Dua Dokter di Perbatasan Kaltara Layani Ribuan Warga
pada tanggal
Wednesday, August 3, 2016
SAPA (NUNUKAN) - Badan Nasional Pengelola Perbatasan menyatakan sekitar 5.000 jiwa masyarakat Indonesia yang tinggal di wilayah perbatasan (Outstanding Boundary Problems/OBP) Kalimantan Utara-Sabah saat ini hanya memiliki dua tenaga dokter."Seperti yang kita lihat di lapangan, warga perbatasan Kalimantan Utara hanya punya dua orang dokter, dengan sarana kesehatan yang minim," kata Kepala Bidang Perencanaan BNPP Makmur Marbun di sela kunjungan kerja BNPP, Komisi II DPR RI dan kementerian terkait ke wilayah perbatasan Kalimantan-Sabah, Rabu.
Dua orang dokter itu harus berkeliling menjangkau masyarakat perbatasan yang tersebar di sejumlah wilayah seperti desa di bantaran Sungai Sumantipal dan Sinapad, dengan menggunakan ketinting atau perahu kayu bermotor.
Karena keterbatasan tenaga medis, warga perbatasan terpaksa berobat di negara Malaysia dengan membawa kartu identitas khusus yang dikeluarkan otoritas Malaysia.
"Warga berobatnya ke Malaysia karena jaraknya lebih dekat dibandingkan ke pusat kota di Kabupaten Nunukan," jelas Marbun.
Sebagai ilustrasi, untuk mencapai ke pusat kota di Kabupaten Nunukan, warga desa Sumantipal memerlukan waktu tiga hingga empat jam menyusuri sungai menggunakan ketinting.
Dalam sekali jalan, biaya bahan bakar ketinting dari desa Sumantipal menuju pusat kota di Kabupaten Nunukan senilai Rp2,5 juta.
Sedangkan untuk mencapai Malaysia, dari desa Sumantipal hanya menempuh sekitar satu jam menggunakan perahu dengan biaya yang lebih murah.
Marbun mengatakan selain minimnya tenaga medis, warga perbatasan juga memiliki kendala infrastruktur pendidikan. Di Kecamatan Lumbis Ogong (satu jam sebelum Desa Sumantipal) misalnya, ruang kelas bagi murid SD digabung semua tingkatan.
"Harusnya kan kelas satu, kelas dua, kelas tiga, hingga kelas enam punya ruang kelas sendiri. Tapi ini digabung semua dalam satu kelas, bagaimana kegiatan belajar-mengajarnya," kata Marbun.
Penelusuran Antara di Kecamatan Lumbis Ogong, sarana pendidikan terbatas pada sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Sedangkan untuk mendapatkan pendidikan sekolah menengah atas, warga harus mengantarkan anaknya ke pusat kota di Kabupaten Nunukan.
Untuk menekan biaya transportasi sekolah, anak-anak mereka yang telah mengenyam pendidikan SMA terpaksa tinggal di asrama di pusat kota dan hanya kembali ke rumah pada waktu libur sekolah.
Marbun mengatakan infrastruktur serta tenaga medis dan pendidikan menjadi salah satu hal yang harus segera dipenuhi pemerintah di perbatasan, selain juga kebutuhan lain seperti pembukaan jalan darat sepanjang 155 kilometer dari pusat kota di Kabupaten Nunukan ke Tau Lumbis, Sumantipal.
BNPP menurut dia, memiliki tupoksi untuk melakukan kajian pengelolaan wilayah perbatasan dan melaporkannya ke kementerian dan lembaga terkait.
Hasil temuan BNPP di Sumantipal dan Sinapad nantinya akan segera dilaporkan pula ke Presiden RI Joko Widodo. (ant)