Kopertis Wilayah XIV Lakukan Monev PTS di Timika

Agung Nugroho Marey

SAPA (TIMIKA) – Sebagai bentuk pengawasan, pengendalian, dan pembinaan (wasdalbin) terhadap perguruan tinggi swasta (PTS) di Papua dan Papua Barat, Kopertis Wilayah XIV Papua dan Papua Barat melaksanakan monitoring evaluasi (monev). Untuk wilayah Timika, monev dilakukan terhadap empat PTS, yakni UTI, STKIP Hermon Timika, STIE Jambatan Bulan, dan Poltek Amamapare.

Kepala Bidang Kelembagaan dan Kemahasiswaan Kopertis Wilayah XIV Papua dan Papua Barat, Agung Nugroho Marey yang ditemui Salam Papua di Hotel Serayu, Kamis (8/9) mengatakan, monev yang dilakukan ini sebagai bentuk wasdalbin PTS yang ada di lingkungan Kopertis Wilayah XIV Papua dan Papua Barat. Dimana dalam pelaksanaan monev, pihaknya mengumpulkan data dari empat PTS yang ada di Timika.

“Jadi monev ini dilaksanakan sampai 10 September 2016 nanti. Dan untuk wilayah Timika dilakukan terhadap empat PTS,” jelasnya.

Ia mengatakan, dalam monev ada 10 standar yang harus diisi oleh PTS tersebut. Dan standar ini bukan dari kopertis, namun berasal dari Kementerian Riset Teknologi dan Perguruan tinggi (Kemenristek dan Dikti). Dimana 10 standar tersebut meliputi, standar kompetensi lulusan, isi pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, dosen dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pembelajaran, pengelolaan pembelajaran,dan  pembiayaan pembelajaran.

“Dari 10 standar tersebut, empat PTS yang ada di Timika sudah berupaya untuk memenuhinya,” ujarnya.

Sementara kata dia, untuk STKIP Hermon Timika, yang baru berjalan dua tahun, sehingga ada beberapa standar yang belum bisa diisi, seperti tingkat kelulusan. Ini karena, STKIP Hermon merupakan  PTS baru angkatan kedua, sehingga ada form-form yang belum bisa dijawab. Sehingga nantinya akan dibawa ke dalam rapat Kopertis.

“Tapi secara keseluruhan untuk STKIP Hermon sudah lumayan ada peningkatan. Dimana sudah ada persiapan tenaga, sarana prasarana, pembiayaan, dan aktifitas pembelajaran. Namun saya yakin 10 tahun kedepan, empat PTS ini akan terus berkembang menghasilkan lulusan yang baik,” tuturnya.

Kata dia, monev ini dilaksanakan satu tahun sekali. Namun pihaknya tidak bisa memberikan secara jelas hasil dari monev yang dilakukan setiap tahunnya. Tetapi perkembangan yang ada, untuk Perguruan Tinggi  (PT) yang menjadi kendala adalah tenaga. Dimana tenaga ini sangat susah untuk memenuhi standar pendidikan, seperti tenaga pendidik yang mengajar di PT minimial S2. Dan dalam rapat koordinasi (Rakor) PTS di Raja Ampat sudah dipertanyakan, dan Kopertis sudah menyampaikan ke Dirjen Kelembagaan, Kemenristek Dikti untuk kekurangan ini.

“Sebenarnya S1 sudah tidak bisa lagi kalau berjalan dengan aturan. Bisa kalau hanya sekedar dosen honor, tapi kalau menjadi dosen pembimbing itu belum bisa. Dan itu sudah mulai diterapkan oleh sebagian PT di wilayah Papua dan Papua Barat,” jelasnya.

Sementara ditanya kalau masih ada PT yang mempekerjakan dosen masih S1. Kata dia, pihaknya tidak bisa memberikan sanksi kepada PT tersebut. Karena yang berhak memberikan adalah Kemenritek Dikti. Dan pihaknya hanyalah sebagai wasdalbin dan melaksanakan monev untuk disampaikan ke pusat.

“Kami sebatas menyampaikan, bahwa masih ada PT yang dosennya S1. Dan itupun berdasarkan hasil monev yang dilakukan seperti saat ini,” ungkapnya.(Red)