Pemerhati Pendidikan Kesal, Pungutan Biaya Sekolah Negeri Melebihi Swasta

SAPA (TIMIKA) – Sebagai salah satu pemerhati pendidikan di Kabupaten Mimika, Drs Ignatius Adii merasa kesal terhadap sejumlah sekolah negeri yang ada di Kabupaten Mimika. Pasalnya, terdapat sejumlah sekolah negeri yang memungut biaya melebihi pungutan sekolah swasta yang ada, padahal sekolah negeri merupakan sekolah pemerintah.

“Ada perbedaan antara sekolah negeri dan swasta, kalau memang sekolah negeri disamakan dengan swasta, maka perhatian dari pemerintah juga harus sama, sekolah swasta juga dianggarkan operasional secara penuh, terutama sarana dan prasarana. Karena yang dilihat, pungutan biaya sekolah negeri lebih dari pada sebagian sekolah swasta yang ada,” terang Ingnatius Adii, saat ditemui Salam Papua di kantornya, Selasa (26/7).

Menurut Adii, secara pasti orang tua berpikir bahwa sekolah negeri gratis, sehingga berbondong-bondong memasukan anaknya untuk bersekolah di sekolah negeri. Namun pada kenyataannya, biaya masuk pada sejumlah sekolah negeri yang di maksud, bahkan melebihi biaya masuk dari pada sejumlah sekolah swasta yang ada di kota Timika.

“Sebenarnya di sekolah itu tidak ada perbedaan, entalah itu sekolah swasta maupun negeri. Kalau dilihat dari sisi dana, sekolah negeri itu akan lebih dari pada sekolah swasta, karena Dinas Pendidikan anggarkan khusus untuk sekolah negeri,” kata Adii.

Sementara itu menurut Adii, jika dibandingkan minat orang tua antara sekolah negeri dengan sekolah swasta, sudah tentu kebanyakan orang tua lebih memilih sekolah negeri. Sehingga dari situjuga pihak sekolah dapat memenfaatkannya dengan memungut biaya lebih. Jika dihitung dari jumlah siswa yang ada, akan memperoleh jumlah dana yang besar dari biaya yang pungut kepada orang tua siswa. Namun, dari segi kualitas dan kedisiplinan, belum tentu hal ini dimiliki oleh sekolah-sekolah negeri yang dimaksudkan tersebut.

“Kalau memang sekolah negeri yang sudah ada mau disamakan dengan sekolah swasta, maka bagaimana pengawasan dan ketegasan dari dinas pendidikan saja, baik itu pendidikan dasar maupun menengah,” katanya.

Dengan demikian, persoalan aneh yang terjadi adalah ketika orang tua siswa maupun wakil rakyat protes terkait adanya pungutan yang diangap besar. Padahal yang seharusnya bertindak tegas dan mengawasi terkait adanya pemungutan biaya besar di sekolah negeri adalah pemerintah yang merupakan pihak terkait, dalam hal ini Dinas Pendidikan.  

“Pemerintah perlu perhatikan biaya pembangunan dan komite sekolah, sebab itu dibebankan kepada orang tua. karena dilihat dari sarana prasarana dan fisik, justru sekolah swasta lebih baik walaupun yayasan mencari dana sendiri, dari pada sekolah negeri,” kata Adii.

“Saya berharap, sekolah yang diandalkan memperhatikan anak siswa, pola tersebut harus dirubah. Kalau itu jadi polemik orang tua bersama komite sekolah, harus bertindak ke sekolah yang pungut biaya yang melebihi itu,” tambahnya. (Ervi Ruban)