Sekda Harap Putra Asli Papua Terakomodir di Seleksi IPDN

SAPA (JAYAPURA) – Sekretaris Daerah Papua TEA Hery Dosinaen  berharap semua anak Papua bisa terakomodir baik, sesuai dengan kuota yang ada pada penerimaan Calon Praja (Capra) di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) tahun 2016 ini. Namun diakuinya dalam penerimaan, saat ini semua  diintervensi dan semua menggunakan sistem online.

“Banyak memang anak – anak kita, banyak yang bisa dan banyak yang tidak bisa. Selain itu juga standar yang diberikan sangat tinggi. Harusnya Papua ada kekhususan,” saran Sekda ketika menjawab pertanyaan Salam Papua di kediamannya Kamis (26/5).

Selain itu juga Gubernur Papua telah menyurati ke pusat dua tahun lalu agar Papua ada kekhususan. Terkait penerimaan Praja IPDN. Sebab pertimbangannya pemerintahan terdepan ada di distrik – distrik, sehingga harus ada pamong praja yang bertugas disana.

“Bapak gubernur mengharapkan agar ada pendidikan khusus yang ditampung di kampus IPDN, minimal 300 orang setiap tahun di Kampus IPDN di Papua,”ujarnya.

Selain itu juga ada juga yang dikirim ke kampus IPDN diseluruh Indonesia secara nasional. Inilah yang menurut Sekda  sedang diperjuangkan oleh Gubernur. 

Sementara itu saat disinggung tentang kuota  dari 975 pendaftar Capra IPDN ternyata yang 135 orang saja yang lulus administrasi. Namun belum diketahui berapa jumlah putra asli Papua yang lulus.

Kata Sekda lagi, pihaknya  masih menunggu hasilnya seperti apa. Berapa persen anak asli Papua yang lolos dalam seleksi administrasi ini.

“Kita belum tau hasilnya sampai sekarang. Mulai dari kesehatan, psikotest. Kita sambil menunggu. Mudah – mudahan semua anak Papua biasa terakomodir dengan baik, sesuai dengan kuota yang ada,”harapnya.

Selain itu juga  kabupaten – kabupaten yang IT nya belum memadai. Menurutnya hal ini sangat merugikan.

“Itulah bapak gubernur sejak dua tahun lalu sudah memperjuangkan ini. Kita tunggu dari Pemerintah Pusat. Alangkah baiknya kalau  melihat kekhususan kita dengan Otonomi Khusus. Ini yang harus diperhatikan.. Papua harus beda dengan daerah lain dalam berbagai hal,”tegasnya.

Untuk itu pemerintah meminta ada  afirmasi khusus bagi orang asli Papua dengan stigma yang cukup signifikan untuk bagaimana anak – anak asli bisa mengenyam pendidikan kedinasan dan kepamong prajaan ini.

Sementara itu menanggapi dari BPN pusat yang harus menyesuaikan dengan kuota PNS. Hal itu diakui oleh Sekda Dosinaen.

“Betul sekali. Untuk itu gubernur sudah menugaskan Asisten III bidang umum, Kepala BKD bersama Staf ke Jakarta. Dimana ada surat kedua dari gubernur untuk meminta kuota ini. Memang sampai saat ini sejak dua tahun perjuangan. Kita masih terhambat di Kementerian Menpan – RB mengenai kuota PNS. Ini yang menjadi benturan bagi pemerintah. mudah – mudahan lebih arif dan bijaksana pemerintah pusat melihat kondisi objektif kita yang ada di Papua,”harapnya. (maria fabiola)