Stop Honorer Luar, Banyak Orang Papua Masih Nganggur

SAPA (TIMIKA) -  Anggota DPRD Mimika meminta agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika dalam hal ini Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) stop rekrut tenaga honorer dari luar daerah karena jumlahnya sudah terlalu banyak. Jika masih dilakukan maka pengajuan pembayaran honorer dalam rancangan anggaran akan dicoret.

“Jadi tidak boleh datangkan yang namanya honorer, selama saya masih di DPRD, saya akan coret terus pengajuan untuk bayar honorer,” tegas anggota Komisi C,  Thadeus Kwalik, digedung DPRD Mimika, Selasa (2/2).

Menurutnya, dari hasil kunjungan Komisi C  ke Puskesmas Mapurujaya dan Limau Asri (Sp5) ditemukan tenaga honorer mencapai 40 orang. Jumlah tersebut terlampau banyak untuk sebuah Puskesmas saja.

“Saya lihat itu honorer cukup banyak, tapi pemerintah masih mau datangkan tenaga dari luar, dikatakan bahwa kontrak. Nah, ini sekarang banyak orang Papua yang nganggur, kenapa mau datangkan dari luar lagi,” tanya Thadeus.

Ditegaskan jika pemerintah ingin mendatangkan tenaga honor atau tenaga kontrak dari luar daerah, seharusnya yang didatangkan adalah tenaga pengajar atau dokter. Sehingga mereka yang didatangkan hanya untuk mengajar para tenaga honorer yang masih banyak nganggur dan ada di Mimika, untuk selanjutnya ditempatkan di pedalaman maupun pesisir Mimika.

“Ini sekarang banyak yang nganggur, orang Papua itu banyak yang nganggur. Bahasa pemerintah katakan skill. Boleh datangkan tenaga pengajar, atau dokter, karena sekarang perguruan tinggi dokter di sini tidak ada. Maka pemerintah harus tahu itu, jangan datangkan tenaga kontrak dari luar, kami DPRD sepakat tidak terima itu,” jelasnya.

Saat ini saja anak-anak atau perawat Mimika, lulusan Poltekes Kemenkes Jayapura, dipergunakan daerah lain untuk tenaga medis, namun Pemkab Mimika malah tidak memperhatikan itu, sehingga banyak yang masih ngangur. Seharusnya pemerintah memperhatikan lulusan sekolah-sekolah yang ada di Mimika untuk dipekerjakan di pemerintahan, terutama warga asli Papua.

“Dari dinas-dinas katakan kami cari jurusan ini, jurusan itu, sementara tamatan sekolah di Sp4, itu dipakai di Puncak Jaya dan kabupaten lain, padahal dia tamat di sini,” katanya. (Saldi Hermanto)