Perekrutan Calon Praja IPDN Harus Prioritaskan OAP
pada tanggal
Saturday, May 21, 2016
 |
| Kampus IPDN Papua - JUBI |
SAPA (JAYAPURA) – Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua harus peduli dan mendorong untuk memprioritaskan orang asli Papua (OAP) perekrutan calon praja IPDN.
Anggota Komisi I DPR Papua, Emus Gwijangge mendesak kepada Panitia Penerimaan Calon Praja IPDN untuk memberikan prioritas terhadap orang asli Papua. “Orang asli Papua harus diutamakan dalam rekruitmen calon praja IPDN. Ini mengatasnamakan OAP luar biasa,” tandas Emus Gwijangge.
Ia melihat selama ini ada diskiminasi terhadap orang asli Papua (OAP) dalam penerimaan calon praja IPDN, tetapi harus diberikan prioritas.
Apalagi, lanjut Emus Gwijangge, kebanyakan calon praja IPDN yang mendaftar atau seleksi dari kabupaten/kota, berasal dari pendatang, bahkan ada yang datang dari luar Papua.
Untuk itu, kata Emus Gwijangge, jika kabupaten sudah memberikan rekomendasi terhadap calon praja IPDN yang berhasil diseleksi di daerah, harus diutamakan dalam seleksi.
“Jangan itu dianggap tidak penting, tapi justru mengutamakan orang-orang yang kami tidak tahu. Apa gunanya UU Otsus ini, jika dalam rekruitmen calon praja IPDN ini tidak ada affirmasi action terhadap Orang Asli Papua dan memberikan keberpihakan kepada orang asli Papua,” tandasnya.
Soal perekrutan calon praja IPDN ini, diakui butuh proaktif dan kepedulian dari pemerintah kabupaten/kota dan harus memprioritaskan orang asli Papua.
“Ya, terutama bupati/wali kota harus proaktif untuk mengarahkan anak-anak terutama OAP untuk masuk IPDN. Ini untuk mengamankan generasi kita ke depan,” imbuhnya. (Arjun)
Anggota Komisi I DPR Papua, Emus Gwijangge mendesak kepada Panitia Penerimaan Calon Praja IPDN untuk memberikan prioritas terhadap orang asli Papua. “Orang asli Papua harus diutamakan dalam rekruitmen calon praja IPDN. Ini mengatasnamakan OAP luar biasa,” tandas Emus Gwijangge.
Ia melihat selama ini ada diskiminasi terhadap orang asli Papua (OAP) dalam penerimaan calon praja IPDN, tetapi harus diberikan prioritas.
Apalagi, lanjut Emus Gwijangge, kebanyakan calon praja IPDN yang mendaftar atau seleksi dari kabupaten/kota, berasal dari pendatang, bahkan ada yang datang dari luar Papua.
Untuk itu, kata Emus Gwijangge, jika kabupaten sudah memberikan rekomendasi terhadap calon praja IPDN yang berhasil diseleksi di daerah, harus diutamakan dalam seleksi.
“Jangan itu dianggap tidak penting, tapi justru mengutamakan orang-orang yang kami tidak tahu. Apa gunanya UU Otsus ini, jika dalam rekruitmen calon praja IPDN ini tidak ada affirmasi action terhadap Orang Asli Papua dan memberikan keberpihakan kepada orang asli Papua,” tandasnya.
Soal perekrutan calon praja IPDN ini, diakui butuh proaktif dan kepedulian dari pemerintah kabupaten/kota dan harus memprioritaskan orang asli Papua.
“Ya, terutama bupati/wali kota harus proaktif untuk mengarahkan anak-anak terutama OAP untuk masuk IPDN. Ini untuk mengamankan generasi kita ke depan,” imbuhnya. (Arjun)