Tim Investigasi DPRP Papua Temui Warga Wowor
pada tanggal
Tuesday, May 24, 2016
 |
| Mus Pigai saat melihat rumah-rumah di belakang wowor - SAPA MARIA |
SAPA (TIMIKA) - Tim investigasi Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua, yang dipimpin oleh Anggota Komisi I DPRDP Papua Wilhelmus Pigai Senin (23/5) mengunjungi masyarakat komplek Belakang Wowor, yang mengalami musibah beberapa waktu lalu. Kedatangan tim investigasi ini, untuk meminta keterangan dari beberapa warga terkait kejadian tersebut.
Berdasarkan pemantauan Salam Papua di lapangan, tim investigasi DPRP Papua melihat langsung kondisi rumah yang mengalami kerusakan. Serta melakukan pertemuan dengan warga belakang Wowor.
Wilhelmus Pigai kepada Salam Papua usai pertemuan dengan masyarakat di belakang Wowor menjelaskan, DPRP Papua telah membentuk dua tim untuk melakukan investigasi terhadap kejadian beberapa waktu lalu. Ada dua tim investigasi yang dibentuk, yaitu tim pertama untuk investigasi ke Biak, dan satu lagi untuk investigasi kejadian 5 Mei 2016 di Timika, tepatnya di kompleks belakang wowor dan belakang Kantor Pos (kompleks rumah hantu).
Muspigai menambahkan, upaya yang dilakukan sekarang ini dalam rangka melakukan advokasi terhadap masalah yang terjadi di Timika beberapa waktu lalu. Dimana informasi yang diterima dari masyarakat, bahwa tidak ada masalah apapun diluar, tetapi ada penyerangan. Karenanya, Tim Investigasi DPRP turun, untuk melihat secara langsung. Untuk melihat dan memastikan kondisi yang ada di lapangan.
“Kami datang kesini untuk mencari informasi, mencari data yang lengkap. Kemudian kami akan tindak lanjuti sesuai aturan yang ada,”katanya.
Lanjut Mus, tindak lanjuti ke pihak-pihak berwajib sesuai dengan aturan. Seperti ke Komnas HAM, Kompol Nas, Propam Polda Papua, untuk pemeriksaan oknum Polisi yang melakukan ini.
“Kami DPRP akan suruh periksa oknum-oknum Polisi yang melakukan hal ini. Jika terbukti melakukan pelanggaran, kami minta supaya oknum aparat yang melakukan tindakan ini diberikan sanksi sesuai aturan yang ada,” tambah Mus.
Mus menambahkan, sampai saat ini pihaknya belum menerima laporan dari DPRD Mimika tentang kejadian ini.
“Saya mau DPRD Mimika jangan hanya diam, harus pro aktif karena ini masyarakatnya. Harusnya mereka yang turun dan melakukan tindakan konkrit, tidak boleh tinggal diam. Hanya karena sudah ada pertemuan lalu diam saja, harus melakukan Advokasi. Ini sudah pelanggaran HAM,” tambah Mus.
Mus sapaan akrabnya mengatakan, siapapun dia, warga negara manapun dia, wajib dilindungi. Jadi DPRP minta aparat harus independen dan professional, bekerja sesuai aturan yang ada. Dalam arti, apakah langkah yang dilakukan aparat Kepolisian Polres Mimika, pada malam kejadian tersebut sesuai SOP atau tidak. Atau ada surat perintah atau tidak?
“Kami akan kawal permasalahan ini sampai ada kepastian hukum. Artinya tahapan pertama melakukan investigasi, tahapan kedua kami akan mengkaji hasil investigasi ini, kemudian kami melakukan langkah selajutnya,”terangnya.
Dia menambahkan, pihaknya menghimbau agar masyarakat juga tidak menerima informasi yang sepotong-potong, yang bisa menambah masalah. Dalam arti, kalau menerima informasi yang merugikan seseorang, untuk di kroscek kebenarannya. Sehingga semuanya menjadi jelas. Walaupun demikian, pihaknya akan berada ditengah-tengah masyarakat dalam menangani masalah ini.
