Swasta Berperan Besar Gerakkan Roda Perekonomian

SAPA (JAKARTA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai penggerak roda perekonomian nasional tidak bisa sepenuhnya hanya dilakukan oleh pemerintah sendiri, tapi juga memerlukan keterlibatan swasta. Pihak swasta wajib diikutkan dalam rangka partisipasi menggerakkan roda perekonomian, utamanya dalam prioritas kita dalam pembangunan infrastruktur.

“Keterlibatan swasta dalam pembangunan infrastruktur juga dilakukan negara-negara yang lain di dunia dan mereka rata-rata berperan antara 22 persen, dan yang tertinggi sampai 40 persen,” kata Presiden Jokowi dalam pengantarnya pada rapat terbatas yang membahas masalah “Perusahaan Siap Investasi”, di kantor Presiden, Jakarta, Selasa (19/7) sore.

Menurut Presiden, keterlibatan swasta perlu terus didorong karena swasta lebih fleksibel, swasta lebih lincah dan juga mereka berpeluang untuk menarik dana-dana dari luar negeri.  Oleh karena itu, pemerintah akan berupaya mendorong swasta untuk ikut serta dalam pembangunan infrastruktur kita.

“Keterlibatan swasta perlu terus didorong karena swasta lebih fleksibel, swasta lebih lincah dan juga mereka berpeluang untuk menarik dana-dana dari luar negeri,” tutur Presiden.

Untuk menarik swasta terlibat dalam pembangunan infrastruktur ini, menurut Presiden, beberapa kebijakan telah dilakukan tetapi juga perlu disiapkan lagi beberapa skema kebijakan, sehingga mereka akan tertarik untuk masuk ke sektor-sektor yang siap diinvestasi mereka.

“Perlu dukungan iklim investasi berupa regulasi-regulasi, deregulasi, yang menjamin kepastian usaha, memberikan pelayanan yang baik yang bisa memberikan insentif -insentif yang baik,” papar Presiden.

Jika swasta tidak bisa masuk sepenuhnya, lanjut Presiden, bisa juga ditawarkan opsi berikutnya, yaitu PPP (Public Private Partnership), kerja sama BUMN, atau BUMD dengan swasta, dan PPP  dapat juga digunakan untuk infrastruktur yang kritikal bagi wilayah publik yang pada dasarnya sudah layak secara komersial, namun karena faktor penetapan tarif, dibutuhkan dukungan atau insentif untuk menjamin kelayakan investasi tersebut.

“Intinya, keterlibatan swasta harus terus didorong, agar pembangunan infrastruktur dapat lebih cepat dan pergerakan roda perekonomian nasional bisa lebih baik lagi,” tutur Presiden Jokowi.

Rapat terbatas itu dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Luhut B. Pandjaitan, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Kemaritiman Rizal Ramli, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Presiden Teten Masduki, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil, Menteri Pertahanan Ryarmirzad Ryacudu, Kapolri Tito Karnavian, Menaker Hanif Dakhiri, Menteri Perindustrian Saleh Husin, Menteri Perdagangan Thomas Lembong, dan Menteri  ESDM Sudirman Said.

Seskab Pramono Anung kepada wartawan, usai Rapat Terbatas mengatakan Pemerintah memastikan akan mendorong partisipasi swasta untuk terlibat di dalam pembangunan, terutama pembangunan infrastruktur.

“Insentif yang akan diperoleh swasta adalah keuntungan yang diperoleh dari banyaknya proyek-proyek infrastruktur itu yang dihitung secara bisnis bisa memberikan keuntungan,” kata Pramono.

Dengan demikian, lanjut Seskab, karena ini ada kepastian proyeknya milik pemerintah, yang mengerjakan swasta, kemudian nanti dari hasil, misalnya jalan tol ada pembayaran jalan tol dan sebagainya bisa digunakan untuk mengembalikan atau membayar pengeluaran yang telah digunakan.

Menurut Seskab, Presiden menggarisbawahi bahwa dalam hal ini apabila proyek-proyek yang bisa dikerjakan oleh swasta, maka urutannya adalah pertama ditawarkan kepada swasta terlebih dahulu, apabila swasta dapat mengerjakan maka dana APBN tidak akan digunakan untuk itu.

Dengan demikian, lanjut Seskab, semakin banyak infrastruktur yang bisa dikerjakan, terutama daerah-daerah yang pendapatannya belum bisa baik seperti di Jawa, maka tugas pemerintah untuk membangun itu. “Tapi kalau memang swasta bisa ya memang harus dibagi lah,” ujar Seskab.

Skema kedua, lanjut Seskab, adalah Public-Private Partnership (PPP).

“Jadi sudah ada keterlibatan publik di dalam hal itu, bukan swasta perorangan ataupun entitas company tetapi sudah menjadi Public-Private Partnership,” jelas Seskab.

Skema berikutnya, kata Seskab, adalah BUMN.

“Kalau memang swasta enggak bisa, PPP enggak bisa, BUMN enggak bisa, maka dana APBN digunakan,” papar Pramono.

Dengan demikian, lanjut Seskab, pembangunan infrastruktur tidak semata-mata semuanya bergantung dengan ABPN.

“Tentunya dengan kecepatan APBN yang Rp300 triliun lebih sedikit ini enggak bisa mengejar ketertinggalan kita di bidang infratstruktur,” tegas Mas Pram, panggilan akrab Seskab Pramono Anung.

Terkait dengan target keikutsertaan swasta, Seskab mengatakan jika tadi Presiden mengatakan bahwa keikutsertaan yang di luar negeri itu ada 20 – 40% dari swasta.

Namun, lanjut Seskab, pemerintah tidak bicara target, Presiden juga memberikan contoh misalnya Tol Cipali. “Ini kan berhasil dan pada waktu itu peran swasta sangat besar,” ujarnya.

Menurut Seskab, beberapa pengusaha baik dari dalam maupun dari luar negeri itu ingin juga berpartisipasi hal seperti itu.

“Jadi tidak semuanya kemudian menggunakan APBN atau dilakukan oleh BUMN kalau memang swasta bisa, diberikan kepada swasta,” pungkas Seskab. (setkab)