Romanus Mbaraka Buka Kunci Manajemen Keuangan

SAPA (MERAUKE) – Tahun ini, BPK RI memberi opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Pemkab Merauke tahun 2015 lalu. Mantan Bupati Romanus Mbaraka, ketika ditemui Senin (13/6), membuka kunci manajemen keuangan di Merauke.

“Saya 16 tahun belajar anggaran. Mulai dari staf Bappeda, kepala bidang, anggota tim anggaran, Kepala Bappeda, Kepala Dispenda hingga Bupati, ” ungkapnya.

Awal menjabat 2011 lalu, katanya, beban bawaan Pemkab Merauke sebesar Rp 122 miliar. Beban temuan BPK ini pengaruhi pengelolaan keuangan Merauke, sehingga tidak mendapatkan opini atau disclaimer.

Lanjutnya, 1-2 tahun memimpin, beban itu diminimalisir hingga Rp 3 miliar. Sejak 2012, opini keuangan Merauke perlahan membaik dari Wajar Dengan Pengecualian (WDP) hingga WTP di 2015.

“Temuan BPK itu baik administrasi maupun berupa uang. Sisa Rp 3 miliar memang tak dapat dipertanggungjawabkan,” ungkapnya lagi.   
Ia pun membuka kunci pengelolaan keuangan. Komunikasi dibangun dengan BPK, BPKP, Inspektorat dan DPRD sehingga pemerintah setempat membentuk Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR).

“Tim ini bertugas menyelesaikan masalah administrasi. Kecuali kerugian negara itu kategori proses hukum. Lalu kita bentuk Korsubda, konsultan pengelolaan keuangan,” tuturnya.

Tambahnya, pengelolaan keuangan dikontrol berjenjang mulai dari SKPD hingga unit. Penggunaan keuangan sesuai perencanaan, pencatatan penerimaan dan pengeluaran, evaluasi anggaran rutin dilakukan, dan tak kalah penting aset daerah semua didata lebih rasional.

“Ini berkat kerja keras, mulai dari Sekda, BPKAD, pimpinan SKPD, bendahara SKPD, dan semua PNS masa pemerintahan saya. Saya ucapkan terima kasih kepada mereka,” pungkasnya.

Selain Merauke, BPK RI juga memberikan opini WTP kepada Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Asmat, Mimika, Jayawijaya dan Kepulauan Yapen. Sementara Kabupaten Mappi, Kerom, Sarmi dan Waropen disclaimer alias raport merah. (emanuel)