“Sebagai wakil rakyat yang duduk di provinsi, saya akan berjuang semampunya untuk menyelesaikan masalah ini. Minimal ada pra keadilan untuk masyarakat disini,”ungkapnya. (Maria Welerubun)
Berdasarkan pemantauan Salam Papua di lapangan, tim investigasi DPRP Papua melihat langsung kondisi rumah yang mengalami kerusakan. Serta melakukan pertemuan dengan warga belakang Wowor.
Wilhelmus Pigai kepada Salam Papua usai pertemuan dengan masyarakat di belakang Wowor menjelaskan, DPRP Papua telah membentuk dua tim untuk melakukan investigasi terhadap kejadian beberapa waktu lalu. Ada dua tim investigasi yang dibentuk, yaitu tim pertama untuk investigasi ke Biak, dan satu lagi untuk investigasi kejadian 5 Mei 2016 di Timika, tepatnya di kompleks belakang wowor dan belakang Kantor Pos (kompleks rumah hantu).
Muspigai menambahkan, upaya yang dilakukan sekarang ini dalam rangka melakukan advokasi terhadap masalah yang terjadi di Timika beberapa waktu lalu. Dimana informasi yang diterima dari masyarakat, bahwa tidak ada masalah apapun diluar, tetapi ada penyerangan. Karenanya, Tim Investigasi DPRP turun, untuk melihat secara langsung. Untuk melihat dan memastikan kondisi yang ada di lapangan.
“Kami datang kesini untuk mencari informasi, mencari data yang lengkap. Kemudian kami akan tindak lanjuti sesuai aturan yang ada,”katanya.
Lanjut Mus, tindak lanjuti ke pihak-pihak berwajib sesuai dengan aturan. Seperti ke Komnas HAM, Kompol Nas, Propam Polda Papua, untuk pemeriksaan oknum Polisi yang melakukan ini.
“Kami DPRP akan suruh periksa oknum-oknum Polisi yang melakukan hal ini. Jika terbukti melakukan pelanggaran, kami minta supaya oknum aparat yang melakukan tindakan ini diberikan sanksi sesuai aturan yang ada,” tambah Mus.
Mus menambahkan, sampai saat ini pihaknya belum menerima laporan dari DPRD Mimika tentang kejadian ini.
“Saya mau DPRD Mimika jangan hanya diam, harus pro aktif karena ini masyarakatnya. Harusnya mereka yang turun dan melakukan tindakan konkrit, tidak boleh tinggal diam. Hanya karena sudah ada pertemuan lalu diam saja, harus melakukan Advokasi. Ini sudah pelanggaran HAM,” tambah Mus.
Mus sapaan akrabnya mengatakan, siapapun dia, warga negara manapun dia, wajib dilindungi. Jadi DPRP minta aparat harus independen dan professional, bekerja sesuai aturan yang ada. Dalam arti, apakah langkah yang dilakukan aparat Kepolisian Polres Mimika, pada malam kejadian tersebut sesuai SOP atau tidak. Atau ada surat perintah atau tidak?
“Kami akan kawal permasalahan ini sampai ada kepastian hukum. Artinya tahapan pertama melakukan investigasi, tahapan kedua kami akan mengkaji hasil investigasi ini, kemudian kami melakukan langkah selajutnya,”terangnya.
Dia menambahkan, pihaknya menghimbau agar masyarakat juga tidak menerima informasi yang sepotong-potong, yang bisa menambah masalah. Dalam arti, kalau menerima informasi yang merugikan seseorang, untuk di kroscek kebenarannya. Sehingga semuanya menjadi jelas. Walaupun demikian, pihaknya akan berada ditengah-tengah masyarakat dalam menangani masalah ini.
“Sebagai wakil rakyat yang duduk di provinsi, saya akan berjuang semampunya untuk menyelesaikan masalah ini. Minimal ada pra keadilan untuk masyarakat disini,”ungkapnya. (Maria Welerubun)