Penerima PKH Kembali Palang Jalan
pada tanggal
Saturday, September 10, 2016
 |
| Penerima PKH ketika memalang ruas Jalan Yos Sudarso, tepatnya di depan Kantor Pos Timika. SAPA/Markus |
SAPA (TIMIKA) - Ratusan penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) kembali memalang ruas Jalan Yos Sudarso, tepatnya di depan Kantor Pos Timika - Papua, Jumat (9/9).
Penerima PKH yang didominasi oleh Ibu Rumah Tangga (IRT) ini meletakkan batu dan sisa material bangunan di tengah jalan untuk menghentikan arus lalu lintas. Hal ini membuat aktifitas arus Lalulintas dari dua arah sempat macet kurang lebih 30 Menit.
Satuan unit Perintis Polres Mimika dan anggota Polsek Miru yang tiba di TKP, langsung melakukan negosiasi. Tak lama, penerima PKH bersedia membuka palang, massa kemudian terkonsentrasi di halaman Kantor Pos Timika.
Tuntutan mereka masih seperti pada Kamis (8/9) sore. Yaitu, mereka protes kekurangan pembayaran dana PKH tahap kedua. Selain itu, ada penerima PKH yang namanya tidak terdaftar di tahap pertama, tetapi mendapatkannya di tahap kedua.
Sementara dilokasi yang sama Kabid Kesejahteraan Sosial pada Dinas Sosial Mimika, Yulita Kudiyai saat dikonfirmasi mengatakan, pihaknya telah mengambil alih proses pembayaran bantuan PKH tahap kedua, meski Tupoksi Dinsos sebenarnya hanya mengontrol dan mengawasi.
“Di tahap pertama itu, ambil uangnya masih pakai slip, yang pegang slip itu para pendamping. Banyak yang ada di dalam data penerima, tapi tidak dapat uang, orangnya ada. Jadi ada yang main,” tutur Yulita.
Dikatakan Yulita, pada tahap kedua sudah menggunakan kartu PKH yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial. Untuk Kabupaten Mkmika ada 5.171 yang berhak memiliki kartu PKH dari empat distrik, Mimika Baru, Tembagapura, Kuala Kencana dan Distrik Mimika Timur.
Mengenai kekurangan pembayaran pada tahap kedua dibanding tahap pertama, Yulita menjelaskan, dana yang ditransfer oleh pemerinrah pusat untuk tahap pertama sebesar Rp4 miliar, dan pada tahap kedua hanya Rp2 miliar. Sementara jumlah penerima pada dua tahap itu tetap sama, 5.171 orang.
Dari informasi yang dikumpulkan di lapangan, pengurangan dana transfer berkurang karena data yang dilaporkan ke Kementerian Sosial tidak valid. Misalnya ditemukan data seorang ibu bisa hamil sampai dua tahun.
Di tempat yang sama, Kepala Kantor Pos Timika Alexander Korwa mengatakan, pihaknya sama sekali tidak tersangkut paut dengan data penerima PKH dan jumlah transfer dari pusat. Pihaknya hanya bertanggung jawab menyalurkan sesuai data penerima yang dikirimkan oleh Kementerian Sosial.
“Kenapa kami yang bagikan, karena PT Pos Indonesia yang memenangkan tendernya. Jadwal pembagiannya bahkan sudah diatur dari pusat, kami tinggal melaksanakan saja,” kata Korwa.
Sementara itu, di tempat terpisah, Sekretaris Dinas Sosial (Mimika Nius Wenda mengatakan, pendamping PKH perlu dievaluasikan. Kerena mereka bekerja tidak ada koordinasi dengan kepala kelurahan, kampung, RT dan RW.
“Kalau pendamping akan dievaluasi. Jangan terus menerus buat kesalahan data seperti sekarang lagi, karena pendamping itu dibayar langsung dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negera (APBN) g,” kata Nius saat ditemui Salam Papua di ruang kerjanya, Jumat (9/9).
Menurutnya, data yang digunakan untuk pembagian PKH sekarang yaitu, data 2010, 2011. Dalam data tersebut sudah ada penerima yang bekerja sebagai karyawan, maupun PNS. Dimana, seharusnya mereka sudah tidak boleh mendapatkannya lagi.
“Sebenarnya yang sangat mengenal warga miskin yaitu, kepala kampung, RT, RW dan distrik. Tetapi selama ini sebanyak 25 pendaping yang ada tidak bekerja, serta berkoordinasi yang baik,”tutur Wenda.
Dijelaskan, pemerintah bekerja bukan hanya membangun fisik, tetapi juga Sumber Daya Manusia (SDM), agar mensejahterakan masyarakat, sesuai dengan visi misi pemerintah kabupaten yaitu, mensejaterakan rakyat melalui manusia yang ada.
