Kesbangpol Provinsi Menggelar Sosialisasi Penanganan Konflik
pada tanggal
Wednesday, June 15, 2016
 |
| Suasana sosialisasi penanganan konflik - SAPA/RICKY |
SAPA (TIMIKA) – Badan Kesatuan Bangsa dan Berpolitik (Kesbangpol) Provinsi Papua menggelar kegiatan sosialisasi, dalam rangka upaya pencegahan serta Penanganan konflik yang sering terjadi di Provinsi Papua, terlebih khusus di Kabupaten Mimika. Kegiatan sosialisasi, Selasa (14/6), yang dibuka Plt Sekda Kabupaten Mimika Alfred Douw.
Alfred Douw dalam sambutannya mengatakan, pembangunan yang dilaksanakan oleh provinsi terus mengalami peningkatan. Sehingga memberikan harapan baru bagi masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup di semua bidang dan elemen. Selain itu berbagai macam program yang dicanangkan bahkan dilakukan oleh Pemprov Papua yang terpusat dari kampung hingga perkotaan.
Lanjutnya, ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat kampung yang jarang disentuh pemerintah. Sehingga dengan dilakukan pembangunan infrastruktur serta pemukiman warga, dan fasilitas pendukung lainnya. Dan ini menunjukan kepada masyarakat bahwa Pemprov Papua eksis dalam membangun taraf hidup masyarakat dari kampung, sesuai dengan visi misi Gubernur Provinsi Papua.
“Pembangunan terhambat akibat gangguan keamanan,” ujar Alfred Douw dalam sambutannya, Selasa (14/6).
Kata Douw, Pemprov Papua dan Pemkab Mimika dalam melaksanakan program pembangunan ke kampung-kampung sering mengalami kendala yang disebabkan oleh beberapa faktor, baik sosial budaya, ekoknomi, batas wilayah dan politik. Dan faktor-faktor tersebut, sering menjadi adanya permasalahan yang berujung pada konflik. Yang berujung kepada gangguan dalam menciptakan situasi yang tidak kondusif yang nantinya akan menghancurkan keharmonisan masyarakat yang sudah lama terpelihara.
“ Banyak faktor yang sering terjadi baik ekonomi, sosial, budaya dan ada beberapa faktor lainnya, yang bisa saja kasih hancur keharmonisan,” jelasnya.
Ia menambahkan, seperti halnya konflik yang terjadi di Mimika. Dimana peran dari aparat keamanan sangat mendukung. Sehingga bisa meredam konflik dan tidak menyebabkan menjadi meluas. Dan ini agar bisa menjadikan sebuah pembelajaran bagi masyarakat, bahwa konflik yang terjadi akan membekas dimasyarakat. Karenanya konflik yang terjadi di seluruh Indonesia, mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat, sehingga Mendagri menerbitkan sebuah aturan penanganan konflik.
“ Perhatian khusus ini bertujuan untuk penanganan masalah yang menggangu keamanan. Selain itu pemerintah memberdayakan SDM yang ada di daerah, untuk menyelesaikan konflik yang timbul sebagai suatu implementasi. Sehingga Pemprov Papua, menggelar sosialisasi ini agar masyarakat paham dan mengerti,”ungkapnya.
Ikut hadir dalam sosialiasi tersebut, Kepala Kesbangpol Kabupaten Mimika Andy Ramli, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Papua Musa Isir S.Sos, MPA, Wakapolres Mimika Kompol Yuvenalis Takamuly, SH, MH, Dandim 1710 Mimika Letkol Inf. Andi Kusworo, perwakilan Tokoh masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan, Tokoh Agama, serta pegawai Kesbangpol Provinsi Papua dan Kabupaten Mimika. (Ricky Lodar)
Lanjutnya, ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat kampung yang jarang disentuh pemerintah. Sehingga dengan dilakukan pembangunan infrastruktur serta pemukiman warga, dan fasilitas pendukung lainnya. Dan ini menunjukan kepada masyarakat bahwa Pemprov Papua eksis dalam membangun taraf hidup masyarakat dari kampung, sesuai dengan visi misi Gubernur Provinsi Papua.
“Pembangunan terhambat akibat gangguan keamanan,” ujar Alfred Douw dalam sambutannya, Selasa (14/6).
Kata Douw, Pemprov Papua dan Pemkab Mimika dalam melaksanakan program pembangunan ke kampung-kampung sering mengalami kendala yang disebabkan oleh beberapa faktor, baik sosial budaya, ekoknomi, batas wilayah dan politik. Dan faktor-faktor tersebut, sering menjadi adanya permasalahan yang berujung pada konflik. Yang berujung kepada gangguan dalam menciptakan situasi yang tidak kondusif yang nantinya akan menghancurkan keharmonisan masyarakat yang sudah lama terpelihara.
“ Banyak faktor yang sering terjadi baik ekonomi, sosial, budaya dan ada beberapa faktor lainnya, yang bisa saja kasih hancur keharmonisan,” jelasnya.
Ia menambahkan, seperti halnya konflik yang terjadi di Mimika. Dimana peran dari aparat keamanan sangat mendukung. Sehingga bisa meredam konflik dan tidak menyebabkan menjadi meluas. Dan ini agar bisa menjadikan sebuah pembelajaran bagi masyarakat, bahwa konflik yang terjadi akan membekas dimasyarakat. Karenanya konflik yang terjadi di seluruh Indonesia, mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat, sehingga Mendagri menerbitkan sebuah aturan penanganan konflik.
“ Perhatian khusus ini bertujuan untuk penanganan masalah yang menggangu keamanan. Selain itu pemerintah memberdayakan SDM yang ada di daerah, untuk menyelesaikan konflik yang timbul sebagai suatu implementasi. Sehingga Pemprov Papua, menggelar sosialisasi ini agar masyarakat paham dan mengerti,”ungkapnya.
Ikut hadir dalam sosialiasi tersebut, Kepala Kesbangpol Kabupaten Mimika Andy Ramli, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Papua Musa Isir S.Sos, MPA, Wakapolres Mimika Kompol Yuvenalis Takamuly, SH, MH, Dandim 1710 Mimika Letkol Inf. Andi Kusworo, perwakilan Tokoh masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan, Tokoh Agama, serta pegawai Kesbangpol Provinsi Papua dan Kabupaten Mimika. (Ricky Lodar)