnya OAP mengembangan UKM di Papua yakni anggaran atau modal. Padahal antusias pelaku UKM di Papua cukup besar.
"Potensi sangat besar. Namun masyarakat terbentur modal. Dinas Koperasi dan UKM harus giat melakukan sosialisasi terutama terhadap pelaku UKM asli Papua. Hingga kini sebagain besar pelaku UKM OAP belum maksimal dalam mengelolah usahanya," kata Mustakim via teleponnya kepada Salam Papua, Rabu (25/5).
Menurutnya, modal adalah kendala utama pelaku UKM di Papua untuk memajukan atau memulai usahanya. Ia berharap, dibentuknya PT. Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida), yang merupakan perusahaan daerah, bisa menjadi solusi untuk pelaku UKM di Papua, khususnya Orang Asli Papua.
"Jamkrida ini merupakan penjamin kredit. Kami harap ini bisa menjamin pelaku UKM Asli Papua untuk mendapatkan kredit mengembangkan atau memulai usahanya," ucapnya.
Hal yang sama dikatakan anggota Komisi II DPR Papua lainnya, Nikius Bugiangge. Katanya UKM yang dikelolah Orang Asli Papua belum maksimal. Untuk itu kata dia, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Papua perlu memberikan perhatian serius kepada pelaku UKM khususnya Orang Asli Papua.
"Ini agar usaha milik Orang Asli Papua bisa berjalan baik. Padahal keinginan pelaku UKM di Papua untuk berkembang sangat besar. Hanya saja mereka sulit mendapatkan kredit sebagai modal memulai usahanya atau mengembangkan usahanya," kata Nikius.
Katanya, selama ini ketika pelaku UKM asli Papua ingin meminjam kredit ke bank, selalu terbentur administrasi. Berbagai persyaratan yang diajukan pihak bank, sulit dipenuhi. (Arjun)