DOB Mimika Barat Siap Terima Surat Keputusan (SK)

SAPA (TIMIKA) – Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Mimika Barat (Mikbar) siap menerima Surat Keputusan (SK) tahun 2016. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika diminta untuk tidak meragukan usaha dan perjuangan tim pemekaran.

Ketua Pemekaran DOB Kabupaten Mimika Barat, Philipus Munaweyau kepada wartawan di Kantor DPRD Mimika, Senin (13/6) menyampaikan, beberapa waktu lalu Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) mengundang Pemda Mimika, dalam hal ini Bupati untuk mengikuti pertemuan di Jakarta. Dan dalam pertemuan tersebut juga ada beberapa daerah yang hadir bersama Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, dan tim masyarakat.

Tetapi, menurut dia untuk Mimika Timur dan Mimika Barat kebetulan, Bupati Kabupaten Mimika Eltinus Omaleng tidak hadir. Sehingga yang hadir bersama adalah Ketua DPRD Mimika Elminus Mom, dan beberapa anggota DPRD dari Komisi A, Komisi B, dan Komisi C untuk memperkuat apa yang dimaksud oleh DPD RI. Tujuan dari pertemuan adalah untuk menanyakan kesiapan dua DOB yang mau dimekarkan dalam tahun ini.

“DPD ingin tau dan bertanya kepada dua DOB apakah Pemerintah induk yaitu Pemkab Mimika sanggup membiayai selama tiga tahun persiapan nantinya. Untuk administrasi selama tiga tahun bukan Bupati karateker, tetapi Bupati persiapan masuk Pemilihan Kepala Daerah,” ungkap Philupus.

Lanjut Philipus, karena Bupati Mimika Eltinus Omaleng tidak hadir, maka Ketua DPRD Elminus Mom menjawab sanggup membiayai. Karena ini kepentingan rakyat dan masyarakat. Di daerah pantai dan pedalaman belum menikmati pembangunan, jangkauan Pemda tidak sampai kesana hanya beberapa persen saja. Karena itu perlu dimekarkan supaya masyarakat menikmati apa yang mereka inginkan supaya tidak terjadi kecemburuan sosial.

“Kalau tidak ada Bupati, maka DPRD akan siapkan anggaran. Saya sendiri sebagai ketua tim menyampaikan kepada DPD RI, bahwa rencana pemekaran yang sedang diperjuangkan oleh kami ini, bukan kemauan dari pribadi-pribadi. Melainkan ini kepentingan dan aspirasi murni masyarakat. Karena mereka merasa bahwa tidak menikmati pembangunan sepenuhnya,” tambah Philipus.

Philipus menambahkan, pemekaran ini perlu dilakukan supaya pembangunan betul menyentuh masyarakat. Indonesia timur butuh pemekaran bukan Indonesia barat saja yang terus ada pemekaran. Sementara terkait persiapan administrasi, untuk Mimika Barat semua sudah siap tidak ada masalah, jadi Mimika Barat siap untuk menerima SK.

“ Kami dari tim pemekaran meminta kepada Pemkab Mimika, jangan ragu apa yang tim urus dan perjuangkan,”ungkapnya. (Maria Welerubun)