Komunikasi Sosial Menanggapi Konflik di Timika

SAPA (TIMIKA) - Menanggapi konflik sosial yang sering terjadi di Kabupaten Mimika, Kodim 1710 Mimika mengadakan komunikasi sosial dengan pemerintah daerah dan PT Freeport Indonesia (PTFI) di Koramil kota, Senin (13/6).

Dalam pertemuan ini turut dihadiri Pabandya Ops Kodiklat TNI, Kolonel Inf Boni C Pardede, Dandim 1710 Mimika, Letkol Inf Andi Kusworo, perwakilan dari masing-masing satuan muai Lanud Timika, Lanal Timika, Satrad 324 Timika, Polres Mimika dan pemerintah daerah yang dihadiri asisten I Setda Mimika.

Dalam sambutannya, Kolonel Inf Boni C Pardede mengatakan, TNI harus merasa siap atas konflik sosial yang terjadi di Timika, sehingga harus dibuat pelatihan khusus guna mencegah dan menangani konflik-konflik tersebut jika terjadi kembali terjadi. Hal ini sesuai dengan  dasar hukum nasional Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) nomor 7 tahun 2012, tentang penangan konflik oleh pemerintah daerah. Selanjutnya didukung juga Instruksi Presiden nomor 2 tahun 2013, peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2015, tentang penggunaan bantuan TNI untuk penghentian konflik.

Sementara itu Dandim saat wawancarai usai pertemuan itu mengatakan, salah satu yang menyebabkan Kabupaten Mimika rentan terhadap kondflik sosial adalah tingginya pencari kerja yang masuk di daerah ini.

“Timika ini rentan terhadap konflik sosial terkait dengan tingginya pencari kerja,” ujarnya.

Ia juga menambahkan, dalam konteks ini lebih baik pihaknya mempersiapkan diri meski tidak terpakai, dari pada tidak siap ketika menghadapi konflik. Ini menurut Dandim bukan konflik cipta kondisi, tetapi murni terjadi dari heterogenitas masyarakat yang ada di Mimika. Dalam hal ini Dandim memiliki tujuan untuk memancing semua pihak mulai TNI-Polri, pemerintah daerah, tokoh agama dan PTFI yang merupakan perusahaan terbesar di Mimika, untuk ikut mengambil bagian dalam upaya hukum dan langkah-langkah setiap pihak untuk mencegah dan menangani konflik.

“Untuk itu kami membuat kemasan yang lebih mudah untuk semua bisa terlibat secara teratur, yaitu dalam bentuk latihan untuk anggota TNI dan Polri,” tambahnya.

Dalam hal ini secara hukum jelas, dalam skala konflik memecah, pemerintah daerah harus tanggap dalam menangani konflik, terutama dalam anggaran. Dalam penyelesaiannya, harus melibatkan TNI dan Polri sehingga dapat dengan cepat dan tepat mengembalikan kamtibmas seperti semula.

Kegiatan ini kemudian ditutup dengan acara buka bersama dengan para tamu yang hadir dalam kegiatan. (CR2)