“Kalau terkait dengan bantuan tahap pertama ada yang terima Rp1 juta sekian dan tahap ini hanya meneremin ratusan sekian, memang itu sangat jauh. Karena kesalahan pada pendamping, penanggungjawab. Mereka digaji oleh APBN untuk bekerja baik, tetapi ternyata tidak. Dan bagaimana mekanismenya dirinya belum tahu,”ujar Wenda. (CR4/Ervi Ruban)
Penerima PKH yang didominasi oleh Ibu Rumah Tangga (IRT) ini meletakkan batu dan sisa material bangunan di tengah jalan untuk menghentikan arus lalu lintas. Hal ini membuat aktifitas arus Lalulintas dari dua arah sempat macet kurang lebih 30 Menit.
Satuan unit Perintis Polres Mimika dan anggota Polsek Miru yang tiba di TKP, langsung melakukan negosiasi. Tak lama, penerima PKH bersedia membuka palang, massa kemudian terkonsentrasi di halaman Kantor Pos Timika.
Tuntutan mereka masih seperti pada Kamis (8/9) sore. Yaitu, mereka protes kekurangan pembayaran dana PKH tahap kedua. Selain itu, ada penerima PKH yang namanya tidak terdaftar di tahap pertama, tetapi mendapatkannya di tahap kedua.
Sementara dilokasi yang sama Kabid Kesejahteraan Sosial pada Dinas Sosial Mimika, Yulita Kudiyai saat dikonfirmasi mengatakan, pihaknya telah mengambil alih proses pembayaran bantuan PKH tahap kedua, meski Tupoksi Dinsos sebenarnya hanya mengontrol dan mengawasi.
“Di tahap pertama itu, ambil uangnya masih pakai slip, yang pegang slip itu para pendamping. Banyak yang ada di dalam data penerima, tapi tidak dapat uang, orangnya ada. Jadi ada yang main,” tutur Yulita.
Dikatakan Yulita, pada tahap kedua sudah menggunakan kartu PKH yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial. Untuk Kabupaten Mkmika ada 5.171 yang berhak memiliki kartu PKH dari empat distrik, Mimika Baru, Tembagapura, Kuala Kencana dan Distrik Mimika Timur.
Mengenai kekurangan pembayaran pada tahap kedua dibanding tahap pertama, Yulita menjelaskan, dana yang ditransfer oleh pemerinrah pusat untuk tahap pertama sebesar Rp4 miliar, dan pada tahap kedua hanya Rp2 miliar. Sementara jumlah penerima pada dua tahap itu tetap sama, 5.171 orang.
Dari informasi yang dikumpulkan di lapangan, pengurangan dana transfer berkurang karena data yang dilaporkan ke Kementerian Sosial tidak valid. Misalnya ditemukan data seorang ibu bisa hamil sampai dua tahun.
Di tempat yang sama, Kepala Kantor Pos Timika Alexander Korwa mengatakan, pihaknya sama sekali tidak tersangkut paut dengan data penerima PKH dan jumlah transfer dari pusat. Pihaknya hanya bertanggung jawab menyalurkan sesuai data penerima yang dikirimkan oleh Kementerian Sosial.
“Kenapa kami yang bagikan, karena PT Pos Indonesia yang memenangkan tendernya. Jadwal pembagiannya bahkan sudah diatur dari pusat, kami tinggal melaksanakan saja,” kata Korwa.
Sementara itu, di tempat terpisah, Sekretaris Dinas Sosial (Mimika Nius Wenda mengatakan, pendamping PKH perlu dievaluasikan. Kerena mereka bekerja tidak ada koordinasi dengan kepala kelurahan, kampung, RT dan RW.
“Kalau pendamping akan dievaluasi. Jangan terus menerus buat kesalahan data seperti sekarang lagi, karena pendamping itu dibayar langsung dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negera (APBN) g,” kata Nius saat ditemui Salam Papua di ruang kerjanya, Jumat (9/9).
Menurutnya, data yang digunakan untuk pembagian PKH sekarang yaitu, data 2010, 2011. Dalam data tersebut sudah ada penerima yang bekerja sebagai karyawan, maupun PNS. Dimana, seharusnya mereka sudah tidak boleh mendapatkannya lagi.
“Sebenarnya yang sangat mengenal warga miskin yaitu, kepala kampung, RT, RW dan distrik. Tetapi selama ini sebanyak 25 pendaping yang ada tidak bekerja, serta berkoordinasi yang baik,”tutur Wenda.
Dijelaskan, pemerintah bekerja bukan hanya membangun fisik, tetapi juga Sumber Daya Manusia (SDM), agar mensejahterakan masyarakat, sesuai dengan visi misi pemerintah kabupaten yaitu, mensejaterakan rakyat melalui manusia yang ada.
“Kalau terkait dengan bantuan tahap pertama ada yang terima Rp1 juta sekian dan tahap ini hanya meneremin ratusan sekian, memang itu sangat jauh. Karena kesalahan pada pendamping, penanggungjawab. Mereka digaji oleh APBN untuk bekerja baik, tetapi ternyata tidak. Dan bagaimana mekanismenya dirinya belum tahu,”ujar Wenda. (CR4/Ervi Ruban)