Gubernur Inginkan Dishub Buka Akses
pada tanggal
Monday, August 1, 2016
SAPA (JAYAPURA) - Gubernur Papua Lukas Enembe menginginkan Dinas Perhubungan bisa membuka akses transportasi ke daerah yang selama ini masih terisolasi, khususnya setelah dilantiknya Djuli Mambaya sebagai Kepala Dinas Perhubungan yang baru pada 28 Juli 2016.
"Kita ada program subsidi angkutan, itu harus disiapkan baik, Dishub harus punya tanggung jawab melihat daerah-daerah yang disubsidi. Kita mau yang tidak terjangkau bisa kita jangkau," ujarnya di Jayapura, Jumat.
Ia menekankan agar kondisi di dalam tubuh Dinas Perhubungan harus menjadi perhatian tersendiri bagi pejabat baru agar seluruh anggaran yang dikelola SKPD tersebut bisa bermanfaat bagi masyarakat.
"Kita kasih cukup besar dana yang kita kasih ke Dishub selama tiga tahun, Rp300-400 miliar, itu bikin apa saja sampai sekarang belum ada laporan, kerjaan mereka apa saja," katanya.
Enembe menegaskan hasil kerja Dishub harus bisa berdampak kepada masyarakat mengingat anggaran yang dikelola cukup besar dibanding SKPD lainnya.
"Saya lihat banyak kongkalingkong di dalam, baik Kabid maupun staf, semua berkelahi di dalam. Kongkalingkong dengan konsultan bikin perencanaan omong kosong, ini harus diperbaiki," ujar dia.
"Kadishub yang baru harus perbaiki ini, dana besar kita kasih tapi tidak ada hasil, sampai hari ini tidak ada gubernur meresmikan proyek perhubungan," sambungnya.
Dinas Perhubungan juga diperintahkan untuk bisa menyesuaikan diri dengan persiapan Papua sebagai tuan rumah PON 2020. "Apa lagi kita hadapi PON, harus diperbaiki," kata Enembe. (ant)
"Kita ada program subsidi angkutan, itu harus disiapkan baik, Dishub harus punya tanggung jawab melihat daerah-daerah yang disubsidi. Kita mau yang tidak terjangkau bisa kita jangkau," ujarnya di Jayapura, Jumat.
Ia menekankan agar kondisi di dalam tubuh Dinas Perhubungan harus menjadi perhatian tersendiri bagi pejabat baru agar seluruh anggaran yang dikelola SKPD tersebut bisa bermanfaat bagi masyarakat.
"Kita kasih cukup besar dana yang kita kasih ke Dishub selama tiga tahun, Rp300-400 miliar, itu bikin apa saja sampai sekarang belum ada laporan, kerjaan mereka apa saja," katanya.
Enembe menegaskan hasil kerja Dishub harus bisa berdampak kepada masyarakat mengingat anggaran yang dikelola cukup besar dibanding SKPD lainnya.
"Saya lihat banyak kongkalingkong di dalam, baik Kabid maupun staf, semua berkelahi di dalam. Kongkalingkong dengan konsultan bikin perencanaan omong kosong, ini harus diperbaiki," ujar dia.
"Kadishub yang baru harus perbaiki ini, dana besar kita kasih tapi tidak ada hasil, sampai hari ini tidak ada gubernur meresmikan proyek perhubungan," sambungnya.
Dinas Perhubungan juga diperintahkan untuk bisa menyesuaikan diri dengan persiapan Papua sebagai tuan rumah PON 2020. "Apa lagi kita hadapi PON, harus diperbaiki," kata Enembe. (ant)